PATROLIHUKUM86.com

Patrolihukum86.com, Tanjung Jabung Timur, Jambi – SKK Migas – PetroChina International Jabung Ltd. terus menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur, melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, PetroChina telah menuntaskan pembangunan jalan rigid beton yang menghubungkan Simpang 4 Blok D dengan Kantor Camat Geragai di Kelurahan Pandan Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Proyek infrastruktur yang diinisiasi dan direalisasikan oleh PetroChina ini telah rampung dikerjakan pada tahun 2023, dengan panjang konstruksi mencapai 1.960 meter dan lebar tujuh meter. Pembangunan jalan ini menjadi jawaban atas kondisi infrastruktur jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah dan telah lama menjadi keluhan masyarakat setempat. Sebelum pembangunan dilaksanakan oleh PetroChina, ruas jalan tersebut dipenuhi lubang berukuran besar di sejumlah titik. Pada musim hujan, genangan air menu...

Patrolihukum86.com, TANJAB TIMUR – Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan seorang pria berinisial M. Hasan yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Supahak di sebuah kebun kelapa sawit di Dusun Mencolok Laut, RT 001, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumat (10/7/2026). Peristiwa tersebut telah dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/38/VII/2026/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, tertanggal 10 Juli 2026. Kasus ini diselidiki dengan dugaan pelanggaran Pasal 458 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula sekitar pukul 08.00 WIB ketika tersangka menerima informasi bahwa korban sedang melakukan penyemprotan di kebun kelapa sawit yang diakui sebagai miliknya. Lahan tersebut diketahui sebelumnya menjadi objek perselisihan antara tersangka dan korban. Setelah menerim...

Patrolihukum86.com - ​MUARO JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (13/07/2026). ​Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi Mahir, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta tamu undangan lainnya. ​Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. ​"Penyampaian rancangan KUA-PPAS ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan am...

Patrolihukum86.com - ​MUARO JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (13/07/2026). ​Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi Mahir, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta tamu undangan lainnya. ​Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. ​"Penyampaian rancangan KUA-PPAS ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan am...

​Patrolihukum86.com, Tanjab Barat – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Usaha Berkah di Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), diterpa isu miring. Lembaga yang mengakomodasi program replanting (peremajaan) kelapa sawit mandiri masyarakat melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Tanjab Barat ini, diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap anggotanya. ​Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, dugaan pungutan tersebut kabarnya telah terjadi sebanyak dua kali. Program replanting ini sendiri diketahui melibatkan sekitar 600 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Pulau Pauh, Desa Rantau Benar, dan Desa Sungai Rotan. ​Saat dikonfirmasi oleh awak media, Ketua Gapoktan Usaha Berkah, H. Lukman, tidak menampik adanya penarikan dana tersebut. Ia membenarkan bahwa pihak kelompok tani memang melakukan pungutan kepada anggotanya. ​Menurut penjelasan H. Lukman, pungutan gelombang pertama dialokasikan untuk membiayai proses penguk...

Patrolihukum86.com, ​Tanjung Jabung Timur – Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Agrotema Mandiri Abadi (PT.AMA) di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, terus menuai sorotan tajam. Kendati sempat mendapatkan tekanan dari pihak tidak dikenal,  masyarakat yang juga praktisi hukum, Mirza Azhari, S.H., tetap konsisten membongkar dugaan pelanggaran prosedur perizinan oleh perusahaan tersebut. ​Mirza mengaku sempat menerima intimidasi yang memintanya untuk tidak mengaitkan nama Bupati Tanjung Jabung Timur dalam polemik ini. Namun, ia memilih fokus pada substansi hukum, khususnya terkait absennya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan krusialnya kepemilikan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). ​Menurut Mirza, merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, IUP-P bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum operasional pabrik dimulai. ​...

​Patrolihukum86.com, TANJUNG JABUNG TIMUR – Tekanan dan ancaman tak membuat nyali Mirza Azhari Jubir, SH, pemuda asal Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, ciut.  Di tengah upaya kritisnya menyoal legalitas pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) oleh PT Agrotema Mandiri Abadi (PT AMA), Mirza justru semakin gencar membongkar dugaan pelanggaran prosedur perizinan yang terjadi di lapangan. ​Mirza belakangan ini menerima ancaman dari pihak tak dikenal yang mengaku dekat dengan Bupati Tanjung Jabung Timur. Ia diminta untuk tidak lagi menyeret nama bupati dalam polemik perizinan PT AMA.  Alih-alih mundur, Mirza justru memperlebar sorotannya, tidak hanya pada absennya AMDAL, tetapi juga pada krusialnya kepemilikan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). ​Fondasi Legalitas yang Diabaikan? ​Dalam pandangan hukum Mirza, IUP-P bukanlah sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak bagi operasional PKS sesuai UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan PP No. 26 Tahun 2021...