Patrolihukum86.com

Patrolihukum86.com, Jambi – Kepolisian Daerah Jambi menggelar konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus peredaran gelap narkotika, Kamis (16/4/2026) Kegiatan yang berlangsung di Lobby Utama Gedung Mapolda Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, didampingi Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali serta Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, Dir Resnarkoba Polda Jambi Kombes Pol. Dewa Made Palguna, Kabid Propam Polda Jambi Kombes Pol. Darno  Dalam keterangannya, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja cepat Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait keberadaan pelaku yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Disampaikan oleh Kapolda Jambi bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kami diterima pada tanggal 11 April 2026 mengenai keberadaan salah seorang DPO kasus pe...

Patrolihukum86.com, Magelang  – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag, mengikuti program pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan yang diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/04/2026). ‎ ‎Kegiatan intensif ini dirancang khusus bagi para pimpinan daerah guna memperkokoh nilai-nilai kedisiplinan, menanamkan jiwa korsa, serta memperluas wawasan kebangsaan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing. ‎ ‎Pantauan Langsung Kemendagri ‎Pelatihan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, hadir langsung di lokasi untuk memantau jalannya proses latihan. Kehadiran tokoh nasional tersebut menegaskan bahwa penguatan karakter pemimpin daerah merupakan prioritas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tangguh. ‎ ‎"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Pelatihan di Akmil ini adalah upaya nyata untuk memastikan para ...

FRIC Provinsi Jambi Beri Apresiasi Luar Biasa Kepada Polda Jambi, Akhirnya Berhasil Bekuk DPO Alung Kasus Narkoba BB Sabu 58 Kg   Patrolihukum86.com, FRIC-Jambi - DPO M.Alung Ramadhan alias Alung ditetapkan DPO sejak 12 Oktober 2025 , hampir satu semester akhirnya  berhasil ditangkap, sementara dua rekan nya telah diamankan dan proses sidang di Pengadilan Negeri Kota Jambi Tim gabungan Ditresnarkoba Polda Jambi yang dari Oktober 2025 memburu Alung. Dan berhasil ditangkap pada Kamis dinihari 16 April 2026 di Tanjab Barat, hal tersebut disampaikan sumber terpecaya   Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Fast Respon Indonesia Center (FRIC)Provinsi Jambi Dody Candra menyampaikan ” Atas nama FRIC dan masyakarat memberikan apresiasi kepada Tim gabungan Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah berhasil menangkap tersangka Alung 23 tahun yang merupakan DPO narkoba BB 58 kg yang sempat viral di media sosial Keberhasilan ini komitmen Polda Jambi memburu DPO Alung Kasus Narkoba BB 58 kg lay...

Patrolihukum86.coom, Jambi - Kamis 16 April 2026 , MPRJ (masyarakat Peduli Rakyat Jambi ) Kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Jambi, Dimana Kedatangan nya kali ini terkait temuaannya pada pekerjaan dinas PUPR kota Jambi, yaitu Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kenali Besar RT 05 Kel.  Kenali Besar, yang Di kerjakan Oleh CV. Serumpun Pilar Andalas, Denga Nilai Rp. 1.199.999.467,13, Tahun  Anggaran, 2025, Dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kenali Besar (Lanjutan Dari  Lorong Beradat) Yang Di Kerjakan Oleh CV. MEGA PILAR TAMA, Dengan Nilai Rp. 899.996.859,79 Tahun Anggaran 2025 Saat di konfirmasi Bobto selaku Ketua MPRJ mengatakan hari ini kami kembali melaporkan kegiatan PUPR Kota Jambi  yang di sinyalir Cacat mutu,  Bobto menambahkan bahwa kegiatan tersebut yaitu kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kenali Besar RT  05 Kel. Kenali Besar, yang Di kerjakan Oleh CV. Serumpun Pilar Andalas, Denga Nilai Rp. 1.199.999.467,...

Patrolihukum86.com, Merangin – Sejumlah pekerja tambang emas menggunakan dompeng di wilayah Cetak Sawah Baru, Dam Sesah, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, mengaku adanya dugaan pungutan uang keamanan kepada oknum aparat berinisial RK. Setoran yang disebut mencapai Rp1 juta tersebut diduga dilakukan agar aktivitas tambang tetap berjalan dan terhindar dari razia aparat kepolisian. Salah seorang pekerja dompeng yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Menurut pengakuannya, pekerja menerima pemberitahuan melalui pesan singkat untuk melakukan pembayaran, baik melalui transfer rekening maupun secara langsung. "Setiap tanggal satu biasanya ada pemberitahuan untuk membayar uang keamanan. Bisa transfer rekening atau setor langsung," ujar sumber tersebut. Ia juga menyebut bahwa setelah adanya setoran tersebut, aktivitas dompeng di wilayah itu disebut-sebut berjalan aman tanpa adanya razia dari pihak kepolisian. Bahkan, menu...

Patrolihukum86.com, SAROLANGUN – Respons cepat jajaran kepolisian dalam menangani pascabentrokan antara warga Suku Anak Dalam (SAD) dengan pihak keamanan PT Sari Aditya Loka (SAL) di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, membuahkan hasil. Warga SAD yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Sejak awal kejadian, personel Polres Sarolangun langsung bergerak melakukan langkah-langkah kepolisian, mulai dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), koordinasi dengan tokoh adat, hingga operasi pencarian terpadu di lapangan. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja cepat dan terukur aparat kepolisian di lapangan. “Setelah dilakukan penelusuran dan koordinasi intensif antara aparat kepolisian dan pihak komunitas SAD, warga tersebut akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat,” ujarnya. Dalam proses pencarian, Polri menggelar apel ...

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Ketua DPD FRIC Muaro Jambi Jeki Santoso, S.Sos Soroti PemdaPermasalahan mengenai ASN (PNS maupun PPPK) yang merangkap jabatan sebagai BPD.  Vidio ngambang pernyataan Kadis PMD Muaro Jambi, ditanggapi Aktivis lingkungan Hamdi Zakaria, A.Md. Menurut Hamdi Zakaria, Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang menjadi perhatian serius, terutama karena potensi konflik kepentingan dan terganggunya kinerja pelayanan publik, BPD sebenarnya merupakan golongan jabatan politis, yang dipilih lansung oleh masyarakat desanya. ​Berikut adalah uraian dasar hukum dan poin utama mengapa praktik ini dilarang, yang dapat memperkuat posisi FRIC Muaro Jambi, dalam menyoroti isu tersebut. Kata Hamdi Zakaria, ​Dasar Hukum Larangan Rangkap Jabatan ​Larangan bagi ASN untuk merangkap jabatan sebagai anggota BPD didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama: ​Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ​Pasal 51 huruf (g) secara eksplisit menyatakan b...