PERINGATAN KERAS KMPLHK INDONESIA: Perusahaan Sawit yang Abaikan Kewajiban Plasma 20 Persen Terancam Gagal Perpanjang HGU
Patrolihukum86.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KMPLHK Indonesia), Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar atau yang dikenal sebagai kebun plasma sebesar 20% merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hamdi Zakaria di hadapan para pengurus dan anggota KMPLHK Indonesia dari berbagai daerah dan provinsi dalam acara tiga hari Musyawarah Besar (Mubes) KMPLHK Indonesia yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pemaparannya, Hamdi menyoroti bahwa masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang mengabaikan mandat undang-undang terkait kemitraan dan fasilitas kebun plasma bagi masyarakat tempatan. Padahal, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, mulai dari sanksi admini...