Postingan

Fast Respon Indonesia Center Dukung Penuh Kapolri Sikat Kampung Narkoba Di Penjuru Nusantara

Gambar
Patrolihukum86.com, Jakarta -  Perkumpulan Media Fast Respon Indonesia Center wadah media yang loyal dan solid terhadap Polri sekaligus sebagai tim counter Polri  sangat mendukung aksi Kapolri Jenderal Pol.Suyudi Ario Seto  yang terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam upaya pemberantasan narkoba. Komitmen terus dibuktikan dengan penggerebekan kampung narkoba di sejumlah wilayah se-Indonesia.  Jenderal Suyudi  belum sampai dua Minggu menjabat Kapolri . Jenderal Suyudi melalui jajarannya kembali membuat gebrakan dengan melaksanakan operasi besar-besaran di kampung narkoba. Operasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.yang di laksanakan seluruh Polda jajarna SE Indonesia . Operasi serentak tersebut dilaksanakan pada Minggu (11/10/2026) di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Penggerebekan melibatkan personel gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, jajaran Polda setempat, serta Badan Narkotika Nasio...

Program Ketahanan Pangan Desa di Muara Papakik Diuji, Panen Jagung Merugi dan Gagal Tembus Bulog.​ Patrolihukum86.com, TANJUNG JABUNG BARAT — Penggunaan alokasi anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2026 di Kecamatan Muara Papakik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Jambi, belum membuahkan hasil optimal. Sejumlah desa dilaporkan mengalami kerugian modal akibat hasil panen jagung yang tidak sesuai target dan terkendala dalam rantai pemasaran.​Sekretaris Desa (Sekdes) Kemang Manis mengungkapkan bahwa program budidaya jagung yang direalisasikan oleh pemerintah desa (pemdes) tidak berjalan sesuai harapan. Selain volume produksi yang berada di bawah target, hasil panen tersebut juga tidak dapat diserap oleh Perum Bulog.​"Hasil panen jagung tidak sesuai target. Kerugian modal anggaran di desa tidak bisa terhindarkan. Karena tidak bisa masuk ke Bulog, terpaksa pemdes mencari jalan pemasaran sendiri dengan menjualnya ke pengusaha ternak ayam lokal untuk meminimalisir kerugian," ujar Sekdes Kemang Manis.​Ia menuturkan, ketidakoptimalan ini membuat program ketahanan pangan tahun ini dinilai belum efektif dalam mendorong perekonomian dan taraf hidup masyarakat desa setempat.​Terkendala Akses Pasar dan Solusi Mandiri​Kondisi serupa ternyata dialami oleh desa-desa lain di wilayah Kecamatan Muara Papakik. Keterangan dari beberapa perwakilan desa membenarkan adanya kendala dalam penyaluran hasil panen ke pihak Bulog.​Di tengah minimnya solusi pemasaran dari pihak kecamatan maupun jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) setempat, pemerintah desa memilih mengambil langkah mandiri. Demi menyelamatkan alokasi modal dan mencegah pembusukan komoditas, pemdes mengalihkan penjualan hasil panen langsung ke peternak ayam lokal dengan harga penyesuaian pasar.​Langkah mitigasi mandiri ini diambil agar potensi kerugian atas keuangan desa tidak berlanjut, sembari mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan program ketahanan pangan berbasis Dana Desa di masa mendatang.​Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, jajaran Pemerintah Kecamatan Muara Papakik dan Polsek Merlung belum dapat dimintai tanggapan resmi terkait kendala pemasaran serta evaluasi pendampingan program ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Gambar
​Patrolihukum86.com, TANJAN BARAT — Penggunaan alokasi anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2026 di Kecamatan Muara Papakik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Jambi, belum membuahkan hasil optimal. Sejumlah desa dilaporkan mengalami kerugian modal akibat hasil panen jagung yang tidak sesuai target dan terkendala dalam rantai pemasaran. ​Sekretaris Desa (Sekdes) Kemang Manis mengungkapkan bahwa program budidaya jagung yang direalisasikan oleh pemerintah desa (pemdes) tidak berjalan sesuai harapan. Selain volume produksi yang berada di bawah target, hasil panen tersebut juga tidak dapat diserap oleh Perum Bulog. ​"Hasil panen jagung tidak sesuai target. Kerugian modal anggaran di desa tidak bisa terhindarkan. Karena tidak bisa masuk ke Bulog, terpaksa pemdes mencari jalan pemasaran sendiri dengan menjualnya ke pengusaha ternak ayam lokal untuk meminimalisir kerugian," ujar Sekdes Kemang Manis. ​Ia menuturkan, ketidakoptimal...

Warga dan Anggota Dewan Apresiasi Bupati M. Syukur Atas Pembangunan Jalan Mampun Baru – Pulau Tujuh

Gambar
Patrolihukum86.com, PAMENANG BARAT – Pembangunan jalan penghubung Desa Mampun Baru hingga Pulau Tujuh di Kecamatan Pamenang Barat mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari masyarakat serta wakil rakyat setempat.  Ucapan terima kasih disampaikan langsung saat Bupati Merangin, M. Syukur, melakukan peninjauan lokasi perbaikan jalan tersebut pada Sabtu (10/10).   Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Patria Nusa Nanta, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Merangin dan Bupati M. Syukur atas komitmen serta pengalokasian anggaran untuk perbaikan jalan Mampun Baru - Pulau Tujuh..    "Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, terutama Pak Bupati yang telah mengalokasikan anggaran rabat beton di jalan ruas Mampun Baru sampai Pulau Tujuh. Semoga apa yang terbangun ini bisa menunjang perekonomian masyarakat di sini dan tidak berhenti hanya di tahun ini, tetapi bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya," ungkap Patria di...

LBH Gardanusa Jambi Sosialisasikan Terkait ketahanan Pangan Desa Termasuk Pengawasan dan Sanksi

Gambar
Patrolihukum86.com, JAMBI — Lembaga Bantuan Hukum Garuda Muda Nusantara (LBH Gardanusa) Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi hukum guna memperkuat pemahaman aparatur dan masyarakat desa terkait tata kelola anggaran serta payung hukum program ketahanan pangan desa. ​Dalam pemaparannya, Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL dari LBH Gardanusa Provinsi Jambi membedah secara komprehensif landasan hukum, kewajiban pengalokasian Dana Desa (DD), indikator keberhasilan, hingga potensi sanksi dan langkah hukum jika terjadi penyimpangan anggaran. ​Landasan Hukum Ketahanan Pangan Desa ​Pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa ditopang oleh regulasi yang mengikat: ​UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan & UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur hak warga atas kecukupan pangan dan kewenangan desa dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. ​Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2021: Mewajibkan pengalokasian Dana Desa untuk sektor pangan. ​PMK No. 7 Tahun 2026 (Pe...

LBH Gardanusa Jambi Gelar Sosialisasi Hukum: Pemdes Wajib Transparan dan Taat Aturan dalam Pengelolaan ADD dan DD

Gambar
Patrolihukum86.com, ​JAMBI – Lembaga Bantuan Hukum Garuda Muda Nusantara (LBH Gardanusa) Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi hukum yang ditujukan bagi Kepala Desa (Kades) beserta jajaran Pemerintah Desa (Pemdes). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman hukum terkait tata kelola dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD). ​Praktisi Hukum LBH Gardanusa Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam setiap penggunaan anggaran desa, khususnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ​Menurut Hamdi, sejak dikucurkannya program ADD dan DD oleh pemerintah, dampak pemanfaatannya untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan di tingkat pedesaan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun, keberlanjutan dan keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang tertib, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum. ​Pentingnya Transparansi dan P...

Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koperasi Produsen Petani Indonesia, SPI Basis Pulau Tengah menggelar kegiatan konsolidasi dan pendidikan organisasi di Desa Nipah Panjang I

Gambar
Patrolihukum86.com, Tanjung Jabung Timur (9/10/26) _ Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koperasi Produsen Petani Indonesia, SPI Basis Pulau Tengah menggelar kegiatan konsolidasi dan pendidikan organisasi di Desa Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPC SPI Tanjung Jabung Timur, Wakil Ketua DPW SPI Provinsi Jambi, Sekretaris Koperasi Basis Sidomukti Mukti, tetua adat, Ketua SPI Basis Pulau Tengah, serta anggota SPI Basis Pulau Tengah. Konsolidasi ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pemahaman anggota mengenai sejarah perjuangan SPI, sejarah perjuangan masyarakat Pulau Tengah, reforma agraria, serta peran koperasi sebagai alat perjuangan untuk memperkuat posisi petani dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketua DPC SPI Tanjung Jabung Timur Heru Pangatas, ST. menjelaskan sejarah panjang perjuangan Serikat Petani Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak petani...

Reses DPRD Muaro Jambi Dibawa ke Paripurna, Aspirasi Warga Kini Menanti Tindak Lanjut Pemkab

Gambar
Patrolihukum86.com, SENGETI - Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi melalui kegiatan reses masa sidang III akhirnya dibawa ke meja paripurna. Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada apa saja aspirasi yang disampaikan wakil rakyat, tetapi juga sejauh mana hasil reses tersebut mampu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Rapat paripurna penyampaian hasil reses masa sidang III DPRD Muaro Jambi digelar di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi, Selasa (6/10/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta , didampingi Wakil Ketua Wiranto , Wakil Ketua Jurjani , serta Sekretaris DPRD Muaro Jambi. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir , jajaran staf ahli, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, para camat, serta sejumlah undangan lainnya. Paripurna kali ini memiliki arti penting karena menjadi salah satu tahapan dalam memastikan aspirasi masyarak...