Ketum KMPLHK Indonesia Minta Pihak yang Mengatasnamakan PT ABT Hentikan Intimidasi Warga Pekebun di RT 21 Su'o Su'o.

Patrolihukum86.com, ​TEBO — Ketua Umum DPP Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KMPLHK) Indonesia, Hamdi Zakaria, A,Md, C,PL, mengimbau secara tegas kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) untuk segera menghentikan dugaan intimidasi terhadap warga pekebun keterlanjuran di wilayah RT 21 Desa Su'o Su'o, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
​Hamdi menjelaskan bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas perkebunan—khususnya di seputaran lahan milik H. Prayetno dan Wahid Rizal—memang murni berada di dalam kawasan Hutan Produksi (HP), akan tetapi belum tentu diduga di dalam kawasan Hutan Produksi(HP) yang menjadi area izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT ABT diseputaran area Dusun Dimarantihan, dikarenakan titik batas koordinat peta izin belum disosialisasikan.
​ Pihak-pihak yang membawa nama perusahaan diminta stop melakukan intimidasi terhadap warga pekebun keterlanjuran, karena jikapun terbukti keberadaan didalam izin, bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan sosialisasi" tegas Hamdi.
​Lebih lanjut, Hamdi memaparkan bahwa izin PT ABT diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM/BPMDN) Nomor 7/1/IUPJHK-HA/PMDN/2015 tertanggal 24 Juli 2015 atas pelimpahan kewenangan di bidang kehutanan.
​Izin konsesi Restorasi Ekosistem (RE) tersebut berlaku selama 60 tahun dengan total luas areal mencapai kurang lebih 38.665 Hektar, yang terbagi ke dalam dua blok utama di kawasan hutan negara sebagai buffer zone (zona penyangga) Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT):
​Blok 1 (Desa Su'o Su'o / Muaro Kilis): Seluas 22.095 Hektar, terletak di wilayah timur Dusun Dimarantihan, Desa Su'o Su'o, Kecamatan Sumay.
​Blok 2 (Desa Pemayungan): Seluas 16.570 Hektar.
​Hamdi menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari izin PBPH Restorasi Ekosistem ini bukanlah untuk menebang kayu atau melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur, melainkan untuk memulihkan unsur hayati, flora, fauna, serta ekosistem hutan agar kembali seimbang.
​"Perusahaan pemegang izin RE tidak berkewajiban membangun kebun plasma komersial 20 persen seperti pada aturan perkebunan sawit. Peruntukan utama konsesi ini adalah pemulihan fungsi hutan. Karena itu, perusahaan wajib melakukan penataan batas, penyelesaian konflik tenurial, serta menyediakan ruang bagi skema penyelesaian sosial," jelasnya.
​Mengacu pada regulasi kehutanan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK terkait, pemegang izin PBPH/Restorasi Ekosistem diwajibkan untuk mengakomodir akses masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang berada di dalam dan sekitar wilayah kerja.
​Akses tersebut hendaknya diwadahi melalui program Kemitraan Kehutanan atau fasilitasi ruang penghidupan, seperti pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)—di antaranya budidaya madu, pemanenan rotan, jernang, dan komoditas non-kayu lainnya.
​KMPLHK Indonesia berharap adanya penyelesaian konflik tenurial yang humanis dan berlandaskan aturan hukum, tanpa adanya tindakan intimidasi di lapangan terhadap masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian di wilayah tersebut.

Ari Erwansah 

Komentar

Posting Komentar

Patrolihukum

Postingan populer dari blog ini

Diduga Dianiaya Oknum TNI di Makodim 0420/Sarko, Warga Merangin Alami Luka Lebam dan Jalani Perawatan Intensif

Gambar
Patrolihukum86.com, MERANGIN – Dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali mencuat di Kabupaten Merangin, Jambi. Seorang warga bernama Rendy saat ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko setelah diduga menjadi korban penganiayaan di lingkungan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0420/Sarko, Selasa (2/6/2026). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rendy diduga berada di Makodim 0420/Sarko sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selama berada di lokasi tersebut, korban diduga mengalami tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka memar dan lebam di berbagai bagian tubuh, mulai dari kepala, mulut, punggung, tangan hingga kaki. Akibat kejadian itu, kondisi fisik korban melemah dan mengalami keluhan pusing serta pandangan kabur. Kuasa hukum korban, Andrianto, SH, MH, yang didampingi keluarga korban melalui Furqon, mengatakan dirinya mendapat kuasa untuk mendampingi Rendy setelah menerima informasi mengenai kejadia...
Read more »

Polsek Nipah Panjang Sisir Lokasi Yang Diduga Jadi Tempat Pesta Sabu

Gambar
Patrolihukum86.com, Tanjab Timur – Merespons laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika, personel Polsek Nipah Panjang, Polres Tanjung Jabung Timur, melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat pesta sabu di wilayah Kecamatan Nipah Panjang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (4/7/2026) malam sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah bangunan kosong bekas Kantor PPI yang berada di Komplek Pelabuhan PPI (camp), Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra, S.P., S.I.K., melalui Kapolsek Nipah Panjang Iptu Saryono, S.E., S.Pd., M.M. menjelaskan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel langsung bergerak melakukan penyelidikan sejak sekitar pukul 19.00 WIB. S...
Read more »

Luar Biasa...UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan kota Sungai Penuh berkunjung langsung kerumah korban penganiayaan anak dibawah umur

Gambar
Patrolihukum86com, Sungai Penuh - 13/02/2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan  Anak  (UPTD PPA) Kota Sungai Penuh ,berkunjung kerumah korban penganiayaan anak dibawah umur.(Jumat,13 februari 2026) Yang beralamat di RT 03 desa air teluh. Dalam hal ini petugas dari UPTD PPA kota Sungai Penuh menanyakan kronologis kejadian serta membantu pendampingan secara hukum dan terapi psikologis  mengingat pasca kejadian korban masih trauma dan ketakutan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Alfian tri S.kep, MPH mengatakan terapi psikologis klinis oleh tim psikolog dari UPTD PPA upaya ini diberikan untuk mengatasi trauma dan agar tidak depresi berkelanjutan. Selain itu UPTD PPA  juga ikut mendampingi Korban yang tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor kerinci. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dari UPTD PPA Kota Sungai Penuh, sudah berkunjung kerumah K...
Read more »