Pastikan Pelayanan dan Pengamanan Arus Mudik Lebaran , Kapolres Muaro Jambi Bersama Forkopimda Pantau Posyan Exit Tol Sebapo

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat menjelang arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan peninjauan Pos Pelayanan (Posyan) Exit Tol Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Minggu (15/3/2026).

Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si. bersama Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan, S.I.K., M.H. guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat yang melintas selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pabung 0415/Gapu Jambi Letkol Inf Beni, S.I.P., Kabag Log Polres Muaro Jambi AKP Heri, Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Yudaha Bara, S.Tr.K., S.I.K., Kadis Perhubungan Muaro Jambi Muhammad Zuharman, SE, MM, Kajari Muaro Jambi Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan Dr. Kaspul Imam, S.Pd., S.Pd.I., M.I, Kepala Dinas Kesehatan dr. Aang Hambali, Kadis Perkim Ari Ariansyah Saputra, S.STP, Kasat Pol PP Razami, S.E., M.E, Camat Mestong Hermy Saputra, S.E, Kapolsek Mestong AKP Hengky Lesmana, S.H, Danramil Mestong Kapten Inf Abd. Rauf, serta Kaposyan Exit Tol Muaro Sebapo IPDA Ihsan, S.H.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Forkopimda melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi Pos Pelayanan, mulai dari kebersihan lingkungan pos, kesiapan fasilitas pendukung, hingga kelengkapan peralatan medis yang disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pemudik yang membutuhkan.

Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan menegaskan bahwa Pos Pelayanan ini menjadi salah satu titik penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik. Ia juga mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas agar tetap siaga serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Dan diingatkan kepada pemudik untuk tetap jaga keselamatan saat berkendara. Dan Pastikan rumah yang ditinggalkan kondisi aman " ungkap Kapolres

Hamdi Zakaria

Kapolres Metro Jakarta Selatan Paparkan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Operasi Ketupat Jaya 2026

Patrolihikum86.com, FRIC Jambi,  Jakarta — Dalam rangka memastikan keamanan, kelancaran, serta kenyamanan masyarakat selama periode mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polres Metro Jakarta Selatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2026. Sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan telah disiapkan guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. I Putu Yuni Setiawan, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan telah menyiapkan sembilan pos pelayanan (Posyan) dan satu pos pengamanan (Pospam) yang akan beroperasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2026.

“Dalam rangka memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran, Polres Metro Jakarta Selatan telah menyiapkan sembilan pos pelayanan dan satu pos pengamanan. Pos pengamanan ditempatkan di kawasan Taman Margasatwa Ragunan karena wilayah tersebut merupakan salah satu destinasi wisata yang diperkirakan akan mengalami peningkatan kunjungan masyarakat,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Sementara itu, sembilan pos lainnya merupakan pos pelayanan yang tersebar di beberapa titik strategis di wilayah Jakarta Selatan, salah satunya berada di wilayah Setiabudi. Pos-pos pelayanan tersebut disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai titik koordinasi pengamanan di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2026, pengamanan tidak hanya melibatkan personel dari Polri, tetapi juga melibatkan berbagai unsur terkait lainnya.

“Personel yang dilibatkan dalam pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2026 telah dipersiapkan sesuai dengan arahan dari pimpinan. Selain dari Polri, kegiatan pengamanan dan pelayanan juga melibatkan unsur TNI, potensi masyarakat, Pramuka, serta komunitas-komunitas masyarakat lainnya yang turut bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode Lebaran,” jelasnya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh personel yang bertugas di pos-pos tersebut antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat, menerima laporan masyarakat, serta melaksanakan patroli di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing pos pengamanan maupun pos pelayanan.

Sebagai contoh di wilayah Setiabudi, Kapolres menjelaskan bahwa terdapat sejumlah objek vital dan kawasan strategis yang menjadi fokus pengamanan, di antaranya pusat perbelanjaan, kawasan kedutaan besar negara sahabat, serta jalur-jalur lalu lintas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

“Di wilayah Setiabudi terdapat beberapa objek penting seperti pusat perbelanjaan, kawasan kedutaan, serta jalur lalu lintas utama. Seluruh kawasan tersebut akan menjadi bagian dari wilayah yang dilayani oleh pos pelayanan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” tambahnya.

Terkait dengan arus mudik, Kapolres juga menjelaskan bahwa di beberapa wilayah pinggiran Jakarta Selatan terdapat program mudik bersama yang diselenggarakan oleh berbagai instansi. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan tertib, pihak kepolisian akan melakukan koordinasi melalui Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah.

“Bhabinkamtibmas akan melakukan pendataan terhadap warga yang mengikuti program mudik bersama tersebut, sehingga keberangkatan dapat terkoordinasi dengan baik dan pelaksanaannya berjalan aman serta lancar,” ungkap Kapolres.

Dalam hal pengaturan lalu lintas, Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, serta pihak pengelola jalan tol.

Kapolres menjelaskan bahwa meskipun wilayah Jakarta Selatan tidak memiliki akses langsung terhadap ruas jalan tol, namun koordinasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas yang dapat terjadi di sejumlah titik.

“Kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, serta pengelola tol untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan atau penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu, sehingga arus lalu lintas tetap dapat berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Selatan juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar memperhatikan aspek keamanan rumah yang ditinggalkan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta Selatan yang akan melaksanakan mudik agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, seperti mengunci seluruh pintu dan jendela, mematikan kompor gas serta aliran listrik yang tidak diperlukan,” imbaunya.

Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan tidak digunakan selama mudik, Kapolres mempersilakan untuk menitipkan kendaraannya di kantor Polsek maupun pos pengamanan yang tersedia secara gratis.

“Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua maupun roda empat dan tidak digunakan selama mudik, dapat menitipkan kendaraan tersebut di Polsek terdekat atau di pos pengamanan secara gratis. Hal ini kami sediakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat guna mencegah potensi tindak kejahatan,” ujar Kapolres.

Kapolres juga berharap masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan aman, sehat, serta selamat hingga sampai ke kampung halaman.

“Kami berharap masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman, lancar, sehat, dan selamat sampai tujuan. Sementara bagi masyarakat yang tetap berada di Jakarta, mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2026 di wilayah Jakarta Selatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh rasa nyaman dan kebersamaan.

(Red)

Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan Ungkap Peredaran Obat Keras Daftar G di Jagakarsa, Dua Pelaku Diamankan

Patrolihukum86.com, FRIC Jambi, Jakarta — Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Metro Jakarta Selatan kembali berhasil mengungkap kasus peredaran obat keras daftar G yang diduga diperjualbelikan secara ilegal di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas penjualan obat keras tanpa izin.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. I Putu Yuni Setiawan, S.I.K., M.H. melalui Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Nugroho menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polres Metro Jakarta Selatan dalam menindak tegas peredaran obat-obatan keras yang berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat.

“Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penjualan obat keras daftar G secara bebas tanpa izin di wilayah Jagakarsa. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi yang dimaksud,” ujar AKBP Prasetyo Nugroho.

Setelah memastikan adanya aktivitas ilegal tersebut, petugas kemudian melakukan penindakan di sebuah toko yang berada di Jalan Raya wilayah Jagakarsa. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial WA dan M yang diketahui berperan sebagai penjaga toko.

Saat dilakukan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama, petugas menemukan berbagai jenis obat keras daftar G yang diperjualbelikan tanpa izin dengan jumlah kurang lebih 3.095 butir. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp750.000, serta 1 unit handphone merk Oppo dan 1 unit handphone merk Infinix yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi penjualan obat-obatan tersebut.

Adapun beberapa jenis obat keras yang ditemukan di TKP pertama antara lain 100 butir obat jenis Fiksefendisil 2 miligram, 2.380 butir obat jenis Optuner, 60 butir obat jenis Tramadol, 500 butir obat jenis tertentu, serta 18 butir obat jenis Double Y, dan sejumlah obat keras lainnya.

Tidak berhenti sampai di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap kedua tersangka. Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan lalu bergerak menuju sebuah rumah kos atau kontrakan yang berada di Jalan Belimbing, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang diduga menjadi tempat penyimpanan tambahan obat-obatan keras tersebut.

Di TKP kedua, petugas kembali menemukan berbagai jenis obat keras daftar G dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni sekitar 25.148 butir. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:

3.855 butir obat jenis Exsiner

60 butir obat jenis Plenojepam

50 butir obat jenis Aprajolam

70 butir obat jenis Aprajolam 1 ml

16 butir obat jenis Mersi Sekmopram Plorajepam

89 butir obat jenis Falimiks Gejepam

50 butir obat jenis Atarakalfajoram

1.578 butir obat jenis Double Y

1.010 butir obat jenis Fisektinitil 2 miligram

13.870 butir obat jenis Tramadol

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka WA mengaku bahwa obat-obatan keras tersebut dijual secara bebas dengan harga bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir. Dari aktivitas ilegal tersebut, para pelaku diketahui memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000 per hari.

Lebih lanjut, dari hasil pengembangan penyidikan diketahui bahwa obat-obatan keras tersebut diperoleh dari seorang pemasok yang saat ini diketahui berinisial A. Yang bersangkutan diduga sebagai pemasok utama obat-obatan tersebut dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian serta telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok yang memasok obat-obatan keras tersebut,” jelas AKBP Prasetyo Nugroho.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Selain itu, bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan sediaan farmasi tanpa izin, juga dapat dikenakan ancaman kurungan pidana serta sanksi denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penegakan hukum tegas terhadap peredaran obat-obatan ilegal.

Polres Metro Jakarta Selatan menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran obat-obatan keras ilegal yang berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran obat-obatan keras ilegal serta turut berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras maupun narkotika di lingkungan sekitar,” tutup AKBP Prasetyo Nugroho.

Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran obat-obatan berbahaya dapat berjalan maksimal demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kesehatan masyarakat.

Redaksi

Ketua Umum FRIC Presisi Polri Instruksikan Jajaran FRIC di Pospam Mudik Lebaran 2026 Perkuat Sinergi Bersama Kepolisian

Patrolihukum86.com, FRIC Jambi, Jakarta — Ketua Umum FRIC (Fast Respon Indonesia Center) Presisi Polri H. Dian Surahman bersama Sekretaris Jenderal DPP FRIC H. Deden Hardening menginstruksikan kepada seluruh jajaran anggota FRIC yang bertugas di Pos Pengamanan (Pospam) Mudik Lebaran Tahun 2026 agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjalin sinergi yang kuat dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen organisasi FRIC Presisi Polri dalam mendukung kelancaran serta keamanan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 yang setiap tahunnya melibatkan mobilitas masyarakat dalam jumlah besar di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum FRIC Presisi Polri H. Dian Surahman menegaskan bahwa keberadaan anggota FRIC di berbagai titik pos pengamanan merupakan bagian dari kontribusi nyata organisasi dalam membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Menurutnya, seluruh anggota FRIC yang terlibat dalam kegiatan pengamanan di pospam harus mampu menunjukkan sikap profesional, humanis, serta selalu mengedepankan koordinasi dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas di lapangan.

“Seluruh anggota FRIC yang mendapatkan tugas jaga di pospam Mudik Lebaran 2026 harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Kehadiran kita di pos pengamanan bukan hanya sekadar simbolis, tetapi harus memberikan manfaat nyata dalam membantu tugas kepolisian serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik,” tegas H. Dian Surahman.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran FRIC di daerah selalu menjaga nama baik organisasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekompakan dalam bekerja di lapangan. Sinergitas antara FRIC dengan aparat kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya arus mudik dan arus balik Lebaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP FRIC H. Deden Hardening turut menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara anggota FRIC dengan petugas kepolisian yang bertugas di pos pengamanan. Ia berharap seluruh anggota FRIC dapat berperan aktif membantu pengaturan arus lalu lintas, memberikan informasi kepada masyarakat, serta membantu berbagai kebutuhan pelayanan di pospam sesuai dengan arahan petugas kepolisian.

“FRIC adalah mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, seluruh anggota yang bertugas di pospam harus selalu bersinergi dengan anggota kepolisian yang sedang dinas pada saat itu. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, serta tetap mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat,” ujar H. Deden Hardening.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan pengamanan mudik Lebaran merupakan momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran FRIC di pos pengamanan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman kepada para pemudik.

DPP FRIC Presisi Polri juga mengapresiasi semangat dan kesiapan seluruh jajaran FRIC di berbagai daerah yang telah menyiapkan pos pengamanan maupun personel yang siap membantu tugas kepolisian selama pelaksanaan Operasi Ketupat pada Mudik Lebaran tahun 2026.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, FRIC Presisi Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tugas-tugas Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada momentum penting seperti arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri.

Redaksi

1 Pekan Jelang Idul Fitri, Satgas Saber Pangan Pantau Langsung Bapokting di Pasar Kosambi dan Pasar Induk Caringin Bandung, Stok Aman dan Harga Terkendali

Patrolihukum86.com, FRIC Jambi, BANDUNG, - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri, Dir Rekrimsus Polda Jabar dan sejumlah instansi yang tergabung dalam Satgas Saber Pelanggaran Pangan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan harga, keamanan dan mutu bahan di Pasar Kosambi, Pasar Induk Caringin, serta distributor telur ayam ras di Kota Bandung, Sabtu 14 Maret 2026.

Pemantauan dipimpin Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas RI, I Gusti Ketut Astawa, didampingi Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho dari Satgas Pangan Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus Polda Jawa Barat Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono, bersama jajaran dinas terkait, Bulog, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas RI, I Gusti Ketut Astawa didampingi Kaposko Satgas Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho  menyampaikan secara umum ketersediaan stok bahan pokok penting (Bapokting) di dua pasar tersebut dalam kondisi aman dengan distribusi yang lancar dan secara umum harga relatif terkendali, walaupun sebagian kecil komoditas pangan mengalami fluktuasi harga diatas HET/HAP.

"Pasokan bahan pokok di Pasar Induk Caringin dan Pasar Kosambi dapat dikategorikan aman, distribusi lancar dan harga bahan pokok dalam kondisi yang terkendali" kata Ketut Astawa dalam keterangannya kepada wartawan di lokasi, Sabtu (14/3/2026).

Dari hasil pengecekan di Pasar Kosambi, sebagian besar komoditas pangan masih sesuai dengan HET/HAP, seperti: Minyakita, Beras SPHP, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Konsumsi, Daging Ayam Ras, Daging Sapi namun ditemukan harga cabai rawit merah masih diatas HAP dan Telur Ayam Ras masih diatas HAP, mengingat para pedagang/pengecer mengambil komoditas tsb sdh mepet atau melewati HAP, sehingga dari hasil tersebut Satgas Saber mendatangi distributor di Pasar Induk Caringin untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke distributor. Hasil pengecekan, Harga cabai naik mengingat Pedagang di Pasar Induk Caringin mendapat pasokan dari produsen/petani di Lembang sdh diatas HAP di harga Rp 75.000 dengan alasan produksi menurun akibat curah hujan tinggi dan serangan hama. Oleh karena itu Kadis Perdagangan Kota Bandung disarankan untuk dapat koordinasi daerah sentra produksi cabai dan berikan fasilitasi dukungan distribusi (FDP) untuk membantu biaya transportasi, sehingga dapat menurunkan harga Cabai Rawit Merah.

Sedangkan harga telur ayam ras di dapat di distributor di Pasar Induk Caringin, distrubutor di Triarta dan produsen/peternak di Blitar sudah mendekati HAP. Oleh karena telah dilakukan surat teguran kepada produsen dan distributor untuk bisa menurunkan harganya.

Selain itu,  temuan lainnya di Pasar Kosombi adalah adanya satu pedagang/pengecer Minyakita menjual diatas HAP, setelah dilakukan pengecekan bahwa pedagang tersebut bukan mitra bulog dan mendapat pasokan Minyakita dari membeli di Medsos, sehingga dengan temuan tersebut Dinas Perdagangan dan Bulog akan membantu pembuatan NIB dan proses sebagai Mitra Bulog serta dilakukan penyaluran Minyakita ke pedagang tersebut.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Jawa Barat Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan Satgas  Saber Pangan secara intensif akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan harga bahan pokok dijual sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami menghimbau kepada produsen, distributor dan pedagang agar menjaga kestabilan harga dengan menjual bahan pokok sesuai HET dan HAP, bila melanggar kami tidak segan-segan utk menindak tegas sesuai aturan dengan tindakan berlapis. Jika masyarakat masih menemukan harga di atas ketentuan, silakan melaporkan ke hotline Satgas Saber Pangan," ujarnya.

Sementara harga Daging Sapi Segar kembali stabil di harga kisaran Rp 130.000 - Rp 140.000, mengingat sebelumnya di beritakan di Media Online bahwa harga Daging Sapi di Pasar Kosambi masih di tinggi di Rp 150.000 - Rp 160.000 atau diatas HAP. Namun setelah di cek Satgas, daging sapi yang dijual pedagang di atas HAP adalah daging sapi jenis super atau khas dalam dan sudah dibersihkan, sehingga harganya berbeda. Satgas menghimbau pedagang agar memberikan penjelasan ke konsumen atau masyarakat agar masyarakat memahami perbedaan harga tersebut.

Dalam keterangannya, Kaposko Satgas Saber Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho juga menegaskan pihaknya terus secara intensif melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami bersama Satgas Saber Pangan maupun K/L terkait, Bulog dan BUMN akan terus intensif melakukan pemantauan untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak ada pelanggaran yang merugikan masyarakat, terutama menjelang Nyepi dan Idul Fitri," tegasnya.

Menjelang hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026, Pemerintah melalui Satgas Saber Pelanggaran Pangan, bersama Bapanas, Kemendag, Kemendagri, Kementan, Satgas Pangan Polri dan Bulog akan terus melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Diharapkan menjelang hari raya Nyepi dan Idul Fitri harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan stok pangan tetap aman. 

Redaksi

Kurangi Kemacetan Jalur Mudik Garut, Kapolres Garut Dampingi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Beri Kompensasi Rp1,4 Jut a untuk Kusir Delman dan Tukang Becak

Patrolihukum86.com, FRIC Jambi - Jabar -Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyalurkan kompensasi kepada para pengemudi transportasi tradisional di jalur mudik dan wisata Kabupaten Garut selama masa Lebaran 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat arus mudik dan libur Idul Fitri. Sabtu (14/3/2026).

Melalui kebijakan tersebut, para kusir delman dan tukang becak diminta untuk sementara waktu tidak beroperasi selama satu minggu, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebagai pengganti pendapatan yang hilang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kompensasi uang saku kepada para pekerja transportasi informal tersebut.

Di Kabupaten Garut sendiri, tercatat sebanyak 483 orang dari 12 kecamatan menerima bantuan kompensasi. Rinciannya terdiri dari 477 kusir delman dan 6 tukang becak. Masing-masing penerima mendapatkan kompensasi sebesar Rp1.400.000 per orang.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Kebijakan ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi potensi kemacetan di jalur utama mudik dan kawasan wisata selama periode Lebaran. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para pekerja transportasi tradisional untuk beristirahat serta merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran kompensasi hingga Rp. 6,9 miliar bagi para pengemudi angkutan tradisional seperti kusir delman dan tukang becak yang berada di jalur utama mudik dan wisata di wilayah Jawa Barat.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan arus lalu lintas selama mudik Lebaran 2026 dapat berjalan lebih lancar, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi para pekerja transportasi informal yang selama ini turut beraktivitas di sepanjang jalur mudik.

Hamdi Zakaria

Ketum FRIC H. Dian Surahman Peringatkan Keras Oknum yang Bermain di Program MBG: Siap-Siap Dilaporkan Langsung ke Presiden

Patrolihukum86.com, FRIC Jambi, Jakarta, -- Ketua Umum FRIC (Fast Respon Indonesia Center) Presisi Polri, H. Dian Surahman, menegaskan sikap tegas terhadap oknum-oknum yang diduga memanfaatkan atau memainkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Menurutnya, program MBG merupakan program yang sangat baik dan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, program tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan tujuan awal pemerintah.

Ketua Umum FRIC (Fast Respon Indonesia Center) Presisi Polri menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjalankan program MBG. Namun demikian, beliau mengingatkan dengan tegas kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan program yang sangat baik ini sebagai ajang bisnis pribadi atau sarana mencari keuntungan sepihak yang merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan publik.

“Program MBG ini adalah program yang sangat baik untuk rakyat. Kami dari FRIC sangat mendukung penuh pelaksanaannya. Namun apabila ditemukan adanya oknum-oknum yang bermain, memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka jangan salahkan jika kami akan bertindak tegas,” tegas H. Dian Surahman.

Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat bukti kuat terkait adanya praktik penyimpangan, maka pihaknya tidak akan ragu untuk melaporkan langsung persoalan tersebut kepada Prabowo Subianto sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga program pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Siapapun oknum yang terbukti bermain dalam program MBG harus siap menanggung konsekuensinya. Bila bukti sudah lengkap dan otentik, kami tidak akan ragu untuk melaporkannya langsung kepada Presiden,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum FRIC (Fast Respon Indonesia Center) Presisi Polri juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran FRIC di seluruh Indonesia agar terus mengawal dan mengawasi jalannya program MBG di daerah masing-masing. Pengawalan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah agar berjalan dengan baik, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia meminta seluruh anggota FRIC untuk melakukan pemantauan dan investigasi di lapangan secara objektif dan profesional. Apabila ditemukan indikasi penyelewengan, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau adanya praktik yang merugikan masyarakat, maka seluruh temuan tersebut diminta segera dilaporkan kepada Ketua Umum dengan disertai bukti yang benar-benar otentik serta hasil investigasi lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“FRIC harus hadir sebagai pengawal program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Jika di lapangan ditemukan adanya penyimpangan dari program MBG, segera laporkan kepada saya dengan bukti yang jelas hasil investigasi di lapangan. Kita tidak ingin program baik ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Dengan adanya pengawalan dari seluruh jajaran FRIC di Indonesia, diharapkan program MBG dapat berjalan secara maksimal, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas sesuai dengan tujuan pemerintah.

FRIC juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya program MBG agar tetap bersih dari praktik-praktik yang merugikan rakyat serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Hamdi Zakaria

Polda Jambi Ikut Serta dalam Pelepasan Mudik Gratis dan Pencanangan Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Jambi

Patrolihukum86.com, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi turut serta mendukung kegiatan Pencanangan Angkutan Lebaran Terpadu dan Pelepasan Mudik Gratis Tahun 2026 M / 1447 H yang digelar di Terminal Tipe A Alam Barajo, Kota Jambi, Sabtu (14/3/2026) pagi. 

Kegiatan yang mengusung tema “Transportasi Aman, Keluarga Bahagia” tersebut menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dan stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jambi H. Al Haris, Karoops Polda Jambi Kombes Pol. Vendra Riviyanto, Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, unsur TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. 

Selain itu, sekitar 200 peserta mudik gratis turut hadir mengikuti kegiatan pelepasan tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa program Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan dengan mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih aman dan efisien, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalur mudik.

Pada program mudik gratis tahun ini, sebanyak 198 peserta diberangkatkan ke sejumlah daerah tujuan, yakni Jambi–Padang (30 orang), Jambi–Kerinci (30 orang), Jambi–Solo (50 orang), Jambi–Pati (50 orang), Jambi–Sarolangun (20 orang), serta Jambi–Bungo Tebo (18 orang) menggunakan armada bus dan minibus HiAce.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung penuh kelancaran arus mudik melalui pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Operasi Ketupat 2026.

“Polda Jambi bersama seluruh stakeholder akan terus bersinergi untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran berjalan aman, tertib dan lancar. Kami juga mengimbau para pemudik agar selalu mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga keselamatan selama perjalanan,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Hamdi Zakaria

Kapolres Tanjab Timur Lakukan Pengecekan Pos Pam dan Pos Yan, Guna Pastikan Kesiapan Personel, Sarana Dan Prasarana Ops Ketupat 2026

Patrolihukum86.com, FRIC, Polres Tanjung Jabung Timur - Dalam upaya memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana serta keamanan dan kelancaran arus mudik serta arus balik Lebaran 2026, Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra, S.P., S.I.K didampingi Pejabat Utama Polres Tanjab Timur, turun langsung melakukan pengecekan Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan (Pos Pam dan Pos Yan) Ops Ketupat 2026 di wilayah hukum Polres Tanjab Timur Polda Jambi. Jumat, (13/3/2026).

Kapolres meninjau langsung kesiapan personel yang ditugaskan dan mengecek sarana serta prasarana yang ditempatkan di Pos Pam Geragai dan Pos Yan Muara Sabak Barat demi mendukungnya pelaksanaan tugas personil sehingga kegiatan pengamanan berjalan lancar dan aman.

Pengecekan ini dilakukan guna memastikan bahwa semua Pos Pengamanan telah siap dalam menghadapi lonjakan arus kendaraan selama mudik lebaran.

“Saya turun langsung untuk memastikan bahwa semua Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan telah siap dengan personel yang cukup dan sarana serta prasarana yang memadai guna memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat” ujar Kapolres.

Pengecekan tersebut merupakan rangkaian persiapan matang kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjab Timur dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama musim mudik lebaran dan arus balik, Kesiapan yang optimal dari Pos Pam dan Pos Yan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

Beliau juga mengimbau kepada seluruh personel yang bertugas di Pos Pam dan Pos Yan agar selalu menjaga kewaspadaan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dilapangan. “Kami siap menghadapi tantangan dan bersinergi dengan seluruh pihak terkait demi menjaga keamanan dan ketertiban selama masa libur lebaran ditahun ini,” Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra dalam penyampaiannya.

Firdaus Sindrang

Bupati M. Syukur: Bapak dan Ibu Pahlawannya, Jangan Bilang Orang Ya, Besok Sudah Gajian

Patrolihukum86.com, BANGKO – Matahari belum lagi tinggi di ufuk timur ketika deru sapu lidi mulai beradu dengan aspal dingin disudut Kota Bangko.

Di saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, ratusan "Pasukan Oranye" sudah mulai "berperang" dengan tumpukan sampah sisa aktivitas kota semalam.

Wa1jah-wajah lelah namun tetap tegar itu, pada Jumat sore (13/03), berkumpul di sebuah tempat yang tak biasa mereka kunjungi, Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin. Bukan untuk bekerja, melainkan memenuhi undangan khusus berbuka puasa bersama sang pemimpin daerah, Bupati M. Syukur.

Tanpa ragu, Bupati M. Syukur menyebut Pasukan Oranye sebagai pahlawan. Dalam sambutannya yang hangat, Ia mengakui bahwa tanpa dedikasi para petugas kebersihan, impian menjadikan Kota Bangko sebagai kota yang bersih hanyalah angan-angan kosong.

"Sebenarnya Bapak dan Ibu-lah pahlawannya. Setiap hari membuang sampah yang bau dan kotor. Kalau kita lihat penghasilan Bapak dan Ibu, sebenarnya itu tidak setimpal," ujar Bupati M. Syukur.

Di balik apresiasi tersebut, terselip sebuah catatan pahit tentang perilaku sebagian warga. Bupati menyoroti betapa berat beban para petugas ketika harus berhadapan dengan rendahnya kesadaran masyarakat. 

Di beberapa titik seperti kawasan Hotel Royal, depan Pasar Baru, Jembatan Layang, hingga area samping kantor Samsat, sampah masih berserakan di luar tempat yang seharusnya.

Bupati menyentil fenomena "asal lempar" yang dilakukan oknum warga. Meski fasilitas bak sampah (ambrol) sudah disediakan, sering kali sampah justru menumpuk di sekitarnya. Bahkan, lokasi bak sampah yang sudah ditutup pun tetap saja "dikirimi" sampah oleh warga yang tak bertanggung jawab.

"Persoalan paling berat kita adalah berhadapan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Bapak dan Ibu sudah semangat membersihkan setiap pagi, tapi masih banyak yang membuang tidak pada tempatnya," sesal M. Syukur.

Tahun 2026, bukan tahun yang mudah bagi Kabupaten Merangin. Tekanan keuangan yang berat membuat banyak sektor harus mengencangkan ikat pinggang. 

Namun, di hadapan ratusan petugas kebersihan dari Bangko, Rantau Panjang, hingga Pamenang, Bupati memberikan jaminan yang menenangkan jiwa.

"Saya dan Pak Kanceng (Kadis LH) bersyukur masih bisa mempertahankan Bapak dan Ibu tetap bekerja. Itu yang utama dulu," tegasnya.

Bagi Bupati M. Syukur, kepuasan batin saat melihat kota bersih adalah upah yang tak ternilai harganya, meski ia tetap berupaya keras agar hak-hak kesejahteraan mereka terpenuhi tepat waktu.

Kabar mengenai kendala sistem perbankan yang sempat membuat resah pun terjawab sore itu. Dengan gaya bicara yang akrab, Bupati memastikan bahwa gaji mereka akan dibayarkan secara tunai di kantor Dinas Lingkungan Hidup mulai Sabtu pagi guna menghindari kendala sistem digital yang tengah bermasalah.

"Jangan bilang orang-orang ya, besok bapak dan ibu sudah bisa gajian. Silahkan ambil di Kantor LH," ucapnya berseloroh disambut tawa para Pasukan Oranye.

Acara ditutup dengan penyerahan santunan paket sembako dari Bank 9 Jambi dan BAZNAS. Raut wajah Pasukan Oranye tampak sumringah. Setidaknya, kebutuhan sembako untuk beberapa hari kedepan sudah terjamin.

Bagi Pasukan Oranye, esok pagi tugas berat kembali menanti. Mereka akan kembali berhadapan dengan sisa-sisa limbah dan ketidakteraturan kota. Namun kali ini, mereka berangkat dengan martabat yang diangkat tinggi—sadar bahwa di setiap ayunan sapu mereka, ada doa dan pengakuan dari pemerintah. (Van/Kominfo)

Irwanto

Zoom Meeting dan Bazar Pangan Murah di Polres Merangin

Patrolihukum86.com, MERANGIN – Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Zoom Meeting dalam rangka Gerakan Pangan Murah Polri Serentak 2026 tingkat Kabupaten Merangin. Kegiatan yang diinisiasi untuk menjaga stabilitas harga pokok ini berlangsung di Aula Polres Merangin pada Jumat (13/03).

Acara ini merupakan bagian dari instruksi pusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia, dengan titik utama pemantauan melalui zoom meeting dari Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten.

Dalam kunjungannya, Bupati M. Syukur didampingi oleh jajaran pejabat strategis, di antaranya Staf Ahli III Hendri Widodo, Plt Asisten II Siahaan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Mujibur, serta Kadis Ketapang Hermanto. Turut hadir pula perwakilan dari DKUMPP, Bappeda, dan perwakilan Kantor Cabang Bulog Hamdani 

Bupati M. Syukur mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying) menjelang hari raya.

"Kondisi stok beras nasional saat ini aman. Informasi ini perlu diketahui masyarakat agar tidak perlu ada panic buying. Semua kebutuhan cukup," ujar Bupati Syukur di sela-sela peninjauan bazar.

Kapolres Merangin, AKBP Kiky Firmansyah, menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok mulai dari minyak goreng, tepung, gula, hingga beras. Program ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap visi Asta Cita Presiden terkait swasembada pangan.

"Tujuannya adalah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terkait ketersediaan stok pangan. Polri membantu pemerintah menstabilkan harga jelang Idul Fitri agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan warga," tegas Kapolres.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas harga pangan sangat krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama pada periode puncak konsumsi masyarakat di bulan Ramadan dan Idul Fitri. (Angga/van/Kominfo)

Irwanto

Safari Ramadan di Bedeng Rejo, Wabup A. Khafidh Ajak Masyarakat Jaga Kebersamaan

Atrolihukum86.com, BANGKO – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi Masjid Al Kamal di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, pada Kamis (12/03). 

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus serap aspirasi antara jajaran pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh mengapresiasi semangat gotong royong warga Desa Bedeng Rejo, khususnya dalam pembangunan Masjid Al Kamal yang tergolong baru namun sudah aktif digunakan untuk kegiatan ibadah berjamaah.

"Kita tahu Masjid Al Kamal ini baru kurang lebih tiga tahun dibangun. Alhamdulillah, dengan semangat masyarakat Desa Bedeng Rejo, kita melihat banyak yang rutin berjamaah di sini," ujar Wabup.

Safari Ramadan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Kepala PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bangko, Azi.

"Ini ada Pak Azi dari PLN. Kalau nanti listrik sering mati, sampaikan langsung ke beliau mumpung ada di sini. Sampaikan apa adanya," seloroh A. Khafidh yang disambut hangat oleh warga.

Selain masalah kelistrikan, kehadiran perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Perkebunan (Nakbun), Dinas PMD, serta Dinas Ketahanan Pangan dimaksudkan agar koordinasi program bantuan—terutama mitigasi bencana menjelang Idulfitri—dapat berjalan lebih cepat.

Di sela sambutannya, Wabup juga memberikan pujian atas keramahtamahan perangkat desa dan warga Bedeng Rejo dalam menyambut rombongan. Ia berterima kasih kepada Kepala Desa dan Camat Bangko Barat atas jamuan dan suasana kekeluargaan yang diciptakan.

"Terima kasih, mohon maaf kami tidak bisa membalas yang lebih baik. Memang butuh kebersamaan yang kuat untuk membangun daerah kita ini," tambahnya.

Kegiatan Safari Ramadan ini ditutup dengan penyerahan bantuan dana CSR dan Bank Jambi Rp5 juta dan Baznas Rp1,5 juta kepada pengurus Masjid Al Kamal. 

Sementara, tausiah agama disampaikan oleh Ustadz Oyon Hendri dan diakhiri dengan salat berjamaah yang diimami oleh Alamudi.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari BAZNAS, Bank 9 Jambi, BKPSDM, serta unsur pimpinan kecamatan (Forkopimcam). (Anfal/van/Kominfo)

Irwanto

Polda Jambi Gelar Gerakan Pangan Murah, Salurkan 16,5 Ton Beras untuk Masyarakat Jelang Idul Fitri

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Jambi, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan diawali dengan mengikuti secara virtual Gerakan Pangan Murah Serentak Polri yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama jajaran Mabes Polri dan Direktur Utama Perum Bulog. Program ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan.

Di Provinsi Jambi, kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali yang didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jambi H. Abdullah Sani, Dandrem 042/Garuda Putih Jambi Kolonel Infantri Nyamin, Walikota Jambi H. Maulana, bersama pejabat utama Polda Jambi dan unsur terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Jambi bersama Polres jajaran menyalurkan sekitar 16,5 ton beras murah kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Jambi kepada warga yang telah mengantre untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain beras, sejumlah kebutuhan pokok strategis juga disediakan dalam Gerakan Pangan Murah tersebut, di antaranya beras SPHP seharga Rp50.000 per 5 kilogram, Beras Kita premium Rp75.000 per 5 kilogram, minyak goreng MinyakKita Rp15.000 per liter, gula pasir Manis Kita Rp17.500 per kilogram, serta tepung terigu Jawara Rp11.000 per kilogram.

Usai mengikuti kegiatan virtual bersama Wakapolri, Wakapolda Jambi Brigjen Pol B. Ali menjelaskan pada doorstop nya bahwa program ini merupakan langkah konkret Polri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.

“Gerakan pangan murah ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sembako, khususnya dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jambi. Kita bekerja sama dengan Bulog yang menyiapkan bahan pokoknya. Polri bersama Korem, pemerintah provinsi, serta pemerintah kota dan kabupaten membantu menyalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Wakapolda berharap melalui program tersebut masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran Polri dalam membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang hari raya.

“Harapannya masyarakat dapat menikmati bantuan melalui gerakan pangan murah ini, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri yang tidak lama lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri.

“Melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, Polda Jambi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait berupaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya diiringi dengan peningkatan kebutuhan,” ujar Kombes Pol Erlan Munaji.

Ia menambahkan bahwa Polda Jambi juga akan terus mendukung berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Provinsi Jambi, sehingga masyarakat dapat menyambut Idul Fitri dengan lebih tenang dan nyaman,” tutupnya.

Hamdi Zakaria

Polda Jambi Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2026, Siap Amankan Lebaran Idul Fitri 1447 H

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat-2026” sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/3/2026) 

Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar serta dihadiri oleh Danrem 042/Gapu Nyamin, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, para Pejabat Utama Polda Jambi serta perwakilan instansi vertikal di Provinsi Jambi.

Kegiatan apel diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh pimpinan apel, dilanjutkan dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai tanda dimulainya Operasi Ketupat 2026 yang akan berlangsung selama masa pengamanan Idul Fitri.

Dalam amanat yang dibacakan Kapolda Jambi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi.

“Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergisitas lintas sektor dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026,” ujar Kapolri dalam amanatnya.

Kapolri juga menyoroti situasi global yang tengah berkembang, mulai dari konflik internasional hingga gejolak harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan agenda nasional yang memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Momentum Idul Fitri mampu mendorong perputaran uang yang signifikan dan memberikan multiplier effect di berbagai daerah, sepanjang seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

Berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang atau mengalami penurunan sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait melaksanakan Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.243 personel gabungan.

Selain itu, Polri juga menyiapkan sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, serta 343 Pos Terpadu yang akan menjadi pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat selama masa mudik Lebaran.

Pengamanan juga difokuskan pada lebih dari 185 ribu objek vital, seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api hingga bandara.

Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan potensi hujan lebat pada masa arus mudik Lebaran.

“Keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas agar kita dapat mewujudkan mudik aman dan keluarga bahagia,” tegas Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Jambi 

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa jajaran Polda Jambi bersama unsur TNI dan seluruh stakeholder terkait siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri.

“Melalui Operasi Ketupat 2026, Polda Jambi bersama seluruh instansi terkait berkomitmen memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga arus mudik maupun balik Lebaran dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Kabid Humas.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan selama perjalanan serta memanfaatkan pos pelayanan yang telah disediakan apabila membutuhkan bantuan dari petugas.

Hamdi Zakaria

Polresta Jambi Gelar Apel Pergeseran Pasukan Ops Ketupat Siginjai 2026

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI_ Dalam rangka Pelayanan Perayaan Idul Fitri 1447 H, Kepolisian Resor Kota Jambi melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan (Serpas) Operasi Ketupat Siginjai 2026 yang digelar di Lapangan Hijau Mapolresta Jambi secara serentak seluruh Indonesia, Kamis (12/03/2026).

Kegiatan Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K.,M.H., serta turut dihadiri Wakapolresta Jambi AKBP Nurhadiansyah, S.I.K.,M.H. Plh. Sekda Kota Jambi. Pasi Ops Kodim 0415/Jambi. Kasi Gakkum Denpom II/2 Jambi. Kadis Damkartan, Kasat Pol PP, Kadishub, Ketua Senkom, para PJU Polresta Jambi, para Kapolsek jajaran Polresta Jambi, serta seluruh personel yang terlibat Operasi Ketupat Siginjai 2026 Polresta Jambi.

Dalam amanatnya, Kapolresta Jambi menyampaikan; bahwa Operasi ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari terhitung mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 yang dilaksanakan secara serentak seluruh Polda dan Polres se Indonesia.

Apel gelar pasukan ini merupakan suatu bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergitas lintas sektor dalam rangka mensukseskan Operasi Ketupat 2026. Sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Guna memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Idul Fitri dan libur lebaran di Wilayah Kota Jambi, personel Polresta Jambi yang dilibatkan dalam operasi ketupat 2026 sebanyak 227 personel ditugaskan dalam satgas di 8 Pos yang terdiri dari; 3 Pos Pengamanan, diantaranya Pos Pengamanan Paal XI (Bata Kota), Pos Pengamanan Air Duri 1 dan Pos Pengamanan Aur Duri 2. 4 Pos Pelayanan, yakni; Pos Pelayanan Kampung Radja, Pos Pelayanan WTC, Pos Pelayanan Tugu Keris dan Pos Pelayanan Simpang Mayang (JBC). dan 1 Pos Terpadu Bandara STS Jambi.

Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat, Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran 2026/ 1447 H. Dan berdasarkan hasil rakor lintas sektoral puncak arus mudik dan arus balik diprediksi terjadi dalam dua gelombang, dimana puncak arus mudik terjadi pada 14 s/d 15 Maret 2026 dan 18 s/d 19 Maret 2026, sementara itu puncak arus balik diprediksi pada 24 s/d 25 Maret 2026 dan 28 s/d 29 Maret 2026.

Tidak cuma itu, Kapolresta Jambi juga menyampaikan akan mengoptimalkan layanan Kepolisian 110 guna menghadirkan pelayanan Kepolisian yang responsif dan solutif, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri, baik dalam menginformasikan perkembangan situasi hingga menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah masyarakat.

Selamat bertugas, jadikan setiap penugasan sebagai kehormatan setiap tantangan sebagai panggilan tugas serta pelayanan bagi masyarakat, bangsa dan negara sebagai ladang ibadah untuk mendapatkan ridho Tuhan yang Maha kuasa.

Terakhir, saya mengucapkan "selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan dan selamat merayakan hari raya idul fitri 1447 H" kepada seluruh umat islam yang merayakan, semoga di bulan yang penuh rahmat ini, kita senantiasa dilimpahi ampunan dan keberkahan dalam menyabut hari kemenangan.

Hamdi Zakaria

Polres Tanjab Timur Gelar Operasi Ketupat Amankan Mudik Lebaran Tahun 2026

Patrolihukum86.com, Tanjab Timur -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Polres Tanjab Timur melaksanakan "Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat" bertempat di halaman mako Polres Tanjab Timur. Kamis (12/3/2026).

Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra, S.P., S.I.K. dan dihadiri oleh Stakeholder terkait serta diikuti Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek Jajaran, Para Perwira, Bintara dan ASN Polres Tanjab Timur.

Gelar pasukan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengecekan kesiapan sarana dan prasarana serta personil menjelang pengamanan arus mudik dan balik lebaran, sehingga masyarakat dapat merasakan "_Mudik Aman, Ceria, Penuh Makna_".

Operasi Ketupat tahun 2026 akan berlangsung selama 13 hari dan dimulai pada 13 Maret 2026 s/d 25 Maret 2026, sebelum berlangsungnya Operasi Ketupat, Polres Tanjab Timur juga melaksanakan Operasi Pekat dan menyiapkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). 

Sebagaimana diketahui bahwa Operasi Ketupat tahun 2026 merupakan operasi pelayanan program arus mudik dan balik yang merupakan Operasi Kemanusiaan, yang sebelumnya juga didahului dengan KRYD dan pasca operasi ketupat biasanya dilaksanakan kegiatan yang sama, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko PMK dan Menhub, arus mudik pada lebaran 2026 diprediksi mengalami peningkatan dibanding tahun 2025.

Untuk pelayanan keselamatan, Polres Tanjab Timur menempatkan 3 (tiga) Unit Pospam yang terletak di Jalan lintas Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Nipah Panjang serta menempatkan 1 (satu) Unit Posyan di jalan lintas Kecamatan Muara Sabak Barat dengan melibatkan personil TNI, Polri, instansi Nakes, Sat Pol PP, DisHub, Damkar, BPBD dan Pramuka.

Dengan adanya data tersebut, baik polri maupun seluruh stakeholder terkait menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H berjalan aman, nyaman dan lancar guna menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas saat momentum arus mudik dan balik lebaran 2026.

Diakhir amanat Kapolres Tanjab Timur mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel pengamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kementrian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa marga, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Mitra Kamtibmas lainnya yang telah berpartisipasi dalam mendukung Operasi Ketupat 2026. "Sinergisitas seluruh Stakeholder terkait merupakan kunci utama untuk mengulangi keberhasilan pengamanan hari raya Idul Fitri ditahun ini.

Firdaus Sindrang

Lima OPD di Muaro Jambi Dimanjakan, LKPJ dan RKPD Pakai Jasa Orang Luar Hamburkan Anggaran

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Kebijakan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dikabarkan memicu gelombang kekecewaan di kalangan aparatur sipil negara.

Pasalnya, kenaikan itu hanya dinikmati oleh lima organisasi perangkat daerah (OPD), sementara puluhan OPD lainnya tidak tersentuh kebijakan serupa.

Lima OPD yang mendapat kenaikan TPP tersebut dalam pemberitaan disebut diantaranya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Sekretariat Daerah (Setda), serta Inspektorat.

Di luar lima instansi itu, ASN di OPD lain harus menerima kenyataan berbeda. Kenaikan TPP yang sempat disebut akan dikembalikan ke formasi awal ternyata belum berlaku bagi semua perangkat daerah.

Situasi ini memunculkan tudingan adanya “OPD prioritas” di lingkar birokrasi pemerintah daerah.

Beberapa pegawai menilai kebijakan tersebut sulit dipahami, terutama karena instansi yang bekerja langsung melayani masyarakat justru tidak ikut menikmati kenaikan penghasilan.

“Kalau bicara beban kerja dan risiko, justru OPD yang turun ke lapangan yang paling merasakan. Tapi mereka yang tidak kebagian kenaikan,” kata seorang ASN yang meminta namanya tidak disebutkan.

Ketimpangan ini memicu kecemburuan di internal birokrasi Pemkab Muaro Jambi. Sejumlah pegawai mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dan mendesak adanya penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.

Apalagi sebelumnya sempat muncul wacana bahwa skema pemberian TPP akan dikembalikan ke formasi awal agar lebih merata. Namun hingga kini, realisasinya belum terlihat.

Para pegawai berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Tanpa penjelasan yang transparan, perbedaan perlakuan antar OPD dikhawatirkan akan terus memicu ketegangan di internal birokrasi.

Sementara, Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, kepada media, membenarkan bahwa TPP di lima OPD tersebut memang lebih tinggi dibanding OPD lainnya. Menurut dia, kenaikan itu diberikan berdasarkan pertimbangan kinerja instansi.

“Kalau tahun ini tidak ada kenaikan. Kenaikan yang ada itu terjadi tahun lalu, dengan pertimbangan prestasi kerja dari instansi tersebut,” kata Budhi.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut memiliki dasar regulasi. Adapun untuk OPD lain yang ingin mengajukan kenaikan TPP harus melalui proses pengusulan yang panjang.

“Untuk tahun ini masih sama dengan tahun kemarin,” ujarnya.

Terkait hal ini, ditanggapi para pengopi santai di kaki lima, celoteh mereka para pengopi santai, Jika memang kenaikan ini, berdasarkan kinerja instansi, berarti tenaga ASN di instansi instansi ini, cukup berprestasi, tapi pertanyaannya, kenapa RKPD dan LKPJ di kerjakan orang luar? Tanya mereka dalam celoteh kaki lima. 

Dalam celoteh santainya mereka juga mengatakan, sementara, para personil Damkar minsalnya, turun dan berjibaku mempertaruhkan kesehatan bahkan nyawa di kobaran api, bahkan di bawah ancaman ular berbisa, saat melaksanakan tugas, apakah ini bukan prestasi? Apakah tidak menjadi pertimbangan bagi kinerja instansi? Celoteh para pengopi santai kaki lima ini.

Adalagi celoteh para pemain catur di warung, dalam canda celotehnya mengatakan, para personil Pol PP minsalnya, juga terkadang berhadapan dengan massa, saat pengamanan, berhadapan dengan orang mabok dan sebagainya, demi menjaga keamanan, apakah ini bukan prestasi? Apakah tidak menjadi pertimbangan kinerja instansi? Celoteh para pemain catur warungan ini. 

Masyarakat mulai ramai  ikut dalam perbincangan celoteh santai, baik diwarung warung, dikaki lima, berseloroh menirukan stetment para petinggi Pemkab ini. 

Hamdi Zakaria

Kasat Lantas Polresta Jambi Pengecekan Pospam OPS Ketupat dan Pantau Jalur Arus Mudik Lebaran 2026

Patrolihukum86.com, Kota Jambi -- Kasta Lantas Polresta Jambi AKP Hadi Siswanto SIK MH melakukan pengecakran pospam OPS ketupat dan pantau jalur mudik lebaran 2026 pada hari Kamis 12 Maret 2026

Turut pada kegiatan tersebut Wakasat Lantas dan personel Satlantas Polresta Jambi . Kasat menyampaikan " 

pada hari ini Satlantas Polresta Jambi melakukan kegiatan pengecekan kesiapan pos pam dalam menyambut hari raya idul fitri 2026.

Sekaligus pemantauan arus lalu lintas dan kondisi jalan menjelang arus mudik di Pos Pam Paal 11, Pos Pam Kampoeng Radja, Pos Pam Aurduri I.

" Situasi Kamseltibcarlantas secara umum aman tertib dan Lancar. Kegiatan berlangsung aman tertib dan kondusif, tidak adanya kendala yang ditemukan sekaligus pemantapan persiapan pos pam

Kepada masyarakat yang ingin mudik untuk tetap perhatikan kesehatan diri dan kendaraanya , pastikan rumah kondis aman saat ditinggal , titip pesan kepada tetangga ketika hendak bepergian , perhatikan kondisi listrik , kompor kondisi tidak aktif guna menghindari hal tidak diinginkan dan tambah kunci ganda jika meninggalkan rumah , tetap patuhi tata tertib berlalu lintas jaga keselamatan bersama " pungkas AKP Hadi

Hamdi Zakaria

Stok Beras dan Minyak Aman, Bupati M. Syukur Lepas Keberangkatan Bantuan Pangan

Patrolihukum86.com, BANGKO - Bupati Merangin, M. Syukur melepas secara langsung keberangkatan bantuan pangan dalam Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tahun 2026 di halaman kantor Bulog Sarko, Kamis (12/03).

Sebelumnya, Bupati M. Syukur didampingi Kepala Bulog Divre Sarko Hamdani terlebih dahulu melihat lasokan beras dan minyak di gudang Bulog.

Dalam pemaparannya, Kepala Bulog Hamdani menyampaikan bahwa pasokan beras dan minyak secara umum aman hingga akhir tahun 2026.

"Kalau stok beras dan minyak yang ada digudang hanya cukup hingga akhir Maret atau setelah hari daya idul Fitri. Tapi, stok kita masih aman hingga akhir tahun dan supply beras maupun minyak saat ini masih dalam perjalanan," ujar Hamdani 

Sementara itu, Bupati M. Syukur menuturkan bahwa pendistribusian bantuan pangan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada hari raya idul Fitri dan pasca hari raya.

"Stok beras aman, minyak aman, cuma kantongnya aja yang kurang aman," ujar Bupati berseloroh.

"Mudah-mudahan stok ini masih terus terjaga agar tidak ada kelangkaan pangan yang berimbas pada kenaikan harga di pasaran," pungkasnya. (Madi/van/Kominfo)

Irwanto

Pemkab Muaro Jambi Kurang SDM Susun LKPJ dan RKPD Sewa Tenaga Luar Habiskan Rp 42 Juta

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi — Tak hanya menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Pemkab Muaro Jambi ternyata dikabarkan juga menyewa jasa tenaga ahli dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027.

Berdasarkan data pada sistem pengadaan pemerintah daerah, Pemkab Muaro Jambi tercatat menyewa jasa tenaga ahli penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 dengan nilai anggaran sekitar Rp42 juta.

Paket tersebut tercantum dengan nama “Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027.” Pengadaan ini masuk dalam kategori jasa konsultansi perorangan nonkonstruksi dan dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung.

Jika digabungkan dengan paket penyusunan LKPJ sebelumnya, total anggaran yang digelontorkan Pemkab Muaro Jambi untuk jasa tenaga ahli penyusunan dokumen pemerintahan tersebut mencapai sekitar Rp70 juta.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya pada organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok di bidang perencanaan pembangunan.

Pasalnya, dokumen RKPD merupakan salah satu dokumen strategis yang setiap tahun disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

Penyusunannya umumnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi perencanaan, dengan dukungan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penggunaan tenaga ahli dari luar untuk menyusun dokumen perencanaan daerah dinilai dapat menimbulkan persepsi publik bahwa kapasitas internal birokrasi belum optimal, padahal pemerintah daerah memiliki sejumlah pejabat fungsional perencana serta staf yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Selain itu, mekanisme pengadaan langsung dalam paket jasa konsultansi perorangan juga menjadi perhatian karena dilakukan tanpa proses tender terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait alasan penggunaan jasa tenaga ahli eksternal dalam penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027 tersebut.

Berbagai kalangan, mulai mempertanyakan dan menjadi bahan pembicaraan dikalangan pencinta kopi di kaki lima. 

Bukan saja para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sempat ikut mengeluarkan stetment di salahsatu grup watshap, bahan semua lapisan masyarakat ikut menyorotinya, menjadi perbincangan panas di kaki lima. 

Bahkan Bung Ardani seorang aktivis, sempat melontarkan pertanyaan, dalam selorohnya, "apa iya, Pemkab Muaro Jambi, Kurang SDM" seloroh Bung Ardani. 

Hamdi Zakaria

Kakanwil Ditjenpas Jambi Irwan Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan di Lapas Bangko

Patrolihukum86.com, MERANGIN – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi Irwan Rahmat Gumilar menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepakatan antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo dengan Pemerintah Daerah serta aparat penegak hukum Kabupaten Merangin. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapas Kelas II B Bangko pada Rabu (11/3/2026).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Merangin M Syukur, Wakil Bupati H Abdul Khafidh, Kapolres Merangin, Dandim 0420/Sarko, Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Ketua Pengadilan Negeri Bangko ,Kalapas Bangko Heri serta sejumlah pejabat dari jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk penguatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam mendukung program pembinaan terhadap warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Irwan Rahmat Gumilar menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, namun juga menitikberatkan pada proses pembinaan serta reintegrasi sosial bagi warga binaan agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Menurutnya, peran Balai Pemasyarakatan sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani program seperti pembebasan bersyarat, asimilasi maupun cuti bersyarat.

“Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini, diharapkan proses pembinaan terhadap klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Irwan.

Ia juga menekankan bahwa sinergitas antar lembaga merupakan kunci penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik serta mampu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri.

Sementara itu, Bupati Merangin H.M Syukur,SH.MH dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat mendukung program pembinaan yang bertujuan untuk membantu para warga binaan dan klien pemasyarakatan agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Merangin siap mendukung berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Harapannya para warga binaan yang telah menjalani masa hukuman dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Merangin.

Irwanto

TMPLHK Indonesia: Masyarakat Kecewa DLH Provinsi dan DLH Batanghari Gagal Perjuangkan Kompensasi Padahal Digaji Negara

Patrolihukum86.com, Jambi - Seringnya kegagalan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Batanghari, memperjuangkan kompensasi atau bahkan tidak ada peluang mediasi, masyarakat terdampak pencemaran lingkungan dengan perusahaan, sehingga masyarakat mulai krisis kepercayaan terhadap dua Dinas Lingkungan Hidup ini.

Hal ini, di utarakan Hamdi Zakaria, A.Md kepada media. 

Menurut Hamdi Zakaria Ketua TMPLHK Indonesia ini, beberapa kasus pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sungai oleh limbah PKS, yang dilaporkan kepada pihak DLH Kabupaten Batanghari dan DLH Provinsi Jambi, sering turunnya tim, hanya sekedar menjalankan tugas, terkesan setengah hati. 

DLH turun bareng hanya check kondisi dan uji lab air, dan usai itu, memberikan sanksi kepada PKS yang terkadang, sanksinya pun, dilaksanakan terkesan setengah hati oleh pihak PKS. 

Sementara, nasip dan kerugian yang diderita oleh masyarakat terdampak, tidak mereka perjuangkan. Sehingga pihak PKS kutang tanggung jawab, atas pencemaran ini, sehingga terkesan hak masyarakat terdampak, terabaikan. 

Kasus pencemaran oleh PT. APL di Desa Peninjawan, hak masyarakat terabaikan, bahkan sanksi tidak ada pencucian terhadap sungai tercemari, DLH Provinsi dan Batanghari, turun bareng.

 Kasus pencemaran oleh PT. AMS Muaro Bulian, masyarakat terabaikan, juga tidak ada pencucian sungai, DLH Provinsi dan Batanghari turun bareng.

 Kasus pencemaran di PT. MSS juga tidak ada pencucian sungai. dan kasus pencemaran oleh PT. BSU hak masyarakat terdampak diabaikan, yang semestinya diperjuangkan kompensasinya, karena ada kerugian materil diderita oleh masyarakat, DLH Provinsi dan Batanghari juga turun bareng.

Sementara Gaji para personil DLH ini, bersumber dari Negara dari pajak masyarakat.

TMPLHK Indonesia, selalu berupaya membantu dan memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak, demi menegakan keadilan di negri ini. Meskipun tim TMPLHK Indonesia bekerja tanpa Gaji yang bersumber dari Negara, ungkap Hamdi Zakaria. 

TMPLHK Indonesia, sering memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, bukan saja di tingkat provinsi saja, bahkan sampai ke Kementrian. 

Diawal tahun 2026, TMPLHK Indonesia, sudah berhasil turunkan 2 tim dari 2 kementrian, yaitu tim dari Ditjen Gakum ESDM dan tim dari Ditjen Gakum KLHK. sehingga diawal tahun 2026, TMPLHK Indonesia, sudah berhasil tutup 2 perusahaan akibat pencemaran dan pelanggaran PP no 28 tahun 2011 tentang sungai. 

2 perusahaan tersebut, sampai Maret 2026, tidak bisa beroperasional, ungkap Hamdi Zakaria, A.Md Ketua TMPLHK Indonesia yang juga Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi ini. 

Ishak, AS

Pengungkapan Kasus Narkoba di Jambi Naik 25 Persen, Polda Jambi Amankan Puluhan Tersangka

Patrolihukum86.con, FRIC, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Sepanjang dua bulan pertama tahun 2026, pengungkapan kasus narkotika oleh jajaran Polda Jambi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bersama Satresnarkoba Polres/ta jajaran, tercatat sebanyak 204 kasus narkotika berhasil diungkap sepanjang Januari hingga Februari 2026.

Angka tersebut meningkat 51 kasus atau sekitar 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 153 kasus.

Dir Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Pol. Dewa Made Palguna, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari perbandingan data pengungkapan kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Apabila dibandingkan jumlah total kasus pada tahun 2025 dengan tahun 2026 pada periode yang sama, yakni dari 1 Januari hingga 28 Februari, terjadi kenaikan sebanyak 51 kasus atau sekitar 25 persen,” ujarnya.

Selain peningkatan jumlah kasus, jumlah tersangka yang berhasil diamankan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Ditresnarkoba Polda Jambi, jumlah tersangka yang berhasil diamankan meningkat 87 orang atau sekitar 29,19 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Kombes Pol. Dewa Made Palguna menjelaskan bahwa seluruh pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja keras Ditresnarkoba Polda Jambi bersama Satresnarkoba Polres dan Polresta jajaran yang secara intensif melakukan operasi pemberantasan narkotika di berbagai wilayah di Provinsi Jambi.

“Sepanjang Januari hingga Februari 2026, jajaran terus menggencarkan operasi pemberantasan narkotika. Peningkatan jumlah tersangka ini menunjukkan bahwa aktivitas jaringan narkotika masih cukup aktif, namun di sisi lain juga mencerminkan intensitas penindakan yang semakin agresif dari aparat kepolisian,” jelasnya.

Polda Jambi memastikan akan terus memperketat langkah pemberantasan narkotika melalui penguatan operasi penindakan, pemetaan jaringan peredaran narkoba, serta kerja sama dengan masyarakat untuk mengungkap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan komitmen serius Polda Jambi untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda.

“Polda Jambi bersama jajaran terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika secara tegas dan berkelanjutan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba,” ujarnya.

Kabid Humas juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam membantu kepolisian memberantas peredaran narkotika dengan memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dan dapat disampaikan melalui layanan Polri 110,” tutupnya.

Hamdi Zakaria

Ditresnarkoba Polda Jambi Bagikan Takjil kepada Masyarakat, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI – Dalam rangka menebar kebaikan serta mempererat hubungan dengan masyarakat di bulan suci Ramadan, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jambi melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat di depan Mapolda Jambi, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol. Dewa Made Palguna, bersama jajaran personel Ditresnarkoba Polda Jambi.

Puluhan paket takjil dibagikan kepada para pengendara, masyarakat sekitar, serta warga yang melintas di kawasan Mapolda Jambi menjelang waktu berbuka puasa. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat para personel kepolisian turun langsung ke jalan untuk menyapa sekaligus membagikan takjil kepada masyarakat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol. Dewa Made Palguna, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

“Kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat di bulan suci Ramadan. Kami berharap melalui kegiatan sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Aksi sosial tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara tampak berhenti sejenak untuk menerima takjil yang dibagikan langsung oleh para personel kepolisian.

Melalui kegiatan ini, Ditresnarkoba Polda Jambi berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti pembagian takjil merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan.

“Bulan Ramadan merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Polda Jambi terus mendorong seluruh satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kabid Humas.

Ia menambahkan bahwa kegiatan berbagi takjil yang dilakukan jajaran Polda Jambi diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

Hamdi Zakaria