Polda Jambi Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2026, Siap Amankan Lebaran Idul Fitri 1447 H

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat-2026” sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/3/2026) 

Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar serta dihadiri oleh Danrem 042/Gapu Nyamin, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, para Pejabat Utama Polda Jambi serta perwakilan instansi vertikal di Provinsi Jambi.

Kegiatan apel diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh pimpinan apel, dilanjutkan dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai tanda dimulainya Operasi Ketupat 2026 yang akan berlangsung selama masa pengamanan Idul Fitri.

Dalam amanat yang dibacakan Kapolda Jambi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi.

“Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergisitas lintas sektor dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026,” ujar Kapolri dalam amanatnya.

Kapolri juga menyoroti situasi global yang tengah berkembang, mulai dari konflik internasional hingga gejolak harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan agenda nasional yang memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Momentum Idul Fitri mampu mendorong perputaran uang yang signifikan dan memberikan multiplier effect di berbagai daerah, sepanjang seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

Berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang atau mengalami penurunan sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait melaksanakan Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.243 personel gabungan.

Selain itu, Polri juga menyiapkan sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, serta 343 Pos Terpadu yang akan menjadi pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat selama masa mudik Lebaran.

Pengamanan juga difokuskan pada lebih dari 185 ribu objek vital, seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api hingga bandara.

Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan potensi hujan lebat pada masa arus mudik Lebaran.

“Keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas agar kita dapat mewujudkan mudik aman dan keluarga bahagia,” tegas Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Jambi 

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa jajaran Polda Jambi bersama unsur TNI dan seluruh stakeholder terkait siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri.

“Melalui Operasi Ketupat 2026, Polda Jambi bersama seluruh instansi terkait berkomitmen memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga arus mudik maupun balik Lebaran dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Kabid Humas.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan selama perjalanan serta memanfaatkan pos pelayanan yang telah disediakan apabila membutuhkan bantuan dari petugas.

Hamdi Zakaria

Polresta Jambi Gelar Apel Pergeseran Pasukan Ops Ketupat Siginjai 2026

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI_ Dalam rangka Pelayanan Perayaan Idul Fitri 1447 H, Kepolisian Resor Kota Jambi melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan (Serpas) Operasi Ketupat Siginjai 2026 yang digelar di Lapangan Hijau Mapolresta Jambi secara serentak seluruh Indonesia, Kamis (12/03/2026).

Kegiatan Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K.,M.H., serta turut dihadiri Wakapolresta Jambi AKBP Nurhadiansyah, S.I.K.,M.H. Plh. Sekda Kota Jambi. Pasi Ops Kodim 0415/Jambi. Kasi Gakkum Denpom II/2 Jambi. Kadis Damkartan, Kasat Pol PP, Kadishub, Ketua Senkom, para PJU Polresta Jambi, para Kapolsek jajaran Polresta Jambi, serta seluruh personel yang terlibat Operasi Ketupat Siginjai 2026 Polresta Jambi.

Dalam amanatnya, Kapolresta Jambi menyampaikan; bahwa Operasi ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari terhitung mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 yang dilaksanakan secara serentak seluruh Polda dan Polres se Indonesia.

Apel gelar pasukan ini merupakan suatu bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergitas lintas sektor dalam rangka mensukseskan Operasi Ketupat 2026. Sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Guna memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Idul Fitri dan libur lebaran di Wilayah Kota Jambi, personel Polresta Jambi yang dilibatkan dalam operasi ketupat 2026 sebanyak 227 personel ditugaskan dalam satgas di 8 Pos yang terdiri dari; 3 Pos Pengamanan, diantaranya Pos Pengamanan Paal XI (Bata Kota), Pos Pengamanan Air Duri 1 dan Pos Pengamanan Aur Duri 2. 4 Pos Pelayanan, yakni; Pos Pelayanan Kampung Radja, Pos Pelayanan WTC, Pos Pelayanan Tugu Keris dan Pos Pelayanan Simpang Mayang (JBC). dan 1 Pos Terpadu Bandara STS Jambi.

Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat, Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran 2026/ 1447 H. Dan berdasarkan hasil rakor lintas sektoral puncak arus mudik dan arus balik diprediksi terjadi dalam dua gelombang, dimana puncak arus mudik terjadi pada 14 s/d 15 Maret 2026 dan 18 s/d 19 Maret 2026, sementara itu puncak arus balik diprediksi pada 24 s/d 25 Maret 2026 dan 28 s/d 29 Maret 2026.

Tidak cuma itu, Kapolresta Jambi juga menyampaikan akan mengoptimalkan layanan Kepolisian 110 guna menghadirkan pelayanan Kepolisian yang responsif dan solutif, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri, baik dalam menginformasikan perkembangan situasi hingga menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah masyarakat.

Selamat bertugas, jadikan setiap penugasan sebagai kehormatan setiap tantangan sebagai panggilan tugas serta pelayanan bagi masyarakat, bangsa dan negara sebagai ladang ibadah untuk mendapatkan ridho Tuhan yang Maha kuasa.

Terakhir, saya mengucapkan "selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan dan selamat merayakan hari raya idul fitri 1447 H" kepada seluruh umat islam yang merayakan, semoga di bulan yang penuh rahmat ini, kita senantiasa dilimpahi ampunan dan keberkahan dalam menyabut hari kemenangan.

Hamdi Zakaria

Polres Tanjab Timur Gelar Operasi Ketupat Amankan Mudik Lebaran Tahun 2026

Patrolihukum86.com, Tanjab Timur -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Polres Tanjab Timur melaksanakan "Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat" bertempat di halaman mako Polres Tanjab Timur. Kamis (12/3/2026).

Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra, S.P., S.I.K. dan dihadiri oleh Stakeholder terkait serta diikuti Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek Jajaran, Para Perwira, Bintara dan ASN Polres Tanjab Timur.

Gelar pasukan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengecekan kesiapan sarana dan prasarana serta personil menjelang pengamanan arus mudik dan balik lebaran, sehingga masyarakat dapat merasakan "_Mudik Aman, Ceria, Penuh Makna_".

Operasi Ketupat tahun 2026 akan berlangsung selama 13 hari dan dimulai pada 13 Maret 2026 s/d 25 Maret 2026, sebelum berlangsungnya Operasi Ketupat, Polres Tanjab Timur juga melaksanakan Operasi Pekat dan menyiapkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). 

Sebagaimana diketahui bahwa Operasi Ketupat tahun 2026 merupakan operasi pelayanan program arus mudik dan balik yang merupakan Operasi Kemanusiaan, yang sebelumnya juga didahului dengan KRYD dan pasca operasi ketupat biasanya dilaksanakan kegiatan yang sama, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko PMK dan Menhub, arus mudik pada lebaran 2026 diprediksi mengalami peningkatan dibanding tahun 2025.

Untuk pelayanan keselamatan, Polres Tanjab Timur menempatkan 3 (tiga) Unit Pospam yang terletak di Jalan lintas Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Nipah Panjang serta menempatkan 1 (satu) Unit Posyan di jalan lintas Kecamatan Muara Sabak Barat dengan melibatkan personil TNI, Polri, instansi Nakes, Sat Pol PP, DisHub, Damkar, BPBD dan Pramuka.

Dengan adanya data tersebut, baik polri maupun seluruh stakeholder terkait menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H berjalan aman, nyaman dan lancar guna menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas saat momentum arus mudik dan balik lebaran 2026.

Diakhir amanat Kapolres Tanjab Timur mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel pengamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kementrian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa marga, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Mitra Kamtibmas lainnya yang telah berpartisipasi dalam mendukung Operasi Ketupat 2026. "Sinergisitas seluruh Stakeholder terkait merupakan kunci utama untuk mengulangi keberhasilan pengamanan hari raya Idul Fitri ditahun ini.

Firdaus Sindrang

Lima OPD di Muaro Jambi Dimanjakan, LKPJ dan RKPD Pakai Jasa Orang Luar Hamburkan Anggaran

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Kebijakan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dikabarkan memicu gelombang kekecewaan di kalangan aparatur sipil negara.

Pasalnya, kenaikan itu hanya dinikmati oleh lima organisasi perangkat daerah (OPD), sementara puluhan OPD lainnya tidak tersentuh kebijakan serupa.

Lima OPD yang mendapat kenaikan TPP tersebut dalam pemberitaan disebut diantaranya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Sekretariat Daerah (Setda), serta Inspektorat.

Di luar lima instansi itu, ASN di OPD lain harus menerima kenyataan berbeda. Kenaikan TPP yang sempat disebut akan dikembalikan ke formasi awal ternyata belum berlaku bagi semua perangkat daerah.

Situasi ini memunculkan tudingan adanya “OPD prioritas” di lingkar birokrasi pemerintah daerah.

Beberapa pegawai menilai kebijakan tersebut sulit dipahami, terutama karena instansi yang bekerja langsung melayani masyarakat justru tidak ikut menikmati kenaikan penghasilan.

“Kalau bicara beban kerja dan risiko, justru OPD yang turun ke lapangan yang paling merasakan. Tapi mereka yang tidak kebagian kenaikan,” kata seorang ASN yang meminta namanya tidak disebutkan.

Ketimpangan ini memicu kecemburuan di internal birokrasi Pemkab Muaro Jambi. Sejumlah pegawai mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dan mendesak adanya penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.

Apalagi sebelumnya sempat muncul wacana bahwa skema pemberian TPP akan dikembalikan ke formasi awal agar lebih merata. Namun hingga kini, realisasinya belum terlihat.

Para pegawai berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Tanpa penjelasan yang transparan, perbedaan perlakuan antar OPD dikhawatirkan akan terus memicu ketegangan di internal birokrasi.

Sementara, Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, kepada media, membenarkan bahwa TPP di lima OPD tersebut memang lebih tinggi dibanding OPD lainnya. Menurut dia, kenaikan itu diberikan berdasarkan pertimbangan kinerja instansi.

“Kalau tahun ini tidak ada kenaikan. Kenaikan yang ada itu terjadi tahun lalu, dengan pertimbangan prestasi kerja dari instansi tersebut,” kata Budhi.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut memiliki dasar regulasi. Adapun untuk OPD lain yang ingin mengajukan kenaikan TPP harus melalui proses pengusulan yang panjang.

“Untuk tahun ini masih sama dengan tahun kemarin,” ujarnya.

Terkait hal ini, ditanggapi para pengopi santai di kaki lima, celoteh mereka para pengopi santai, Jika memang kenaikan ini, berdasarkan kinerja instansi, berarti tenaga ASN di instansi instansi ini, cukup berprestasi, tapi pertanyaannya, kenapa RKPD dan LKPJ di kerjakan orang luar? Tanya mereka dalam celoteh kaki lima. 

Dalam celoteh santainya mereka juga mengatakan, sementara, para personil Damkar minsalnya, turun dan berjibaku mempertaruhkan kesehatan bahkan nyawa di kobaran api, bahkan di bawah ancaman ular berbisa, saat melaksanakan tugas, apakah ini bukan prestasi? Apakah tidak menjadi pertimbangan bagi kinerja instansi? Celoteh para pengopi santai kaki lima ini.

Adalagi celoteh para pemain catur di warung, dalam canda celotehnya mengatakan, para personil Pol PP minsalnya, juga terkadang berhadapan dengan massa, saat pengamanan, berhadapan dengan orang mabok dan sebagainya, demi menjaga keamanan, apakah ini bukan prestasi? Apakah tidak menjadi pertimbangan kinerja instansi? Celoteh para pemain catur warungan ini. 

Masyarakat mulai ramai  ikut dalam perbincangan celoteh santai, baik diwarung warung, dikaki lima, berseloroh menirukan stetment para petinggi Pemkab ini. 

Hamdi Zakaria

Kasat Lantas Polresta Jambi Pengecekan Pospam OPS Ketupat dan Pantau Jalur Arus Mudik Lebaran 2026

Patrolihukum86.com, Kota Jambi -- Kasta Lantas Polresta Jambi AKP Hadi Siswanto SIK MH melakukan pengecakran pospam OPS ketupat dan pantau jalur mudik lebaran 2026 pada hari Kamis 12 Maret 2026

Turut pada kegiatan tersebut Wakasat Lantas dan personel Satlantas Polresta Jambi . Kasat menyampaikan " 

pada hari ini Satlantas Polresta Jambi melakukan kegiatan pengecekan kesiapan pos pam dalam menyambut hari raya idul fitri 2026.

Sekaligus pemantauan arus lalu lintas dan kondisi jalan menjelang arus mudik di Pos Pam Paal 11, Pos Pam Kampoeng Radja, Pos Pam Aurduri I.

" Situasi Kamseltibcarlantas secara umum aman tertib dan Lancar. Kegiatan berlangsung aman tertib dan kondusif, tidak adanya kendala yang ditemukan sekaligus pemantapan persiapan pos pam

Kepada masyarakat yang ingin mudik untuk tetap perhatikan kesehatan diri dan kendaraanya , pastikan rumah kondis aman saat ditinggal , titip pesan kepada tetangga ketika hendak bepergian , perhatikan kondisi listrik , kompor kondisi tidak aktif guna menghindari hal tidak diinginkan dan tambah kunci ganda jika meninggalkan rumah , tetap patuhi tata tertib berlalu lintas jaga keselamatan bersama " pungkas AKP Hadi

Hamdi Zakaria

Stok Beras dan Minyak Aman, Bupati M. Syukur Lepas Keberangkatan Bantuan Pangan

Patrolihukum86.com, BANGKO - Bupati Merangin, M. Syukur melepas secara langsung keberangkatan bantuan pangan dalam Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tahun 2026 di halaman kantor Bulog Sarko, Kamis (12/03).

Sebelumnya, Bupati M. Syukur didampingi Kepala Bulog Divre Sarko Hamdani terlebih dahulu melihat lasokan beras dan minyak di gudang Bulog.

Dalam pemaparannya, Kepala Bulog Hamdani menyampaikan bahwa pasokan beras dan minyak secara umum aman hingga akhir tahun 2026.

"Kalau stok beras dan minyak yang ada digudang hanya cukup hingga akhir Maret atau setelah hari daya idul Fitri. Tapi, stok kita masih aman hingga akhir tahun dan supply beras maupun minyak saat ini masih dalam perjalanan," ujar Hamdani 

Sementara itu, Bupati M. Syukur menuturkan bahwa pendistribusian bantuan pangan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada hari raya idul Fitri dan pasca hari raya.

"Stok beras aman, minyak aman, cuma kantongnya aja yang kurang aman," ujar Bupati berseloroh.

"Mudah-mudahan stok ini masih terus terjaga agar tidak ada kelangkaan pangan yang berimbas pada kenaikan harga di pasaran," pungkasnya. (Madi/van/Kominfo)

Irwanto

Pemkab Muaro Jambi Kurang SDM Susun LKPJ dan RKPD Sewa Tenaga Luar Habiskan Rp 42 Juta

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi — Tak hanya menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Pemkab Muaro Jambi ternyata dikabarkan juga menyewa jasa tenaga ahli dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027.

Berdasarkan data pada sistem pengadaan pemerintah daerah, Pemkab Muaro Jambi tercatat menyewa jasa tenaga ahli penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 dengan nilai anggaran sekitar Rp42 juta.

Paket tersebut tercantum dengan nama “Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027.” Pengadaan ini masuk dalam kategori jasa konsultansi perorangan nonkonstruksi dan dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung.

Jika digabungkan dengan paket penyusunan LKPJ sebelumnya, total anggaran yang digelontorkan Pemkab Muaro Jambi untuk jasa tenaga ahli penyusunan dokumen pemerintahan tersebut mencapai sekitar Rp70 juta.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya pada organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok di bidang perencanaan pembangunan.

Pasalnya, dokumen RKPD merupakan salah satu dokumen strategis yang setiap tahun disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

Penyusunannya umumnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi perencanaan, dengan dukungan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penggunaan tenaga ahli dari luar untuk menyusun dokumen perencanaan daerah dinilai dapat menimbulkan persepsi publik bahwa kapasitas internal birokrasi belum optimal, padahal pemerintah daerah memiliki sejumlah pejabat fungsional perencana serta staf yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Selain itu, mekanisme pengadaan langsung dalam paket jasa konsultansi perorangan juga menjadi perhatian karena dilakukan tanpa proses tender terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait alasan penggunaan jasa tenaga ahli eksternal dalam penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027 tersebut.

Berbagai kalangan, mulai mempertanyakan dan menjadi bahan pembicaraan dikalangan pencinta kopi di kaki lima. 

Bukan saja para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sempat ikut mengeluarkan stetment di salahsatu grup watshap, bahan semua lapisan masyarakat ikut menyorotinya, menjadi perbincangan panas di kaki lima. 

Bahkan Bung Ardani seorang aktivis, sempat melontarkan pertanyaan, dalam selorohnya, "apa iya, Pemkab Muaro Jambi, Kurang SDM" seloroh Bung Ardani. 

Hamdi Zakaria

Kakanwil Ditjenpas Jambi Irwan Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan di Lapas Bangko

Patrolihukum86.com, MERANGIN – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi Irwan Rahmat Gumilar menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepakatan antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo dengan Pemerintah Daerah serta aparat penegak hukum Kabupaten Merangin. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapas Kelas II B Bangko pada Rabu (11/3/2026).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Merangin M Syukur, Wakil Bupati H Abdul Khafidh, Kapolres Merangin, Dandim 0420/Sarko, Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Ketua Pengadilan Negeri Bangko ,Kalapas Bangko Heri serta sejumlah pejabat dari jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk penguatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam mendukung program pembinaan terhadap warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Irwan Rahmat Gumilar menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, namun juga menitikberatkan pada proses pembinaan serta reintegrasi sosial bagi warga binaan agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Menurutnya, peran Balai Pemasyarakatan sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani program seperti pembebasan bersyarat, asimilasi maupun cuti bersyarat.

“Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini, diharapkan proses pembinaan terhadap klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Irwan.

Ia juga menekankan bahwa sinergitas antar lembaga merupakan kunci penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik serta mampu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri.

Sementara itu, Bupati Merangin H.M Syukur,SH.MH dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat mendukung program pembinaan yang bertujuan untuk membantu para warga binaan dan klien pemasyarakatan agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Merangin siap mendukung berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Harapannya para warga binaan yang telah menjalani masa hukuman dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Merangin.

Irwanto

TMPLHK Indonesia: Masyarakat Kecewa DLH Provinsi dan DLH Batanghari Gagal Perjuangkan Kompensasi Padahal Digaji Negara

Patrolihukum86.com, Jambi - Seringnya kegagalan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Batanghari, memperjuangkan kompensasi atau bahkan tidak ada peluang mediasi, masyarakat terdampak pencemaran lingkungan dengan perusahaan, sehingga masyarakat mulai krisis kepercayaan terhadap dua Dinas Lingkungan Hidup ini.

Hal ini, di utarakan Hamdi Zakaria, A.Md kepada media. 

Menurut Hamdi Zakaria Ketua TMPLHK Indonesia ini, beberapa kasus pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sungai oleh limbah PKS, yang dilaporkan kepada pihak DLH Kabupaten Batanghari dan DLH Provinsi Jambi, sering turunnya tim, hanya sekedar menjalankan tugas, terkesan setengah hati. 

DLH turun bareng hanya check kondisi dan uji lab air, dan usai itu, memberikan sanksi kepada PKS yang terkadang, sanksinya pun, dilaksanakan terkesan setengah hati oleh pihak PKS. 

Sementara, nasip dan kerugian yang diderita oleh masyarakat terdampak, tidak mereka perjuangkan. Sehingga pihak PKS kutang tanggung jawab, atas pencemaran ini, sehingga terkesan hak masyarakat terdampak, terabaikan. 

Kasus pencemaran oleh PT. APL di Desa Peninjawan, hak masyarakat terabaikan, bahkan sanksi tidak ada pencucian terhadap sungai tercemari, DLH Provinsi dan Batanghari, turun bareng.

 Kasus pencemaran oleh PT. AMS Muaro Bulian, masyarakat terabaikan, juga tidak ada pencucian sungai, DLH Provinsi dan Batanghari turun bareng.

 Kasus pencemaran di PT. MSS juga tidak ada pencucian sungai. dan kasus pencemaran oleh PT. BSU hak masyarakat terdampak diabaikan, yang semestinya diperjuangkan kompensasinya, karena ada kerugian materil diderita oleh masyarakat, DLH Provinsi dan Batanghari juga turun bareng.

Sementara Gaji para personil DLH ini, bersumber dari Negara dari pajak masyarakat.

TMPLHK Indonesia, selalu berupaya membantu dan memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak, demi menegakan keadilan di negri ini. Meskipun tim TMPLHK Indonesia bekerja tanpa Gaji yang bersumber dari Negara, ungkap Hamdi Zakaria. 

TMPLHK Indonesia, sering memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, bukan saja di tingkat provinsi saja, bahkan sampai ke Kementrian. 

Diawal tahun 2026, TMPLHK Indonesia, sudah berhasil turunkan 2 tim dari 2 kementrian, yaitu tim dari Ditjen Gakum ESDM dan tim dari Ditjen Gakum KLHK. sehingga diawal tahun 2026, TMPLHK Indonesia, sudah berhasil tutup 2 perusahaan akibat pencemaran dan pelanggaran PP no 28 tahun 2011 tentang sungai. 

2 perusahaan tersebut, sampai Maret 2026, tidak bisa beroperasional, ungkap Hamdi Zakaria, A.Md Ketua TMPLHK Indonesia yang juga Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi ini. 

Ishak, AS

Pengungkapan Kasus Narkoba di Jambi Naik 25 Persen, Polda Jambi Amankan Puluhan Tersangka

Patrolihukum86.con, FRIC, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Sepanjang dua bulan pertama tahun 2026, pengungkapan kasus narkotika oleh jajaran Polda Jambi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bersama Satresnarkoba Polres/ta jajaran, tercatat sebanyak 204 kasus narkotika berhasil diungkap sepanjang Januari hingga Februari 2026.

Angka tersebut meningkat 51 kasus atau sekitar 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 153 kasus.

Dir Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Pol. Dewa Made Palguna, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari perbandingan data pengungkapan kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Apabila dibandingkan jumlah total kasus pada tahun 2025 dengan tahun 2026 pada periode yang sama, yakni dari 1 Januari hingga 28 Februari, terjadi kenaikan sebanyak 51 kasus atau sekitar 25 persen,” ujarnya.

Selain peningkatan jumlah kasus, jumlah tersangka yang berhasil diamankan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Ditresnarkoba Polda Jambi, jumlah tersangka yang berhasil diamankan meningkat 87 orang atau sekitar 29,19 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Kombes Pol. Dewa Made Palguna menjelaskan bahwa seluruh pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja keras Ditresnarkoba Polda Jambi bersama Satresnarkoba Polres dan Polresta jajaran yang secara intensif melakukan operasi pemberantasan narkotika di berbagai wilayah di Provinsi Jambi.

“Sepanjang Januari hingga Februari 2026, jajaran terus menggencarkan operasi pemberantasan narkotika. Peningkatan jumlah tersangka ini menunjukkan bahwa aktivitas jaringan narkotika masih cukup aktif, namun di sisi lain juga mencerminkan intensitas penindakan yang semakin agresif dari aparat kepolisian,” jelasnya.

Polda Jambi memastikan akan terus memperketat langkah pemberantasan narkotika melalui penguatan operasi penindakan, pemetaan jaringan peredaran narkoba, serta kerja sama dengan masyarakat untuk mengungkap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan komitmen serius Polda Jambi untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda.

“Polda Jambi bersama jajaran terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika secara tegas dan berkelanjutan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba,” ujarnya.

Kabid Humas juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam membantu kepolisian memberantas peredaran narkotika dengan memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dan dapat disampaikan melalui layanan Polri 110,” tutupnya.

Hamdi Zakaria

Ditresnarkoba Polda Jambi Bagikan Takjil kepada Masyarakat, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan

Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI – Dalam rangka menebar kebaikan serta mempererat hubungan dengan masyarakat di bulan suci Ramadan, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jambi melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat di depan Mapolda Jambi, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol. Dewa Made Palguna, bersama jajaran personel Ditresnarkoba Polda Jambi.

Puluhan paket takjil dibagikan kepada para pengendara, masyarakat sekitar, serta warga yang melintas di kawasan Mapolda Jambi menjelang waktu berbuka puasa. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat para personel kepolisian turun langsung ke jalan untuk menyapa sekaligus membagikan takjil kepada masyarakat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol. Dewa Made Palguna, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

“Kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat di bulan suci Ramadan. Kami berharap melalui kegiatan sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Aksi sosial tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara tampak berhenti sejenak untuk menerima takjil yang dibagikan langsung oleh para personel kepolisian.

Melalui kegiatan ini, Ditresnarkoba Polda Jambi berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti pembagian takjil merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan.

“Bulan Ramadan merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Polda Jambi terus mendorong seluruh satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kabid Humas.

Ia menambahkan bahwa kegiatan berbagi takjil yang dilakukan jajaran Polda Jambi diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

Hamdi Zakaria

Safari Ramadan di Desa Pelangki, Sekda Zulhifni Sampaikan Mekanisme Bantuan Sarana Ibadah

Patrolihukum86.com, BANGKO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, memimpin rombongan Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al Muhajirin, Desa Pelangki, Kecamatan Batang Masumai, Selasa (10/03).

Selain sebagai ajang silaturahim antara pejabat daerah dan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana penyerahan bantuan secara simbolis serta edukasi mengenai regulasi bantuan pembangunan sarana ibadah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Zulhifni menyerahkan bantuan Rp. 1.500.000 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  kepada pengurus masjid Al Muhajirin.

"Ini adalah bentuk penghargaan kami sekaligus komitmen untuk selalu menyalurkan bantuan kepada warga di bulan Ramadan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi pengurus masjid dan masyarakat desa," ujarnya.

Sekda Zulhifni juga memberikan apresiasi tinggi kepada warga Desa Pelangki atas antusiasme mereka.

Ia mencatat bahwa kehadiran jemaah di Masjid Al Muhajirin pada Safari Ramadan hari kelima ini merupakan salah satu yang paling ramai dibandingkan lokasi-lokasi sebelumnya.

Ia pun menyoroti progres pembangunan Masjid Al Muhajirin yang masih dalam tahap penyelesaian.

Menurutnya, Pemerintah sangat ingin membantu pembangunan setiap sarana ibadah. Namun, pembangunan sarana ibadah saat ini tidak bisa lagi dianggarkan melalui APBD dan bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pembangunan fisik masjid tidak diperbolehkan lagi dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mungkin nanti polanya yang dirubah dan diarahkan melalui jalur Hibah di Bagian Kesra Setda Merangin," ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh rombongan pejabat teras Kabupaten Merangin, mulai dari Staf Ahli, Asisten III, Inspektur Inspektorat, hingga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Perhubungan, serta instansi vertikal seperti KPU, BPS, dan Samsat. (Indra/van/kominfo)

Irwanto

Tegas, Bupati M. Syukur Larang Camat dan Kades Tinggalkan Tempat 18-24 Maret

Patrolihukum86.com, Bangku – Bupati Merangin, M. Syukur, mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh Camat dan Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Merangin.

Mereka dilarang keras meninggalkan tempat tugas pada periode 18 hingga 24 Maret demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Penegasan ini disampaikan Bupati saat memberikan sambutan dalam Safari Ramadan di Masjid Baiturrahim, Desa Tanjung Mudo, Selasa malam (10/03) menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Pelayanan itu harus tetap ada untuk masyarakat. Saya minta Camat dan Kades di tanggal tersebut jangan meninggalkan tempat," ujar Bupati M. Syukur di hadapan ratusan jemaah dan jajaran kepala OPD.

Bupati menekankan bahwa keberadaan pemimpin di tingkat kecamatan dan desa sangat krusial, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat atau bencana di wilayah masing-masing.

"Jangan sampai ada masalah di desa, tapi Camat atau Kadesnya tidak ada di tempat. Kita harus pastikan masyarakat merasa aman dan terlayani dengan baik," tegasnya lagi.

Selain instruksi birokrasi, kunjungan di desa kelahirannya ini juga diisi dengan penyaluran berbagai bantuan sosial, di antaranya Santunan Jaminan Kematian (BPJS Ketenagakerjaan) Rp 42.000.000, Bantuan Masjid (Bank Jambi) Rp 5.000.000, Bantuan Perlengkapan Shalat & Dana Pembangunan (BPJS TK) Rp 3.000.000 dan Bantuan Baznas Rp 1.500.000.

Sebagai putra daerah Sungai Manau Lamo, Bupati M. Syukur juga memberikan kabar gembira terkait infrastruktur. Ia memerintahkan langsung Kepala Dinas PUPR yang turut hadir untuk memprioritaskan pembangunan jembatan Desa Tanjung Mudo pada tahun anggaran ini.

"Ini jembatan sudah lama jadi kendala pendidikan dan ekonomi warga. Saya instruksikan Kadis PU, ini jadi prioritas segera dibangun," tambahnya yang disambut antusias oleh warga.

Turut mendampingi Bupati dalam rombongan  antara lain jajaran Kepala OPD (Kadis PUPR, Pendidikan, Pertanian, Kominfo, LHK, BPKAD), Ketua Pengadilan Agama, Perwakilan Kejari, Ketua Baznas, serta pimpinan Bank Jambi , BPJS Ketenagakerjaan dan Kabag Kesra. (Bagus/guh/van/Kominfo)

Irwanto

Polres Tanjab Timur Terima Kunjungan Ketua Umum MUI Jambi

Patrolihukum86.com, Tanjab Timur. Pada Selasa, 10 Maret 2026, Polres Tanjung Jabung Timur menerima kunjungan Silaturahim dan Safari Ramadhan 1447 H dari *Ketua Umum MUI Provinsi Jambi, Dr. K.H. M. Umar Yusuf, M.HI.,* beserta rombongan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah Polres Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur beserta seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Tanjung Jabung Timur sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara ulama dan aparat kepolisian.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, Ketua Umum MUI Provinsi Jambi bersama Kapolres, para PJU serta personel Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan shalat Isya dan Tarawih berjamaah. 

Setelah pelaksanaan ibadah, Dr. K.H. M. Umar Yusuf, M.HI. juga menyampaikan kultum singkat yang berisi pesan-pesan keagamaan, ajakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta pentingnya menjaga persatuan dan keamanan di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Melalui kegiatan Silaturahim dan Safari Ramadhan ini diharapkan dapat mempererat sinergitas antara ulama dan kepolisian, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Firdaus Sinrang

FRIC Dukung Penuh Program MBG, Nyatakan SPPG Polri Terbaik

Patrolijukum86.com, FRIC, Jambi - Makan Bergizi Gratis (MBG ) adalah salah satu  program mulia dari Presiden Republik Indonesia , dan Fast Respon Indonesia Center sangat mendukung penuh (11/03/2026)

Namun belakangan ini kejadian yang merusak program tersebut adalah keracunan makanan, tidak sesuai pemenuhan gizi dan lainnya . 

Ketua Umum FRIC  H.Dian Surahman   "Menjelaskan  Fast Respon Indonesia Center siap kawal program Presiden  terkait MBG , karena Makan bergizi gratis dapat memiliki banyak manfaat, seperti:

1. *Meningkatkan Kesehatan*: Makanan bergizi dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit.

2. *Meningkatkan Energi*: Makanan bergizi dapat membantu meningkatkan energi dan konsentrasi.

3. *Meningkatkan Produktivitas*: Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat lebih produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

4. *Meningkatkan Kualitas Hidup*: Makan bergizi gratis dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi mereka yang tidak mampu membeli makanan bergizi.

5. *Mengurangi Kemiskinan*: Makan bergizi gratis dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mengurangi beban biaya makanan.

6. *Meningkatkan Kecerdasan*: Makanan bergizi dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan belajar.

7. *Meningkatkan Imun*: Makanan bergizi dapat membantu meningkatkan imun tubuh dan mencegah penyakit.

Namun, perlu diingat bahwa makan bergizi gratis harus disertai dengan gaya hidup sehat dan aktivitas fisik yang cukup.

Syarat untuk pengelola makan bergizi gratis:

1. *Izin Usaha*: Memiliki izin usaha dari Dinas Kesehatan atau lembaga terkait.

2. *Kualifikasi*: Memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam pengelolaan makanan dan gizi.

3. *Fasilitas*: Memiliki fasilitas yang memadai, seperti dapur, ruang makan, dan peralatan masak.

4. *Sumber Daya Manusia*: Memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan makanan dan gizi.

5. *Sistem Manajemen*: Memiliki sistem manajemen yang efektif, seperti sistem pengawasan kualitas makanan dan sistem pengelolaan limbah.

6. *Kualitas Makanan*: Menyediakan makanan yang bergizi dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.

7. *Keselamatan*: Memiliki sistem keselamatan yang memadai, seperti sistem pemadam kebakaran dan sistem deteksi kebocoran.

8. *Pengawasan*: Memungkinkan pengawasan oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Pastikan untuk mematuhi semua syarat dan peraturan yang berlaku untuk mengelola makan bergizi gratis.

Jadi pelaksana MBG tersebut harus benar - benar dilakukan oleh yang bertanggung jawab dan mempunyai ahli gizi dan ahli kesehatan paling utama adalah pengawasan terhadap pelaksana MBG tersebut, dan dalam pantauan hanya SPPG Polri sebagai pengelola MBG yang terbaik , yang menjaga higenis , kebersihan dapur , cara pengelolaan masakan , disiplin dan paling penting kualitas dan gizi teruji " tegas Dian

Jumlah SPPG Polri pengelola makan bergizi gratis di seluruh Indonesia sudah mencapai 1.160 unit dan terus bertambah. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 1.179 SPPG Polri pada Februari 2026. Targetnya, Polri akan memiliki 1.500 unit SPPG pada 2026 

SPPG Polri ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak, melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini juga mendukung ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dan bahan pangan dari petani lokal" pungkas Ketum FRIC

Bukti nyata bahwa Polri serius mendukung program Presiden , dan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada jajaran Polri serta tokoh masyarakat penggerak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo gencar meresmikan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di berbagai wilayah Indonesia, dengan target mencapai 1.500 unit pada 2026. SPPG ini mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah, bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. 

Poin Penting SPPG Polri:

Peresmian Massal: Pada Februari 2026, dilaporkan 1.179 SPPG Polri diresmikan untuk mendukung program MBG secara masif.

Target & Jangkauan: Kapolri menargetkan 1.500 SPPG beroperasi pada 2026, yang jika beroperasi penuh, berpotensi melayani jutaan penerima manfaat.

Tujuan utama: Meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi anak (TK-SMA) guna menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja.

Fasilitas: SPPG dilengkapi dapur, alat masak, dan sistem distribusi untuk memastikan makanan bergizi gratis sampai ke anak-anak dengan higienis. 

Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan program nasional, termasuk di daerah terluar

(Hamdi Zakaria  FRIC Jambi)

Dirlantas Polda Jambi Jadi ‘Role Model’, Edukasi Ratusan Driver Ojol Lewat Pelatihan Safety Riding

​Patrolihukum86.com, FRIC, JAMBI – Jalanan bukan sekadar lintasan, melainkan ruang publik yang menuntut tanggung jawab besar. Menyadari hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menggelar kegiatan Pelatihan Safety Riding bagi Pengemudi Ojek Online (Ojol) pada Selasa sore (10/03/2026).

​Kegiatan yang berpusat di Aula dan Lapangan Apel Ditlantas Polda Jambi ini bukan sekadar pelatihan biasa. Acara ini menjadi bagian dari langkah nyata pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

​Kepemimpinan dengan Keteladanan, momen ini menarik terjadi saat sesi praktik di lapangan. Tidak hanya memberi instruksi, Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Benny Cahyono S.H S.Ik M.Si bersama Kakanwil Jasa Raharja Cabang Jambi turun langsung menjadi Role Model. Keduanya memperagakan teknik berkendara yang aman di hadapan para pengemudi ojol, mulai dari keseimbangan hingga teknik pengereman yang tepat.

​"Keamanan di jalan dimulai dari kesadaran diri dan keteladanan. Kami ingin para pengemudi Ojol tidak hanya cepat sampai tujuan, tapi yang paling utama adalah selamat sampai tujuan," pesan dalam rangkaian kegiatan tersebut Ujar Kasubdit Kamsel Akbp Dr Novrizal selaku Penanggung Jawab kegiatan

​Kolaborasi Lintas Sektor dalam acara ini yang dihadiri 

​oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya:

​Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang memberikan paparan terkait Ramah Parkir bagi Komunitas Ojol

​Jasa Raharja Cabang Jambi yang mengedukasi tentang pentingnya perlindungan asuransi bagi pengguna jalan.

​Komunitas Ojol (DPW Tekab) yang antusias mengikuti sesi tanya jawab dan praktik langsung.

​Rangkaian Kegiatan dimulai dengan khidmat lewat lagu Indonesia Raya, acara berlanjut ke sesi diskusi interaktif di aula. Para driver ojol tampak antusias berdialog langsung dengan Narasumber di kendalikan Kasubdit Kamsel sehingga berjalan sangat hangat dan penuh Keakraban setelah teori tuntas  kegiatan bergeser ke lapangan apel untuk uji tangkas berkendara.

​Sesi ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara kepolisian dan komunitas masyarakat dalam menciptakan Kamsetibcar Lantas yang kondusif di Provinsi Jambi.

Hamdi Zakaria

Tambang Emas Ilegal diduga Milik Aris Beroperasi di Desa Pulau Tebakar,warga Minta Aparat Tertipkan

Patrolihukum86.com, Merangin - Aktivitas Penambangan Emas Tampa izin (PETI)di laporkan semakin Marak terjadi di wilayah Desa Pulau Tebakar, Kecamatan Tabir Barat, kabupaten Merangin ,kekuatiran di kalangan Masyarakat setempat karena di.nilai berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana alam.

Berdasarkan informasi yang di himpun media  di lapangan lokasi penambangan emas tanpa izin PETI milik Aris warga Pulau Tebakar yang menggunakan alat berat excavator merek zumilion bekerja di pinggiran jalan lintas arah tabir Barat Tepatnya di Desa Pulau Tebakar.

Menurut keterangan dari salah satu masyarakat Desa Pulau Tebakar yang enggan disebutkan namanya mengatakan kegiatan aktivitas penambangan emas tanpa izin PETI milik Aris warga Pulau Tebakar sudah berlangsung lama tidak pernah di tersentuh oleh Aparat penegak hukum Polsek Tabir ulu diduga ada pembiaran.

Lanjut, warga yang enggan disebutkan namanya kami tidak sanggup lagi melihat air sungai Batang Tabir keruh.

Mohon kepada Bapak Kapolda Jambi turun langsung ke lokasi pertambangan Ilegal Emas Tampa Izin Tepatnya di Desa Pulau Tebakar, kecamatan Tabir Barat, kabupaten Merangin provinsi Jambi

Irwanto

Babinsa Koramil 420-03/Pauh Hadiri Safari Ramadhan dan Salurkan Bantuan untuk Kaum Dhuafa di Desa Butang Baru

Patrolihujum86.com, Sarolangun – Semangat kebersamaan dan kepedulian di bulan suci Ramadhan kembali terlihat di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun. Babinsa Koramil 420-03/Pauh, Serda Ariffudin, turut hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan yang digelar oleh Pemerintah Desa Butang Baru sekaligus penyaluran bantuan kepada kaum dhuafa, fakir miskin, dan anak yatim, yang berlangsung di Masjid Jami’an Nur Desa Butang Baru.(09-03-26)

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur di bulan suci Ramadhan serta bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, Pemerintah Desa bersama masyarakat berupaya mempererat tali silaturahmi sekaligus berbagi kebahagiaan dengan warga kurang mampu di desa tersebut.

Kepala Desa Butang Baru, Bapak Slamet Budi Rahardjo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan Safari Ramadhan dan pemberian bantuan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, KUA Kecamatan Mandiangin, pengurus Baznas, hingga para tokoh masyarakat Desa Butang Baru.

Ia menjelaskan bahwa salah satu sumber dana bantuan berasal dari kotak Baznas yang ditempatkan di rumah-rumah warga.

Dana yang terkumpul kemudian dihimpun secara sukarela oleh pengurus Baznas dan selanjutnya dikoordinasikan bersama pemerintah desa untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Alhamdulillah, kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan masyarakat dan para pihak terkait. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Babinsa yang selalu aktif hadir dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga hubungan silaturahmi antara aparat dan masyarakat tetap terjaga dengan baik,” ujar Kepala Desa.

Sementara itu, Babinsa Serda Ariffudin dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan keamanan selama bulan Ramadhan. Ia mengingatkan warga untuk memastikan keamanan rumah saat ditinggalkan untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat tarawih di masjid.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman ketika ditinggalkan beribadah, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan, serta diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Desa Butang Baru.(Mcdim0420)

Irwanto

BPD Desa di Muaro Jambi Banyak Yang Rangkap Jabatan Sekda dan DPMD Muaro Jambi Diminta Tanggap

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi -- Pantauan Divisi Informatika DPW Provinsi Jambi, BPD Desa di Kabupaten Muaro Jambi, banyak yang Rangkap Jabatan, hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini diutarakan Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi,kepada media.

Menurut Hamdi Zakaria, ada larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merangkap jabatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) didasarkan pada prinsip netralitas ASN, pencegahan konflik kepentingan, dan aturan perundang-undangan mengenai jabatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. PPPK dikategorikan sebagai ASN (PNS dan PPPK) menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, ungkap Hamdi.

Ini adalah rincian mengenai dasar larangan, sanksi, dan dasar hukumnya, kata Hamdi Zakaria.

Dasar Larangan BPD Rangkap Jabatan dengan PPPK

Konflik Kepentingan & Netralitas: Anggota BPD adalah lembaga legislatif desa yang mengawasi kinerja kepala desa, sedangkan PPPK adalah ASN yang bekerja untuk pemerintah. 

Merangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Larangan Rangkap Jabatan (APBN/APBD): Anggota BPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang gajinya bersumber dari APBN atau APBD. PPPK digaji oleh negara (APBN/APBD).

Para BPD yang rangkap jabatan ini, wajib Memilih, Kemendagri menegaskan bahwa aparatur desa/BPD yang lolos PPPK wajib memilih salah satu jabatan dan tidak diperkenankan merangkap, ungkap Hamdi Zakaria.

Dasar Hukum Larangan

UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 64 huruf f: Secara eksplisit melarang anggota BPD merangkap jabatan sebagai anggota legislatif (DPR/DPRD) dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Menegaskan PPPK adalah bagian dari ASN yang diatur disiplinnya, di mana dilarang merangkap jabatan tertentu.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 26 huruf f: Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, perangkat desa, atau jabatan lain.

Juga ada Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.3.3.5/1751/BPD: Menegaskan larangan rangkap jabatan bagi aparatur desa (termasuk BPD) yang lolos PPPK. 

Ada Sanksi Rangkap Jabatan ini kata Hamdi.

Jika Anggota BPD tetap merangkap jabatan sebagai PPPK, sanksinya meliputi:

Pemberhentian dari BPD: Anggota BPD yang melanggar ketentuan wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Surat Peringatan dan Pengunduran Diri, Adanya instruksi untuk segera menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari salah satu jabatan, kata Hamdi.

Ada dasar Hukum Sanksi terkait hal ini, kata Hamdi, seperti

UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Mengatur tentang tata cara pemberhentian anggota BPD yang melanggar larangan jabatan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota: Biasanya mengatur secara teknis mengenai sanksi pemberhentian anggota BPD.

Kontrak Kerja PPPK, PPPK terikat disiplin ASN yang melarang rangkap jabatan struktural/konflik kepentingan, ungkap Hamdi Zakaria.

Jadi pada kesimpulan nya kata Hamdi Zakaria, BPD yang lolos PPPK harus memilih satu jabatan saja. Jika tidak, mereka terancam diberhentikan dari posisi dan mengembalikan salahsatu pendapatannya, yang dia terima selama ini, ungkap Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi ini.

Sekda Muaro Jambi, wajib tanggap, mengingat hampir ratusan PPPK dan PNS Muaro Jambi, selama ini, juga masih menjabat sebagai BPD Desa.

Media sudah berupaya, menemui Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono pada Selasa 10/3/2026,  akan tetapi, tidak berada di kantor.

Saat hal ini, dimintai tanggapannya kepada Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono via Watshap, Sekda belum memberikan tanggapannya.

Tanggapan dari Sekda Muaro Jambi, akan dimuat pada pemberitaan media, pada edisi selanjutnya.

Menurut Hamdi Zakaria, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat kabupaten berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

 Secara hierarki operasional di kabupaten, BPD bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang meresmikan anggota BPD. 

 

Terkait kedudukan BPD,

Pengesahan, Anggota BPD diresmikan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

Laporan Kinerja, BPD melaporkan kinerja tahunannya kepada Bupati melalui Camat.

Fungsi, BPD adalah mitra kerja pemerintah desa (kepala desa) yang berfungsi menampung aspirasi, membahas peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Kedudukan nya, BPD adalah lembaga legislatif desa yang sejajar dengan kepala desa (eksekutif desa). 

Secara regulasi, BPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih teknis dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, ungkap Hamdi Zakaria.

Ishak, A.S

Polda Jambi Gelar Apel KRYD Jelang Operasi Ketupat 2026 Komitmen Polri Berikan Pelayanan Rasa Aman dan Nyaman

Patrolihukum86.com, Jambi - Kepolisian Daerah Jambi menggelar Apel Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengamanan arus mudik dan perayaan Idulfitri melalui Operasi Ketupat 2026. Apel tersebut dilaksanakan pada Selasa, (10/3/2026) 

Apel dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali dan diikuti oleh para Pejabat Utama Polda Jambi, para Kasatgas dan Kasubsatgas KRYD sebelum Operasi Ketupat Tahun 2026, serta sebanyak 149 personel yang terlibat dalam surat perintah pelaksanaan KRYD.

Dalam arahannya, Wakapolda Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan KRYD ini merupakan kegiatan pendahuluan sebelum digelarnya Operasi Ketupat 2026. Melalui kegiatan tersebut, seluruh personel diharapkan memahami secara jelas tugas dan fungsi masing-masing satgas sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan optimal.

“Pelaksanaan KRYD ini merupakan langkah awal sebelum kita melaksanakan Operasi Ketupat. Saya harap setiap satgas dan personel memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujar Wakapolda Jambi dalam arahannya saat apel.

Ia juga menekankan pentingnya rasa tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada personel agar tujuan operasi dapat tercapai secara maksimal.

“Setiap tugas yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga pelaksanaan operasi berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan harapan,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan KRYD merupakan bagian dari kesiapan Polda Jambi dalam memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Kegiatan KRYD ini merupakan upaya Polda Jambi untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi Operasi Ketupat 2026, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan personel dan pemahaman terhadap tugas masing-masing satgas menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan selama periode operasi.

“Melalui apel ini diharapkan seluruh personel memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga pengamanan dapat berjalan maksimal dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

Hamdi Zakaria

Polri Hadir untuk Rakyat : Garda Terdepan Saat Bencana hingga Berbagi Berkah Ramadhan 2026

                                                             

 Patrolihukum86.com, FRIC Jambi, Indonesia - Kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah masyarakat terus menjadi perhatian publik . Dalam berbagai situasi , baik saat kondisi darurat seperti bencana alam maupun kegiatan sosial kemasyarakatan , Polri menunjukkan komitmen untuk selalu hadir membantu masyarakat .

 

Beberapa waktu terakhir , sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dilanda bencana alam seperti banjir , longsor , dan kerusakan infrastruktur yang mengganggu aktivitas masyarakat . Pada kondisi tersebut , aparat kepolisian berada di garis terdepan untuk membantu evakuasi korban , menyalurkan bantuan kemanusiaan , dan menjaga keamanan di lokasi terdampak .

 

Personel kepolisian di lapangan tidak hanya menjalankan tugas pengamanan , tetapi juga membantu warga yang membutuhkan pertolongan . Mulai dari mengevakuasi lansia , mendistribusikan logistik , hingga memastikan bantuan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat terdampak . Bagi mereka yang merasakan langsung kehadiran aparat , peran Polri dinilai memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah kesulitan . Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan polisi bukan hanya sebagai penegak hukum , tetapi juga pelindung dan pengayom masyarakat .

 

Selain penanganan bencana , kepedulian sosial Polri juga terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan . Di berbagai daerah , anggota kepolisian aktif terlibat dalam aktivitas sosial dan menjalin kedekatan dengan warga di lingkungan tugas mereka .

 

Memasuki bulan suci Ramadhan 2026 , kepedulian tersebut kembali terwujud melalui kegiatan berbagi kepada masyarakat . Jajaran Polri mulai dari Mabes , Polda , Polres hingga Polsek turun langsung ke lapangan untuk membagikan takjil kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa .

 

Kegiatan berbagi takjil dilakukan di berbagai titik seperti jalan raya , pusat keramaian , dan lingkungan permukiman warga . Para anggota kepolisian dengan penuh kehangatan menyapa masyarakat dan membagikan makanan berbuka puasa kepada pengendara , pekerja , dan warga yang melintas .

 

Suasana kebersamaan terasa ketika masyarakat menerima takjil yang dibagikan . Banyak warga mengapresiasi kegiatan tersebut karena membawa semangat kebersamaan dan menunjukkan sisi humanis dari aparat kepolisian .

 

Melalui kegiatan ini , Polri tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban , tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial serta kedekatan dengan masyarakat . Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian .

 

Semangat “ Polri Hadir untuk Rakyat ” terus diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata di lapangan – mulai dari membantu masyarakat saat bencana , menjaga keamanan wilayah , hingga berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan .

 

Diharapkan melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial tersebut , hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat . Dengan kerja sama yang baik antara aparat dan warga , situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat terus terjaga .

 

Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom , dan pelayan masyarakat , sehingga rasa aman dan nyaman dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia .         

  Redaksi

Terkesan buang Anggaran, Rumdis tak ditempati Masih di kucurkan Dana

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Di tengah Efisiensi anggaran dan berbagai problematika lainnya, pemerintahan Daerah kabupaten Muaro Jambi malah kembali mengucurkan anggaran untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor terhadap rumah dinas pejabat Daerah, bahkan salah satu rumah dinas tersebut di ketahui tidak pernah di tempati oleh pejabat nya.

Seperti terlihat di halaman SPSE kabupaten Muaro Jambi setidaknya tiga rumah dinas pejabat pimpinan daerah kabupaten Muaro Jambi itu memakan anggaran sebanyak 140 juta rupiah, hal ini terkesan membuang Anggaran di tengah efisiensi yang terjadi.

Terlihat di lapangan salah satu rumah dinas milik sekretaris Daerah kabupaten Muaro Jambi yang salama ini di ketahui tidak pernah di tempati, namun terlihat juga ikut di anggarkan dalam kegiatan tersebut, hal ini tentu menjadi semacam pengeluaran Anggaran yang sia-sia.

Terkait hal ini, Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi menanggapi, Menurut Hamdi Zakaria, ada sanksi bagi Rumah Dinas (Rumdis) Sekretaris Daerah (Sekda) yang tidak ditempati, karena rumah negara/dinas adalah fasilitas untuk menunjang tugas jabatan. Hal itu Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, JDIH PU, sanksinya meliputi pembekuan dana pemeliharaan rumah serta potensi pencabutan surat izin penghunian. 

Untuk detail sanksi dan aturannya.

Sanksi Administrasi, Penghentian atau pembekuan anggaran pemeliharaan tanah dan bangunan.

Pencabutan Izin Pihak berwenang dapat mencabut izin penghunian dan memerintahkan pengosongan rumah jika tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Sanksi Hukum Pelanggaran atas penggunaan aset negara dapat berakibat pada tindakan hukum jika terbukti melanggar aturan tata ruang. 

"Rumah dinas, terutama golongan I, wajib ditempati oleh pejabat yang bersangkutan selama masih menjabat" ungkap Hamdi Zakaria.

Dasar hukum pengenaan sanksi atas rumah dinas yang tidak ditempati merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

 Aturan ini menegaskan bahwa Rumah Golongan I/Rumah Jabatan harus ditempati oleh pemegang jabatan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Mengatur bahwa fasilitas rumah jabatan adalah untuk menunjang tugas.

"Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada/Perwako/Perbup) Pemerintah daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) biasanya memiliki Peraturan Bupati/Walikota yang lebih teknis mengenai tata cara penghunian dan sanksi, seperti larangan membiarkan rumah kosong atau mengubah fungsi rumah dinas" tutupnya.

Ishak, AS

Hangat dalam Canda, Bupati M. Syukur Pererat Sinergi dengan Legislatif

Patrolihukum86.com, BANGKO – Suasana di Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin pada Senin (09/03) sore terasa berbeda.

Jika biasanya pertemuan antara eksekutif dan legislatif kental dengan nuansa formalitas dan perdebatan kebijakan, kali ini suasana cair menyelimuti kebersamaan.

Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh dan Sekda Zulhifni, menggelar acara buka puasa bersama pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Merangin.

Kehadiran Ketua DPRD Rivaldi, Waka I Abong Fendi, dan Waka II Fahmi, seolah menegaskan bahwa di balik dinamika politik, ada tali silaturahim yang tetap terjalin erat.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur tak mampu menyembunyikan rasa bahagia. Baginya, buka puasa kali ini bukan hanya rutinitas Ramadan, melainkan momen untuk menyatukan visi dalam membangun Bumi Merangin.

"Membangun negeri ini tentu harus bersama-sama, saling mendukung, dan saling mendoakan. Kita semua punya tujuan yang sama: ingin Merangin lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera, dunia maupun akhirat," ujar Bupati di hadapan para hadirin.

Tak hanya dihadiri jajaran legislatif, acara ini juga diramaikan oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Direktur PDAM dan tamu undangan lainnya.

Meski sarat akan pesan kerja sama membangun daerah, suasana tetap terasa santai dan penuh kebersamaan. Gelak tawa pecah saat Bupati sempat "terlewat" menyapa Direktur PDAM yang turut hadir.

Tak berhenti di situ, Bupati juga sempat melempar candaan ringan menanggapi gurauan ustaz pengisi tausiyah yang ditujukan kepada Ketua DPRD, yang disambut tawa renyah oleh para undangan.

"Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama roda pemerintahan berjalan, atau selama bulan puasa ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," tambahnya dengan nada tulus.

Usai azan Maghrib berkumandang, kebersamaan berlanjut secara khidmat. Bupati bersama seluruh pimpinan DPRD dan tamu undangan melaksanakan sholat Maghrib berjamaah, diikuti dengan makan malam bersama, dan ditutup dengan ibadah sholat Tarawih yang berjalan khusyuk. (Bagus/van/Kominfo)

Irwanto

Tarling di Masjid Darus Sa'adah Pondok Meja, Kapolres Muaro Jambi Sampaikan Pesan Kamtibmas

Patrolihukum86.com, Muaro Jambi - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Muaro Jambi   AKBP Heri Supriawan, S.I.K.,M.H kembali melaksanakan kegiatan Taraweh Keliling (Tarling) di Masjid Daruss'adah yang beralamat Rt.25 Desa Pondok Meja Kec. mestong Kab. Muaro Jambi (09/03/2026)

Kasi Humas Polres Muaro Jambi menjelaskan " Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan SIK MH melaksanakan  kegiatan Sholat Isya berjama'ah kemudian dilanjutkan dengan ibadah Sholat Taraweh Keliling (Tarling) di Desa Pondok Meja  Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi

Turut mendampingi Kasat Lantas Polres Ma.Jambi AKP Yudha Bhara Anoraga Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc (Eng), Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi AKP Rahmad Damaiandi, S.H., M.H, Kapolsek Mestong Hengky Lesmana.S.H,KA SPK Ade Chandra.S.H.M.H, Kanit Binmas Polsek Mestong Ipda Ihsan.S.H, Kanit Regident Sat.Lantas Polres Ma.Jambi Ipda Maeltra Eka Loveyanrys.S.H, Kades Desa Pondok Meja Martoyo, Imam Masjid Darussadah Mustofa, Warga Ds. Pondok Meja berjumlah ± 100 Org. 

Pada kesempatannya Kapolres Muaro Jambi memberikan himbauan Kamtibmas.

"Saat ini kami sangat bangga bisa berdiri dan menjadi jemaah di Masjid ini untuk menyampaikan pesan kamtibmas. 

Menyampaikan bahwa saat ini Polri ada nomor pengaduan 110. Silahkan warga yang mengetahui adanya kejadian untuk melaporkan ke nomor 110. Menyampaikan agar hati hati terhadap peredaran Narkoba dan apabila mengetahui agar segera dilaporkan. 

Demikian juga dengan Judi Online yang dapat sangat merugikan dan dapat menghancurkan kehidupan sehari hari. Apabila ada yang mengetahui untuk segera dilaporkan dapat melalui nomor pengaduan 110.

Kemudian menyerahkan Tali Asih kepada Imam Masjid oleh Kapolres Muaro Jambi dan Wakapolres Muaro Jambi, dilanjutkan Ibadah Sholat Taraweh berjamaah" ungkap Kasi Humas

Hamdi Zakaria

FRIC Jambi Dukung Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Untuk Tetap Berada di wilayah Tugas selama Masa Libur Lebaran, "FRIC Siap Pantau dan Laporkan

Patrolihukum86.com, FRIC, Jambi - Ketua FRIC Jambi mendukung Menteri Dalam Negeri Instruksikan Kepala daerah Untuk Tetap Berada di wilayah tugas selama masa libur Lebaran. Langkah ini penting guna memastikan pemerintah daerah tetap responsif terhadap berbagai dinamika yang kerap terjadi saat periode libur panjang.

Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian di daerah antara lain:

• Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

• Respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat selama libur Lebaran

• Penguatan keamanan dan ketertiban wilayah

• Pengawasan arus mudik dan mobilitas masyarakat

• Pengendalian inflasi daerah

• Kelancaran kegiatan perayaan Idulfitri

Untuk memperkuat langkah tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Edaran No.000.2.3 /1171/SJ tentang Penundaan Perjalanan Ke Luar Negeri Selama Hari Raya IdulFitri 1447 H.

Komitmen ini diharapkan dapat memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal serta menjaga stabilitas daerah selama momentum Lebaran.

Beberapa poin yang disampaikan Mendagri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center Provinsi Jambi mendukung penuh dan akan perintahkan anggota FRIC monitor dan melaporkan kepala daerah yang selama libur lebaran tidak berada diwilayah tugasnya kepada Mendagri Tito Karnavian " tegas Dody

Hamdi Zakaria

Hangatnya Suasana Ramadhan Di Balik Jeruji Besi, Sat Tahti Polres Tanjab Timur Gelar Buka Puasa Bersama Tahanan

Patrolihukum86.com, Tanjung Jabung Timur - Dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan 1447 H, Kasat Tahti Polres Tanjab Timur Iptu Muis Dermawan bersama para Bintara Sat Tahti Polres Tanjab Timur yang juga menghadirkan Ustad Hendri Darmanto, S.Hi. menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan para tahanan di Rumah Tahanan Polres Tanjab Timur, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi refleksi dan pembinaan rohani bagi para tahanan. Sebelum waktu berbuka tiba, Ustad Hendri Darmanto, S.Hi. menyempatkan diri memberikan ceramah agama yang sarat makna tentang kehidupan, pentingnya introspeksi diri, serta kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu.

Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra, S.P., S.I.K., melalui Kasat Tahti Iptu Muis Dermawan menyampaikan, beliau mengajak para tahanan untuk menjadikan Ramadan sebagai titik balik dalam memperbaiki diri dan menata masa depan yang lebih baik.

“Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, namun sebaik-baiknya manusia adalah yang mau bertobat dan memperbaiki diri,” pesannya kepada para tahanan.

Suasana berlangsung khidmat Para tahanan tampak antusias menyimak ceramah yang menekankan nilai kesabaran, keikhlasan, dan harapan akan kehidupan yang lebih bermakna setelah menjalani proses hukum.

Melalui kegiatan ini, Polres Tanjab Timur tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan sentuhan kemanusiaan dan pembinaan spiritual, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang humanis dan berkeadilan.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan buka puasa dalam suasana sederhana namun penuh kekeluargaan.

Firdaus Sindrang

Ditreskrimsus dan Bidhumas Polda Jambi Kompak Gelar Aksi Sosial Pembagian Takjil

Patrolihukum86.com, FRIC, Jambi – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat, Polda Jambi melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jambi melaksanakan kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat di Lapangan Mapolda Jambi pada Senin, (09/03/2026)

Kegiatan yang berlangsung pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa tersebut menyasar masyarakat yang melintas di sekitar kawasan Mapolda Jambi, termasuk pengendara kendaraan bermotor dan warga sekitar yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka hampir tiba.

Pada kegiatan tersebut, personel Ditreskrimsus Polda Jambi bersama personel Bidhumas Polda Jambi membagikan sebanyak 200 paket takjil yang terdiri dari makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Masyarakat terlihat antusias menerima takjil yang dibagikan oleh para personel kepolisian.

Kegiatan berbagi takjil ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat selama bulan Ramadhan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Pembagian takjil ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan oleh Polda Jambi, di mana setiap satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Jambi secara bergantian melaksanakan kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kegiatan pembagian takjil ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan Polri dengan masyarakat di bulan suci Ramadhan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, khususnya mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polda Jambi untuk terus memperkuat hubungan humanis antara Polri dan masyarakat.

“Selama bulan Ramadhan ini, kegiatan pembagian takjil akan terus dilaksanakan secara bergantian oleh satuan kerja di lingkungan Polda Jambi. Kami berharap kegiatan sederhana ini dapat memberikan manfaat serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” tutupnya.

Hamdi Zakaria