PATROLIHUKUM86.com

Patrolihukum86.com, Jakarta - Percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi komitmen nyata pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Bina Graha, Jakarta, pada Selasa(09/06).  Rapat koordinasi ini memetakan langkah-langkah strategis untuk mengentaskan ketertinggalan di 30 kabupaten prioritas yang menjadi konsentrasi terbesar desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard. Hadir pula secara langsung empat kepala daerah, yakni Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu, dan Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta 26 kepala daerah lai...

Patrolihukum86 com, FRIC - Jambi - Polresta Jambi merespon cepat layanan pengaduan masyakarat melalui call center 110 Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2026. Wakasat Narkoba Iptu Joko Susilo menyampaikan " terkait adanya laporan lewat 110, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar SIK MH perintahkan Kasat Narkoba AKP Tito Al Hafezt untuk tindak lanjuti layanan pengaduan 110 tersebut, kemudian Tim 1 Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi dipimpin Wakasat  menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan mendatangi TKP , tentang adanya laporan peredaran dan penyalah guna Narkotika di Rt.024 Kel.Legok , Kec. Danau Sipin , Kota Jambi. (10/06/2026) Gerak cepat Tim 1 Opsnal Satresnarkoba Polresta jambi langsung melakukan peyelidikan di lokasi tersebut , setelah informasi akurat Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2026 sekira pukul 23.30 Wib Tim 1 Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mendatangi TKP sesuai Laporan pengaduan 110 tersebut di RT.024 Kel.Legok , Kec. Danau Sip...

Patrolihukum86.com, Tebo – Jagat maya dihebohkan dengan pemberitaan terkait dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan seorang pengawas pondok pesantren berinisial P (35).  Peristiwa tersebut terjadi di salah satu ponpes yang berlokasi di Dusun Kelapa Kembar, Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Kasus ini memicu reaksi keras dari warga setempat.  Perwakilan tokoh masyarakat Desa Lubuk Madrasah menyatakan bahwa warga merasa terpukul dan malu atas insiden yang mencoreng institusi pendidikan keagamaan di wilayah mereka. "Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan atensi khusus agar proses hukum dipercepat tanpa ada upaya yang berbelit-belit.  Sebagai warga, kami merasa sangat malu atas tindakan oknum guru tersebut," tuturnya saat diwawancarai pada Senin (8/6). Sebagai bentuk solidaritas, warga Dusun Simpang Kelapa Kembar menyatakan siap memberikan pengawalan penuh kepada korban, termasuk memfasilitasi bantuan hukum tan...

Patrolihukum86.com, Jakarta || Sejumlah 420 Warga Tengki Seribu yang  diwakili Zainal Lewaimang,SH didampingi Ketua,Adi Papa dan Sekjen Talla Vargaz dari Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur pada Selasa,9 Juni 2026 meminta pertolongan resmi kepada Menteri HAM Bapak Natalius Pigai untuk datang mengunjungi  dan mendengarkan langsung jeritan hati warga dan memastikan Hak Azasi Manusia mereka terpenuhi.  Adapun Hak-hak mereka yang diperjuangkan dan sudah dipenuhi pihak perusahaan yakni atas tempat tinggal yang layak satu kavling berukuran 6×10,uang saguhati sebesar Rp 7.000.000(tujuh juta rupiah),sarana prasarana umum seperti air,jalan masuk,taman serta Rumah Ibadah. Masyarakat sangat mengharapkan kepada Menteri HAM RI,Bapak Natalius Pigai membantu warga Tengki Seribu dan Warga Seraya yang saat menempati lahan relokasi Kampong Alor agar mendapatkan kemudahan dari Pemerintah Kota Cq.BP Batam dalam pengurusan dokumen kavling untuk membayar biaya UWTO. Warga yang sudah direlokasi ke...

Patrolihukum86.com, BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin terus bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Merangin ke-52 yang akan dipusatkan di Kecamatan Sungai Manau. Kepastian ini dibahas dalam rapat koordinasi pematangan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Merangin, Senin (8/6). Dalam rapat tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten I Setda Merangin, Sukoso, serta dihadiri oleh seluruh jajaran panitia dan pihak terkait. Dalam arahannya, Sekda Zulhifni menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan MTQ ke-52 ini ditargetkan mulai bergulir pada awal Juli mendatang. "Rencana kita jadwalkan pada tanggal 4 Juli, tepatnya pada Sabtu malam Minggu," ujar Sekda Zulhifni saat memberikan sambutan. Mengingat waktu pelaksanaan yang kian mendesak, Sekda berharap proses pengerjaan di lapangan tidak terkendala faktor alam. Ia meminta doa dan dukungan semua pihak agar ...

Atrolihukum86.com, BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin menghadiri Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (8/6). Kegiatan yang berlangsung di Ruang MPC Bappeda Merangin ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, yang bertindak mewakili Pemerintah Daerah. Rapat koordinasi tingkat nasional ini fokus membahas dua agenda krusial yang tengah menjadi perhatian besar pemerintah daerah di seluruh Indonesia.  Agenda pertama materi rapat adalah pembahasan komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer. Sementara itu, agenda kedua membahas mengenai relaksasi kebijakan serta penyusunan regulasi atas besaran belanja pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) yang saat ini telah melebihi batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat dikonfirmasi seusai k...

​Patrolihukum86.com, Muaro Jambi – Organisasi Media Fast Resfon Indonesia Center (FRIC) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Jambi secara resmi melayangkan somasi konfirmasi tertulis kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Muaro Jambi. Langkah ini diambil guna menuntut transparansi pihak sekolah terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ​Ketua Divisi Informatika FRIC DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan informasi yang dihimpun dari masyarakat. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya bantuan sosial untuk siswa kurang mampu yang sempat hangus dan terpaksa dikembalikan ke kas negara. ​"Kami menduga ada indikasi kelalaian dari pihak sekolah yang mengakibatkan hak siswa kurang mampu tersebut hilang. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa Kepala Sekolah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak melibatkan seluruh dewan guru, pihak komite, maupun wal...