Patrolihukum86.com

‎patrolihukum86.com, MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui implementasi program daerah yang bertajuk "Panca Cita". ‎ ‎Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam sebuah agenda resmi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Jenderal DPN HKTI Karding, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir, Sekretaris Daerah Budhi Hartono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muaro Jambi. ‎ ‎Dalam sambutannya, Dr. Bambang Bayu Suseno menekankan bahwa program "Panca Cita" dirancang untuk memastikan setiap kebijakan di tingkat daerah memiliki daya dukung yang kuat terhadap pencapaian target Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan yang merata d...

Patrolihukum86.com, SUNGAI PENUH, Memperingati Hari Kartini tahun 2026, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengadakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis tingkat kota pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Penyuluh KB Kecamatan Sungai Penuh sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Pelayanan KB gratis ini mengangkat tema ‘Bersama Keluarga Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana’. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, Kepala Puskesmas, lurah, kepala desa, kader PKK, hingga warga setempat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Ny. Sri Kartini Alfin, dalam sambutannya mengajak seluruh perempuan untuk terus meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini dengan menjadi sosok perempuan yang sehat, cerdas, serta mampu merancang masa depan yang lebih baik. Menurutnya, semangat Kartini harus diwujudkan...

Patrolihukum86.com, Tanjab Barat - Pemasangan papan informasi terkait Dana Desa (DD) bukan sekadar himbauan, melainkan kewajiban konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Desa Kemang Manis, dikecamatan Muaro Papalik, Kabupaten Tanjab Barat, Propinsi Jambi, pantauan media pada Selasa 21/4/2024 di desa, tidak ditemukan papan transparansi desa. Menurut Hamdi Zakaria, A.Md aktivis Lingkungan Provinsi Jambi mengatakan, ada dua papan yang wajib dipasang di desa, sebagai bentuk transparansi penggunaan ADD/DD. yaitu papa  Inpografik anggaran dan papan transparansi penggunaan anggaran tahun sebelumnya, ungkap Hamdi. Kata Hamdi, ​berikut adalah uraian mengenai dasar hukum, sanksi, dan tanggung jawab pihak terkait. ​Dasar Hukum. Kewajiban Transparansi ​Kewajiban mengumumkan anggaran dan realisasi Dana Desa didasarkan pada beberapa aturan utama yaitu, ​UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 24 menegaskan asas penyelenggaraan pemerintahan desa...

‎patrolihukum86.com, MUARO JAMBI – Ketua Fast Respon (FR) Kabupaten Muaro Jambi, Jeki Santoso, S.Sos., angkat bicara menyoroti adanya silang pendapat antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi dengan DP3AP2 Provinsi Jambi terkait persoalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). ‎ ‎Jeki Santoso menyayangkan terjadinya perbedaan pandangan yang muncul ke publik di antara dua instansi yang seharusnya menjadi mitra dalam pembinaan desa tersebut. Menurutnya, polemik ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketidakpastian regulasi dan menghambat kinerja BPD di lapangan. ‎ ‎"Kami memantau adanya silang pendapat antara PMD Muaro Jambi dan DP3AP2 Provinsi Jambi terkait urusan BPD. Sebagai lembaga pengawasan, kami meminta agar kedua belah pihak segera duduk bersama dan melakukan koordinasi intensif. Jangan sampai ego sektoral atau perbedaan interpretasi aturan ini justru menjadi bola liar yang merugikan kepentingan desa dan masyarakat luas," ujar Jeki saat dikonfi...

Patrolihukum86.com, Tanjab Barat - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Desa Sungai Muluk, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjab Bayar, Jambi, sebesar Rp300.000 per bulan untuk 8 KK (Januari – April) merupakan langkah krusial dalam menjaga jaring pengaman sosial di tingkat desa, pada Selasa 21/4/2026 bertempat di aula kantor desa. Menurut Kades Trimanto,  kepada warga penerima agar bantuan tersebut memberikan dampak maksimal. ​Rincian Penyaluran BLT Desa ​Total dana yang diterima setiap KK untuk periode 4 bulan adalah 4 bulan x 300.000 perbulan nya =1.200.000 per KK Saran Kades Trimanto untuk Masyarakat Penerima ​Sebagai pemimpin desa, Kades Trimanto sebaiknya menekankan bahwa bantuan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam membantu ekonomi keluarga. Berikut adalah poin-poin saran yang bisa disampaikan, ​Prioritaskan Kebutuhan Pokok, Gunakan uang tersebut untuk membeli bahan pangan bergizi (beras, telur, sayur) guna menjaga kesehatan keluarga, bukan untuk kebutuhan ...

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Sorotan dan Laporan FRIC Muaro Jambi bersama TMPLHK Indonesia, mengenai dugaan pencemaran sungai Melintang, di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, oleh limbah lindi (leachate), merupakan isu serius yang menyentuh aspek kesehatan lingkungan dan kepatuhan hukum. Selasa 20/4/2026, tim laboratorium dan tim DLH Muaro Jambi, didampingi tim FRIC Muaro Jambi dan TMPLHK Indonesia, turun lokasi check kebenaran informasi laporan dan pengambilan sample air.  Berdasarkan konteks kolaborasi antara FRIC Muaro Jambi dan TMPLHK Indonesia, menurut Hamdi Zakaria A Md, Ketua TMPLHK Indonesia,  berikut ini adalah bedah aspek hukum terkait pelaporan, sanksi bagi pencemar, serta konsekuensi kelalaian bagi instansi pengawasan nya. ​Ada dasar Hukum Pelaporan ​Lembaga masyarakat kata Hamdi Zakaria, memiliki hak konstitusional untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup. Dasar hukum utamanya adalah, ​Undang Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang PP...

Patrolihukum86.com, FRIC, Batanghari - Pada penertiban oleh Polres Batanghari atas aktifitas PETI pada tanggal 3 Maret 2026 lalu menuai pertanyaan dan beredar di media sosial .   Pada penangkapan oleh Polres Batanghari berhasil mengamankan 12 Diduga Tersangka pelaku aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 1 Penadah , 2 orang pekerja dan 9 Orang (PETI)   Dan 5 dilepas usai di prapid oleh Keluarga pelaku dan berhasil dimenangkan oleh penggugat diduga cacat hukum   Menjadi sorotan publik adalah yang viral di medsos terkait dilepaskan 7 orang lainnya secara diam-diam, diduga tanpa SP 3 atau keputusan pengadilan   Publik menyorot dilepaskan nya 7 orang pelaku PETI tersebut , diminta pihak Polres memberikan penjelasan kepada publik , agar tidak simpang siur akan pemberitaan tersebut dan kemana BB emas seberat 166 gram dan uang Rp 66 juta tersebut jika ditaksir mencapai 500 juta rupiah   Ditunggu penjelasan dari pihak Polres Batanghari untuk klarifikasi sebelum p...