PATROLIHUKUM86.com

Patrolihukum86.com, *JAKARTA* - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Jambi bersama Ketua Umum FRIC, *H. Dian Surahman*, melaksanakan kegiatan rutin silaturahmi di Kantor Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Jakarta. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa FRIC sebagai Pasukan Media Istana dan Mabes Polri selalu hadir, selalu melakukan monitoring terhadap situasi negeri, dan selalu siap bersinergi dengan negara Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum FRIC, H. Dian Surahman, menegaskan dengan lantang komitmen FRIC untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh institusi negara. _"Kita FRIC akan menjaga kepercayaan Instansi dan Institusi Negara, yakni Staf Khusus Presiden dan Mabes Polri, dan juga dari TNI sudah merangkul sinergi bersama untuk mewujudkan Sitkamtibmas,"_ tegas H. Dian Surahman. Menurut Ketum, sinergi antara FRIC, Istana, Polri, dan TNI adala...

Patrolihukum86.com, JAMBI – Usai mengikuti kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Korps Brimob Polri Tahun 2026, Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Green Policing di Markas Komando (Mako) Satbrimob Polda Jambi, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Jambi bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Pelaksanaan Green Policing tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Korps Brimob Polri yang mengusung tema “Brimob Bersama Masyarakat”. Semangat kebersamaan ini tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan alam. Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo menyampaikan bahwa G...

Patrolihukum86.com, ​JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (DPP KMPLHK Indonesia), Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan bahwa masyarakat adat maupun desa memiliki peluang hukum yang kuat untuk merebut kembali atau memohon hak atas tanah ulayat mereka yang berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Namun, perjuangan tersebut harus ditempuh melalui prosedur yuridis yang sah dan terukur, bukan dengan tindakan sepihak. ​Pernyataan tersebut disampaikan Hamdi di hadapan para peserta dari berbagai daerah dan provinsi dalam Musyawarah Besar (Mubes) KMPLHK Indonesia yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan. ​Dalam paparannya, Hamdi menyoroti dinamika agraria yang kerap memicu gesekan antara korporasi dan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menguraikan tinjauan komprehensif dari perspektif hukum agraria, kehutanan, dan yurisprudensi putusan pengadilan di Indonesia....

Patrolihukum86.com, ​JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (DPP KMPLHK Indonesia) sukses menggelar Musyawarah Besar (Mubes) selama tiga hari berturut-turut di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada [Tanggal Pelaksanaan, misal: 11–13 November 2026]. ​Agenda nasional ini dihadiri langsung oleh para pengurus dan delegasi perwakilan dari berbagai daerah serta provinsi di seluruh Indonesia. Mubes kali ini menjadi momentum konsolidasi strategis organisasi dalam memperkuat pengawasan dan advokasi kelestarian lingkungan hidup maupun sektor kehutanan di tanah air. ​Dalam sesi pengarahan dan pencerahan di hadapan seluruh peserta Mubes, Ketua Umum DPP KMPLHK Indonesia, Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menekankan pentingnya sinergi, integritas, serta kapasitas hukum bagi setiap anggota di tingkat daerah maupun provinsi. ​"Kehadiran perwakilan dari seluruh provinsi di Kuningan hari ini membuktikan bahwa komitmen kita untuk ...

Patrolihukum86.com, TEBO–Dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP) dan wilayah yang disebut masuk dalam izin konsesi perusahaan PT LAJ/RLU di Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, kini masuk proses penyelidikan oleh Polres Tebo.  Persoalan tersebut yang dilaporkan perwakilan organisasi masyarakat Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) ke Polres Tebo melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim. Pada Kamis (12/11/2026), sejumlah warga yang tercatat sebagai pemilik SKT dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan terkait penanganan perkara tersebut. Pemanggilan itu diperkuat dengan surat undangan klarifikasi dari Polres Tebo tertanggal 9 November 2026, masing-masing bernomor B/1024/XI/RES.5./2026/Satreskrim dan B/1025/XI/RES.5./2026/Satreskrim. Dalam surat tersebut, penyidik meminta keterangan Subha Karma dan A. Muas. Keduanya diminta hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Uni...

Patrolihukum86.com, ​JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KMPLHK Indonesia), Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar atau yang dikenal sebagai kebun plasma sebesar 20% merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ​Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hamdi Zakaria di hadapan para pengurus dan anggota KMPLHK Indonesia dari berbagai daerah dan provinsi dalam acara tiga hari Musyawarah Besar (Mubes) KMPLHK Indonesia yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan. ​Dalam pemaparannya, Hamdi menyoroti bahwa masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang mengabaikan mandat undang-undang terkait kemitraan dan fasilitas kebun plasma bagi masyarakat tempatan. Padahal, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, mulai dari sanksi admini...

Patrolihukum86.com, Jambi - Kapolresta Jambi, *Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M.*, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Pejabat Utama dan Kapolsek jajaran Polresta Jambi, yang dilaksanakan di Aula Loka Manginti Polresta Jambi, Selasa (11/11/2026). Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni: *1. Kasat Samapta* Dari *Kompol Denny Eko Saputra, S.H., M.H.* kepada *AKP M. Faisal Siregar, C.P.L.I., C.P.M., C.P.C.L.E., S.H., M.H.* *2. Kasat Narkoba* Dari *AKP Tito Al Hafezt, S.Tr.K., S.I.K., M.H.* kepada *Kompol Denny Eko Saputra, S.H., M.H.* *3. Kapolsek KSKP* Dari *Iptu Ade Hidayat, S.E.* kepada *AKP Bambang Soetyo, S.H., M.H.* *4. Penyerahan Jabatan Kasat Tahti* Dari Kapolresta Jambi kepada *AKP Devis Sinatra* Dalam amanatnya, Kapolresta Jambi menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran, pembinaan karier, dan peningkatan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masya...