Ada Prosedur, Hutan Adat dalam HGU Tak Bisa Direbut Asal-Asalan: Catatan Mubes KMPLHK Indonesia di Jakarta
Patrolihukum86.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (DPP KMPLHK Indonesia), Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan bahwa masyarakat adat maupun desa memiliki peluang hukum yang kuat untuk merebut kembali atau memohon hak atas tanah ulayat mereka yang berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Namun, perjuangan tersebut harus ditempuh melalui prosedur yuridis yang sah dan terukur, bukan dengan tindakan sepihak. Pernyataan tersebut disampaikan Hamdi di hadapan para peserta dari berbagai daerah dan provinsi dalam Musyawarah Besar (Mubes) KMPLHK Indonesia yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam paparannya, Hamdi menyoroti dinamika agraria yang kerap memicu gesekan antara korporasi dan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menguraikan tinjauan komprehensif dari perspektif hukum agraria, kehutanan, dan yurisprudensi putusan pengadilan di Indonesia....