PATROLIHUKUM86.com

Patrolihukum86.com, *JAMBI* - Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Jambi, *Dody Candra*, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan seluruh Satnarkoba Polres Jajaran serta tim gabungan dari TNI dan Polisi Militer yang tanpa lelah terus menyikat peredaran narkoba di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, wujud komitmen melaksanakan atensi dari Kapolri(16/10/2026) Menurut Ketua Dody Candra, perang terhadap narkoba adalah perang terhadap masa depan bangsa. Tidak ada kata kompromi bagi para bandar, pengedar, dan jaringan narkoba yang merusak generasi muda Jambi. "Kami dari FRIC Jambi - Pasukan Media Istana - Tim Kontra Narasi, melihat langsung kinerja luar biasa Ditnarkoba Polda Jambi dan Satnarkoba Polres Jajaran. Penangkapan demi penangkapan, pengungkapan demi pengungkapan, barang bukti sabu, ekstasi, ganja terus disita. Ini bukti Polri hadir dan bekerja nyata," ...

Patrolihukum86.com, MUARO JAMBI — Pengadaan jasa konsultansi pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Muaro Jambi menjadi perhatian. Pembatalan seleksi sebelumnya akibat kesalahan administratif dalam Dokumen Pemilihan berujung pada penggunaan metode Penunjukan Langsung oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Kepala BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, Arian Safutra, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, di tengah tuntutan transparansi pengelolaan anggaran daerah, penerapan metode pengadaan itu tetap perlu ditopang oleh dasar hukum, dokumen, dan alasan yang dapat diuji secara objektif. Persoalannya bukan semata-mata metode apa yang digunakan, melainkan apakah seluruh persyaratan untuk menggunakan metode tersebut telah terpenuhi. Arian menjelaskan, seleksi sebelumnya dibatalkan karena ditemukan kesalahan administratif dalam Dokumen Pemilihan...

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di tingkat nasional. Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah dengan Kategori *SANGAT BAIK* atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026. Cari Peta Wilayah Penghargaan bergengsi tersebut tertuang dalam sertifikat resmi yang ditandatangani Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Rosan Perkasa Roeslani. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Investasi / BKPM RI sebagai bentuk evaluasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan yang prima, transparan, dan berorientasi pada percepatan investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muaro Jambi, *Alias, S.H., M.H.,* menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, pr...

Patrolihukum86.com, ​TEBO — Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Tebo, Jambi, menyatakan siap menyatukan barisan untuk menggelar aksi damai. Aksi ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, dalam memperjuangkan keadilan atas dugaan ketidakjelasan keputusan Perangkat Daerah/OPD Tebo terhadap Kepala Desa (Kades) Bukit Pemuatan. ​Ketua Divisi Informatika Fast Resfond Indonesia Center (FRIC) DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menyampaikan bahwa rencana aksi damai ini melibatkan kolaborasi antara FRIC DPD Tebo, Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Tebo, Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Tebo, serta Komunitas Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KMPLHK) Indonesia DPC Tebo. ​Poin-Poin Utama Indikasi Pelanggaran dan Keluhan Warga ​Rencana aksi yang ditujukan kepada Bupati Tebo ini dipicu oleh sederet dugaan pelanggaran hukum dan tindakan arog...

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus melanjutkan pembahasan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berdasarkan hasil Rapat sebelumnya. Pembahasan ini di tindaklanjuti langsung di DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (16/10/2026). Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk panitia kerja (Panja) untuk menunjang kelancaran pembahasan 10 Ranperda, baik yang berasal dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD. Panja III dipimpin langsung oleh ketua panja Ali Mustika, rapat pembahasan dua Ranperda yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Adapun dua Ranperda yang menjadi agenda pembahasan tersebut, yakni Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat ini melibatkan Ketua dan Anggota Panja II DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mua...

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi – Panitia Kerja (Panja) II DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Jumat (16/10/2026). Pembahasan Ranperda ini di pimpin langsung oleh ketua panja II H. Asikin yang berlangusung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Pembahasan Ranperda ini merupakan bagian dari agenda pembahasan 10 Ranperda Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada 6 Oktober 2026. Untuk menunjang kelancaran pembahasan, DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk panitia kerja yang bertugas membahas sejumlah Ranperda sesuai dengan pembagian agenda yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan Ranperda tersebut, sejumlah pihak diundang untuk menghadiri rapat, di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamata...

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi – Panitia Kerja (Panja) I DPRD Kabupaten Muaro Jambi membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Jumat (16/10/2026). Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada 6 Oktober 2026 terkait agenda pembahasan 10 Ranperda Kabupaten Muaro Jambi. Panja I yang diketuai Muhammad Ridho menggelar pembahasan untuk mengkaji substansi empat Ranperda sebelum memasuki tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan daerah. Adapun empat Ranperda yang menjadi agenda pembahasan meliputi: 1. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi. 3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda). 4. ...