Ini Langkah PalmCo Perkuat Peran Strategis Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Patrolihukum86.com, Jakarta – Ditengah tekanan harga CPO dunia yang terus melemah, PTPN IV PalmCo Subholding dari Holding Perkebunan PTPN III (Persero) menunjukkan resiliensi operasional dalam menjaga pasokan pangan domestik sekaligus mempertegas perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/06) Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan bahwa Palmco telah mewujudkan berbagai langkah konkret yang menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

 

“Selain fokus pada stabilitas pasokan minyak makan, PalmCo juga memperkuat peran dalam rantai pangan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, demi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sejak awal 2025, tren harga minyak sawit mentah (CPO) menunjukkan penurunan akibat perlambatan permintaan global dan eskalasi konflik geopolitik. Kementerian Perdagangan RI mencatat harga referensi CPO untuk periode Juni 2025 turun sebesar 7,36 persen menjadi USD 856,38 per metrik ton.

Penurunan ini turut tercermin di pasar domestik, di mana harga lelang CPO KPBN Inacom per 5 Juni 2025 tercatat sebesar Rp13.343 per kilogram, lebih rendah dari Rp13.385 per kilogram pada hari sebelumnya.

Meski dihadapkan pada situasi tersebut, PalmCo justru menunjukkan ketangguhan operasional di sektor hulu. Hingga April 2025, produktivitas CPO PalmCo tercatat sebesar 1,34 ton per hektare, atau naik 103,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi hilir, PalmCo melalui anak usahanya, PT Industri Nabati Lestari (INL) tercatat telah menyalurkan lebih dari 987 ribu liter minyak goreng kemasan hingga kuartal pertama 2025. Penyaluran dilakukan melalui program pemerintah maupun distribusi ritel di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat. Produk yang dipasarkan antara lain Nusa Kita, INL, dan Salvaco, yang menyasar konsumen dengan harga terjangkau.

“Alhamdulillah produksi CPO kita meningkat. Dan selaras dengan hal tersebut seperti arahan pemerintah guna memastikan ketersediaan minyak makan dan stabilitas harganya, di momen lebaran lalu juga kita jalankan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, baik yang dijalankan mandiri atau berkolaborasi bersama BUMN lain di lebih dari 4.500 titik di Indonesia,” sebut Jatmiko.

Sementara itu di sektor kemitraan, PalmCo turut mendorong akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi salah satu fokus utama transformasi industri sawit nasional. Berdasarkan data terbaru, total luasan areal petani binaan PalmCo yang berhasil mendapatkan rekomendasi teknis (rekomtek) PSR mencapai lebih dari 13.000 hektare dalam setahun terakhir.

Kepercayaan petani terhadap kemitraan dengan PTPN IV juga semakin tumbuh. Di Aceh, sepuluh koperasi unit desa (KUD) memutuskan untuk mengajukan PSR melalui skema kemitraan bersama PTPN IV Regional VI pada tahun ini. KUD tersebut terinspirasi dari keberhasilan dua KUD lainnya yang sebelumnya mengajukan PSR secara mandiri namun gagal, dan justru berhasil memperoleh dana BPDPKS setelah bermitra dengan PalmCo sejak awal 2024. Dari sepuluh KUD tersebut, diperkirakan akan diajukan areal sekitar 1.500 hektare.

“Keberhasilan ini tentu menjadi cerminan dari sistem dan tata kelola kemitraan yang lebih rapi, terarah, dan didampingi penuh oleh Perusahaan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa PalmCo juga terlibat aktif dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan produktif bersama masyarakat. Melalui Program Tanam Padi PTPN (TAMPAN) dan program Tanam Jagung di areal peremajaan sawit rakyat petani binaan perusahaan, PalmCo mampu mengoptimalisasikan lahan-lahan sawit untuk lebih produktif dan bernilai tambah. Salah satu wujud kolaborasi ini terlihat dalam kegiatan panen padi di Jambi yang dilaksanakan bersama mitra petani yang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian RI.

Upaya serupa juga tengah dilakukan di Aceh melalui program perluasan tanam padi di lahan sawit tumpangsari. Program ini merupakan bagian dari inisiatif strategis bertajuk TAMPAN (Tanam Padi PTPN) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami melihat pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan petani, pemerintah, maupun aparat, dalam mendukung swasembada pangan. PalmCo ingin menjadi bagian dari alternatif solusi bagi ketahanan pangan nasional,” pungkas Jatmiko.

Redaksi

Korlantas Polri Resmi Mulai Tahap Sosialisasi Wujudkan Indonesia Zero Truk ODOL

patrolihukum86.com, Jakarta. Korlantas Polri resmi memulai tahap sosialisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL). Kakorlantas Irjen Polisi Agus Suryonugroho mengatakan sosialisasi akan berlangsung selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 1 Juni 2025. 

Tahapan ini menjadi fase krusial dalam pelaksanaan rencana aksi menuju nihil ODOL yang telah dirancang secara menyeluruh. 

 “Tahap sosialisasi ini fokus, antara lain, pada pemutakhiran data intelijen lalu lintas, khususnya terkait data kepemilikan kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dimensi kendaraan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Kakorlantas, Minggu (1/6/2025).

 Selain itu, tahapan ini juga akan fokus pada peningkatan kesadaran publik dan pendekatan persuasif, yakni melalui penyampaian informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada pengemudi dan pemilik kendaraan. Kakorlantas berharap, para pemilik kendaraan dapat melakukan normalisasi terhadap kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan maupun tidak mengoperasionalkan kendaraan tersebut guna mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. 

 Lebih lanjut, Kakorlantas menyebut tahap sosialisasi ini juga menjadi kesempatan penting untuk membangun pemahaman bersama dan memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, dalam mendukung transformasi menuju sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

 “Menuju Indonesia Zero ODOL tidak hanya upaya penegakan hukum, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas nasional,” ujar Kakorlantas. Kendaraan yang memiliki dimensi dan/atau muatan melebihi standar alias ODOL telah menjadi momok dalam sistem transportasi Indonesia. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, ODOL juga dapat membuat kerusakan sarana dan prasarana transportasi.

 Redaksi

Kapolri Ajak Bangsa Perkokoh Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045

Patrolihukum86.com, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi dan penguat kebhinekaan. Pesan ini disampaikan melalui akun Instagram resminya, @listyosigitprabowo, pada Minggu (01/06) hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.

Pesan utama yang disampaikan Kapolri adalah ajakan untuk merefleksikan makna Pancasila dan memperkuat kebhinekaan bangsa. Beliau menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga jati diri dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Ajakan ini bertujuan untuk mencapai visi besar Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Pesan ini disampaikan oleh Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pesan ini disampaikan pada Minggu, 1 Juni 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.

Pesan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Kapolri, @listyosigitprabowo.

Kapolri menyampaikan pesan ini untuk menggarisbawahi peran fundamental Pancasila dalam mempersatukan bangsa. Beliau juga ingin menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai kesempatan untuk merefleksikan perjuangan para pahlawan dan memperkuat fondasi kebhinekaan demi tercapainya cita-cita Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Kapolri menyampaikan pesannya dengan mengunggahnya di media sosial Instagram. Dalam unggahannya, beliau menuliskan pentingnya Pancasila sebagai jati diri dan pemersatu, serta mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila sambil mengajak masyarakat untuk bersama-sama “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.” Komitmen Polri dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pun menjadi fokus utama dalam pesan tersebut.

Redaksi

Polri Gelorakan Semangat Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045

 

Patrolihukum86.com, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Jumat (1/6/2025).

Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa 1 Juni bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan momentum penting untuk terus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan meraih kemajuan.

"Bersama Pancasila, kita melangkah pasti menuju Indonesia Emas 2045," ujar Irjen Sandi Nugroho. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Polri untuk turut serta dalam mewujudkan visi besar bangsa Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera di tahun 2045. Dengan semangat Pancasila yang terus digaungkan, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi untuk mencapai cita-cita tersebut.

Redaksi

Ketum PW Fast Respon Apresiasi Polri Memberantas Premanisme Semakin Tingkatkan Kepercayaan Publik

Patrolihukum86.com, Jakarta  -  Sesuai Survey Indikator Politik Indonesia pada tanggal 28 Mei 2025 yang disampaikan Burhan Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia 

Adapun rincian Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Dari 1.286 responden, 50,7% mengetahui operasi Polri, dan 67% menyatakan puas (8,1% sangat puas, 59,3% cukup puas). Survei dilakukan via telepon dengan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaan 93%. "Yang puas total mencapai 67 persen, jadi cukup tinggi," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Pencapaian yang diraih Polri , maka Ketua Umum PW Fast Repson RM MH Agus Rugiarto SH menyampaikan " semoga kedepannya Polri makin lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan mendapat kepercayaan publik atau masyarakat lebih tinggi lagi

Dan Perkumpulan Wartawan Fast Repson se Nusantara siap mendukung Kapolri hingga jajaran hal tersebut sesuai komitmen PW Fast Respon kepada Polri " tegas Agus Flores

Redaksi

Kisah Inspiratif Jenderal TNI Agus Subiyanto: Panglima TNI Yang Tak Lupa Akar

 

Patrolihukum86.con, Jakarta - Puspen TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit Kodam V/Brawijaya dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur,Jumat (23/05/2025). Dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, Panglima TNI menyampaikan pesan inspiratif yang menyentuh hati, mengenang masa kecilnya sebagai anak seorang Babinsa. 

“Saya itu kalau berhadapan dengan Babinsa, rasanya seperti berhadapan dengan bapak saya,” ujarnya lirih. Kalimat sederhana tersebut menggetarkan hati para prajurit yang hadir. Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru. “Ayah saya seorang Babinsa. Dia juga pernah menjadi Danru. Tapi saya bangga. Karena dari tangan beliau, lahir seorang Panglima TNI,” ujarnya. 

Para prajurit mengangguk penuh hormat. Bangga dan haru. Di hadapan mereka bukan sekadar Panglima. Tapi seorang anak yang tak pernah melupakan akar. Dengan tegas namun lembut, Panglima Agus memberi pesan penuh makna. “Kalau kalian punya anak, dukung dia untuk mencapai cita-citanya. Jangan batasi. Jangan ragu. Kalian bisa lahirkan pemimpin,” pesannya. 

Dalam momen penuh haru tersebut, Panglima TNI memberikan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para prajurit. Sebanyak 41 prajurit yang akan memasuki masa pensiun menerima hadiah umrah, termasuk satu prajurit beragama Hindu yang diberangkatkan untuk beribadah ke India. "Terima kasih Panglima TNI. Ini di luar dugaan saya. Saya sangat senang," ujar Lettu Sutara, salah satu penerima hadiah. Hal senada disampaikan Serma Rokhani dari Kodim 0822/085 Bondowoso, “Di balik ketegasan Panglima, ternyata ada kepedulian yang besar. Saya terharu,” ucapnya. 

Panglima TNI juga memberikan sepeda motor kepada prajurit berprestasi sebagai simbol penghargaan atas kerja keras dan pengabdian. Dalam pengarahannya, beliau kembali menegaskan peran vital Babinsa dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. “Babinsa adalah ujung tombak TNI. Mereka yang bekerja keras di lapangan. Mereka garda terdepan,” tegasnya. 

Selain itu, Panglima juga berpesan kepada para prajurit untuk terus menyeimbangkan tugas negara dengan kesejahteraan keluarga. “Selain bertugas, kalian juga harus bisa menambah penghasilan. Lakukan sesuatu yang positif. Demi keluarga, demi masa depan,” pesannya. 

Kisah Jenderal Agus Subiyanto menjadi simbol harapan bagi seluruh prajurit dan keluarga besar TNI. “Saya anak Babinsa. Saya bangga bisa jadi Panglima TNI. Saya pernah merasakan jadi anak seorang Danru. Anak seorang Babinsa,” tegasnya. 

Pesan tersebut menjadi semangat bahwa siapa pun dapat meraih cita-cita tinggi jika berjuang dengan tekun dan tulus demi bangsa dan negara. 

Redaksi

LANJUTKAN OPERASI GAKKUMLA, TNI AL KEMBALI GAGALKAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA SEBERAT 1.506 GRAM DI PERAIRAN MUARA SUNGAI ASAHAN

Jalesveva Jayamahe,

Patrolihukum86.com, Jakarta --- Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan operasi Gakkumla oleh unsur Koarmada I, salah satunya penggagalan penyelundupan narkotika, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan (Lanal TBA) berhasil mengamankan 1 (satu) unit sampan kaluk pengangkut 1.506 gram Narkotika jenis sabu, sehingga diperkirakan menyelamatkan 7.530 jiwa generasi muda, dengan estimasi nominal senilai Rp. 2.259.000.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Penyelundupan Narkotika ini digagalkan oleh TNI AL di perairan muara Sungai Asahan. Kamis (22/5).

Berdasarkan keterangan dari Komandan Lanal TBA Letkol Laut (P) Agung Dwi H. D., M.Tr.Opsla., CTMP., pada konferensi pers di Gedung Owa Markas Komando (Mako) Lanal TBA, Jumat (23/5), kronologi awal kejadian dimulai dari informasi yang didapat oleh Tim F1QR Lanal TBA bahwa akan ada 1 unit sampan jenis kaluk dicurigai membawa narkotika jenis sabu dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural bertujuan ke Tanjung Balai Asahan melalui Muara Sungai Asahan. 

Tidak lama berselang, Tim F1QR kemudian melihat sampan kaluk melintas dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima. Tim F1QR sempat melaksanakan pengejaran dan tembakan peringatan namun nakhoda sampan kaluk tersebut justru menambah kecepatan dan mengarahkan haluan ke arah pantai.

Ketika sampan kaluk sudah mendekati pantai, nakhoda langsung melarikan diri ke hutan bakau dalam kondisi sampan masih berjalan dan meninggalkan 1 orang PMI sekaligus kurir narkotika yang berinisial “T” (41), sehingga kurir tersebut berhasil diamankan oleh Tim F1QR. Setelah tertangkap, pelaku beserta barang bukti digiring menuju Mako Lanal TBA untuk dilaksanakan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut.

Setelah dilaksanakan penyelidikan dan pendalaman, pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan yang rencananya akan diserahkan kepada rekannya dengan inisial “R”.

Barang bukti tersebut terbukti mengandung Amphetamine dan Methapetamine. Fakta ini didapatkan setelah TNI AL bersinergi dengan BNN untuk uji kandungan menggunakan narkotest. Sementara itu, pelaku lain yang berperan menjadi nakhoda masih buron.

Penggagalan ini merupakan implementasi nyata Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu Asta Cita Ke-7 “ Basmi Peredaran Narkoba” dan atas perintah tersebut Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menekankan kepada jajaran TNI AL untuk terus meningkatkan kegiatan Gakkumla di perairan yurisdiksi Indonesia guna mencegah penyelundupan narkotika.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Redaksi

49 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Dua Naik Menjadi Komjen

Patrolihukum86.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melaksanakan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) Polri yang berlangsung di Rupattama Mabes Polri. Dalam upacara tersebut, sebanyak 49 personel mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Dua di antaranya naik ke pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), yaitu:

1. Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, M.H.

2. Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.

Sementara itu, sebanyak 9 personel naik dari Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), dan 38 personel naik dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi kepada para perwira tinggi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di lingkungan Kepolisian.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes. Pol. Erdi A. Chaniago dalam keterangannya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi motivasi bagi para Pati Polri untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat.

“Kenaikan pangkat adalah bentuk kepercayaan dan amanah dari negara. Kami harap ini menjadi penyemangat bagi para perwira tinggi Polri untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam mengemban tugas-tugas kepolisian,” ujar Kombes. Pol. Erdi.

Upacara ini turut dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan dilaksanakan dengan penuh khidmat sesuai dengan protokol institusi.

Redaksi

Mabes Polri Apresiasi dan Ucapkan Terima Mabes Polri Apresiasi dan Ucapkan Terima Kasih Kolaborasi PW Fast Respon Dukung Polri

Patrolihukum86.com, Jakarta - Ucapan dan apresiasi mengalir untuk PW Fast Respon atas sinergi dan kolaborasi dalam mengangkat pemberitaan atas kinerja Polri , hal tersebut disampaikan pada saat Diklat peningkatan kwalitas dan profesionalisme jurnalis dari PW Fast Respon di Jakarta .

Penyampaian tersebut diutarakan langsung oleh Kapolri melalui Direktur Ekonomi BAINTELKAM Polri Brigjen Pol, Ka Koorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (P) Agus Adrianto serta dari Bareskrim Polri 

" Kami dari Persatuan Wartawan Fast Respon Counter Polri selalu solid dan mendukung segala Program  Presiden Prabowo dan Presiden ke 7 Jokowi , Kapolri dan Panglima TNI . 6 ribu lebih wartawan Fast Respon di 29 Provinsi dinyatakan solid " tegas Ketua Umum Fast Respon RM MH Agus Rugiarto SH (Agus Flores )

Patrolihukum86.com, Jakarta -  Ucapan dan apresiasi mengalir untuk PW Fast Respon atas sinergi dan kolaborasi dalam mengangkat pemberitaan atas kinerja Polri , hal tersebut disampaikan pada saat Diklat peningkatan kwalitas dan profesionalisme jurnalis dari PW Fast Respon di Jakarta .

Penyampaian tersebut diutarakan langsung oleh Kapolri melalui Direktur Ekonomi BAINTELKAM Polri Brigjen Pol, Ka Koorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (P) Agus Adrianto serta dari Bareskrim Polri 

" Kami dari Persatuan Wartawan Fast Respon Counter Polri selalu solid dan mendukung segala Program Presiden Prabowo dan Presiden ke 7 Jokowi , Kapolri dan Panglima TNI . 6 ribu lebih wartawan Fast Respon di 29 Provinsi dinyatakan solid " tegas Ketua Umum Fast Respon RM MH Agus Rugiarto SH (Agus Flores ).

Redaksi

Kapolri Tegaskan Proses Hukum Kasus Ijazah Palsu Jokowi Sementara Berjalan

Patrolihukum86.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo buka suara soal laporan dugaan fitnah ijazah palsu milik mantan presiden Ir. Joko Widodo.

Kapolri mengatakan, untuk seluruh proses hukum dalam kasus tersebut sementara berjalan sebagaimana mestinya.

"Untuk proses hukum berjalan," Ucap Kapolri Listyo Sigit saat ditemui di STIK, Jakarta Selatan. Minggu, 18 Mei 2025.

Ia meminta publik untuk menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Perkembangannya diikuti saja," ucap Listyo di depan awak media Detiksatu.id

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi S.I.K menyampaikan pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 24 orang sebagai saksi dalam laporan yang dibuat Jokowi terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan tersebut didaftarkan oleh Jokowi atas banyaknya tuduhan mengenai ijazah palsu yang dirinya terima.

“Sampai dengan hari ini, setidaknya ada 24 saksi yang sudah diambil keterangannya dalam tahap proses penyelidikan,” ucap Kabid Humas, Kamis 15 Mei 2025.

Ada lima orang yang dilaporkan oleh Jokowi dalam kasus ini. Mereka adalah Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar (RS), Eggy Sudjana (ES), Tifauzia Tyassuma (TT), dan seseorang berinisal K. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor, Kamis, 15 Mei 2025 kemarin.

Kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi lainnya. Diantaranya Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Mikhael Sinaga.

Sementara salah satu saksi lainnya mantan Ketua KPK Abraham Samad tak kunjung memenuhi panggilan.

Tiga saksi lainnya yang belum diperiksa adalah Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, hingga Abraham Samad.

Menurut Kasubbit Penmas Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak S.I.K, ada kemungkinan para saksi yang belum memenuhi panggilan polisi tersebut tidak jadi diperiksa dalam laporan fitnah ijazah palsu Jokowi. 

“Kita lihat nanti apakah masih perlu untuk mengklarifikasi orang-orang tersebut, atau sudah cukup dengan keterangan yang sudah ada,” ungkap AKBP Reonald dalam konferensi pers, Jumat 16 Mei 2025.

Redaksi

Kadiv Humas Ajak Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan

Patrolihukum.com, Jakarta - Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 tanpa terkena pulsa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan, jajaran kepolisian yang terdekat dari lokasi akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Polri juga memastikan identitas pelapor akan dijaga dengan baik.

“Masyarakat silakan melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 secara gratis atau WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 0896-8233-3678. Semua nomor pengaduan akan siap melayani 24 jam,” ungkap Kadiv Humas Polri, Sabtu (17/5/25).

Ia menerangkan, premanisme merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi memastikan Polri akan melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Irjen Pol. Sandi juga menekankan, sinergisitas dengan lintas dektoral terus dilakukan demi memperkuat dan memasifkan penindakan aksi premanisme. Mulai dari TNI hingga unsur pemerintah daerah dilibatkan dalam setiap operasi penindakan aksi premanisme di seluruh wilayah.

“Hal ini guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah dan menjamin investasi aman di Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jajaran kepolisian sejumlah aksi premanisme hingga kini telah ribuan kasus berhasil diungkap dari seluruh satuan kewilayahan. Polri pun akan menuntaskan kasus tersebut dengan tegas demi lingkungan nyaman dan sejuk.

“Komitmen bapak Kapolri bahwa Polri

akan selalu hadir untuk melindungi

setiap warga negara dan tidak ada

ruang tempat bagi aksi premanisme di

negara hukum Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

Redaksi

TNI Berduka: Panglima TNI Hadiri Upacara Pelepasan Jenazah Prajurit Korban Ledakan Munisi

[ Puspen TNI ] - Dalam suasana haru dan penuh penghormatan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hadir secara langsung dalam upacara militer pelepasan jenazah empat prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur dalam musibah saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau kedaluwarsa. Upacara digelar pada Selasa (13/5/2025) di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III, Jl. Raya Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Prosesi khidmat ini dipimpin oleh Kapuspalad Mayjen TNI R.D. Epi Setiadi, S.E., M.M., serta dihadiri keluarga besar TNI dan para kerabat almarhum.

Kehadiran Panglima TNI merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan empati dan kepedulian atas gugurnya para prajurit dalam tugas negara. Keempat prajurit yang gugur dalam tugas mulia tersebut adalah Kolonel Cpl Antonius Hermawan, S.T., M.M. yang akan diberangkatkan ke Sleman Yogyakarta, Mayor Cpl Anda Rohanda, diberangkatkan ke Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kopda Eri Dwi Priambodo, menuju Temanggung, Jawa Tengah, dan Pratu Afrio Setiawan, menuju Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Musibah ledakan tersebut terjadi pada Senin, 12 Mei 2025 pukul 09.30 WIB di lokasi pemusnahan amunisi milik Gupusmu III Puspalad, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insiden tersebut mengakibatkan 13 korban meninggal dunia, terdiri dari 4 personel TNI AD dan 9 warga sipil yang berada di sekitar lokasi.

Dalam keterangan resminya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa TNI sangat berduka dan menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI serta warga sipil. “Kami turut berduka cita atas meninggalnya prajurit terbaik TNI, serta warga sipil yang ikut menjadi korban, TNI memastikan bahwa seluruh hak Prajurit TNI yang menjadi korban akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti santunan kematian khusus, pensiun, dan beasiswa bagi anak korban. Panglima TNI juga memberikan tali asih kepada keluarga prajurit TNI, dan warga sipil yang pemberiannya diwakili oleh Pangdam III/Siliwangi,” tegasnya.

Lebih lanjut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa TNI saat ini telah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan sterilisasi untuk menjamin keselamatan masyarakat. Proses investigasi tengah dilakukan oleh tim dari Puspalad bersama pihak terkait guna memastikan penyebab pasti insiden. Lokasi pemusnahan merupakan lahan milik BKSDA yang secara rutin digunakan untuk kegiatan serupa sesuai prosedur keamanan yang berlaku. TNI berkomitmen mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan serta akan memperketat pengawasan kegiatan pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Redaksi

Soal Tambang Ilegal, Staf Khusus Kasad TNI Angkat Bicara

Patrolihukum86.com, Jakarta - Sabtu (10/5)  Sekjen FRN Dian Surahman Bertemu Staf Khusus Kasad TNI Mayjen Azhar, Guna Membicarakan Persoalan Tambang Ilegal , tak bisa dibersihkan?.

Kalau Begitu, Sekjen Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW FRN) Dian Surahman, Sabtu (10/5) Berpendapat Alangkah Bagusnya TNI Yang Bersihkan Tambang Ilegal, agar tidak saling fitnah.

Berantas tambang ilegal sangat penting untuk pemeliharaan alam Indonesia karena:

Tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan biodiversitas, Tambang ilegal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah , ujar Sekjen DPP FRN.

Sekjen FRN juga menyatakan dampak pada masyarakat yaitu menyebabkan dampak negatif pada masyarakat sekitar, seperti kehilangan lahan dan sumber daya juga bisa terjadi Konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Sekjen pun mengatakan agar apa menjadi Amanah ini disampaikan Kepada Kasad TNI , agar menjadi langkah bagus untuk Pemeliharaan Alam Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Mayjen Azhar telah menghubungi Kabareskrim Polri.

Dengan berantas tambang ilegal, kita dapat memelihara alam Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ujar sekjen FRN , Tentang Apa yang Dibicarakan , Sekjen tidak mau mendetail sampaikan.

Sedangkan Staf Khusus Kasad TNI Mayjen Azhar mengatakan Pentingnya dari Kesadaran Kita Menjaga Hutan, Sehingga tidak dibabat habis akibat Tambang Ilegal.

Hamdi zakaria

Usai Kerusuhan di Lapas Muara Beliti, Menteri IMIPAS Minta Jajaran Tidak Gentar

Patrolihukum86.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta seluruh jajaran Kementerian Imipas agar tidak gentar usai adanya peristiwa kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5).

Sebab, kata dia, razia di lapas merupakan upaya dalam mewujudkan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, produktif, dan manusiawi.

"Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang terjadi akibat penolakan warga binaan terhadap razia, menjadi bukti bahwa langkah yang kami ambil sudah menyentuh akar permasalahan," ucap Agus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia pun menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba merupakan harga mati. Dengan demikian siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Agus menuturkan selama 6 bulan dirinya mengemban amanah sebagai Menteri Imipas, ia bersama seluruh jajaran bekerja keras menata sistem pemasyarakatan agar benar-benar kembali ke muruahnya, yakni lapas sebagai tempat pembinaan, bukan tempat menyusun kejahatan.

Kementerian Imipas melakukan razia secara konsisten dan menyeluruh untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran telepon seluler atau ponsel di dalam lapas yang menjadi sumber utama permasalahan, serta menindak praktik pungutan liar di dalam lapas.

"Langkah-langkah ini bukan simbolik, melainkan bagian dari upaya nyata dan terukur yang menjadi prioritas saya sejak hari pertama menjabat," ungkapnya.

Maka dari itu, dia meminta dukungan dan doa dari seluruh pihak untuk perjuangan tersebut agar Kementerian Imipas bisa lebih optimal melakukan pembinaan, guna mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang menyadari kesalahannya dan mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara.

"Perubahan ini sedang berjalan dan saya pastikan tidak ada tempat bagi kompromi terhadap pelanggaran," ucap Agus menambahkan.

Kementerian Imipas mencatat sepanjang Maret 2025, telah dilakukan tes urine dan razia serentak dengan temuan berbagai barang terlarang, yaitu 1.115 ponsel, 2.291 barang elektronik, dan 2.880 senjata tajam.

Di sisi lain, sebanyak 548 warga binaan yang berisiko tinggi telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi masih mengendalikan peredaran narkoba serta penipuan daring dari lapas dan rumah tahanan (rutan) sebelumnya.

Selain itu, sepanjang November 2024 hingga April 2025, sebanyak 82 petugas pemasyarakatan pun telah mendapat hukuman disiplin hingga diberhentikan karena terlibat pelanggaran.

Secara perinci, sebanyak empat orang Kepala unit pelaksana teknis (UPT) dinonaktifkan, 14 orang pejabat struktural dinonaktifkan, 57 orang dilakukan pembinaan dan pengawasan, dua orang petugas ditahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dua orang Kepala UPT dalam pemeriksaan, dua orang pejabat struktural dalam pemeriksaan, serta satu orang petugas dalam pemeriksaan.

Dalam rangka mencegah peredaran alat komunikasi terlarang, Menteri Imipas memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital melalui alat pendeteksi sinyal portabel.

Tak hanya itu, telah diresmikan pula Warung Telekomunikasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Wartelsuspas) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komunikasi warga binaan dengan keluarga.

Untuk mengurangi risiko pengulangan pidana (residivisme), program pembinaan turut dilakukan bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan yang membutuhkan rehabilitasi sehingga dapat lepas dari ketergantungan terhadap obat terlarang.

Telah dilakukan juga penyaringan (screening) NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) terhadap 10.172 warga binaan, di mana sebanyak 3.345 di antaranya membutuhkan rehabilitasi.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, dan terbebas dari kejahatan, melalui penegakan hukum yang beriringan dengan pembinaan, demi terwujudnya pemasyarakatan yang modern, transparan, dan humanis dalam menciptakan stabilitas keamanan menuju Indonesia Emas 2045.

Redaksi

Kakorlantas: Hasil TAA Kecelakaan Bus ALS Remnya Blong

Patrolihukum86.com, Jakarta, - Korps Laku Lintas (Korlantas) Polri menyebut hasil Traffict Acciden Analysis (TAA) dari kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu sudah ada hasilnya. Diketahui, dalam kecelakaan itu 12 orang meninggal dunia.

"Sudah, sudah (keluar hasilnya). Sementara masih dalam proses penyidikan dan pendalaman, tapi diduga akibat rem blong," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Jumat (9/5/25).

Irjen Pol. Agus mengemukakan, tim penyidik masih akan melakukan pemeriksaan ahli. Setelah itu, penyidik baru akan menetapkan sebagai tersangka.

"Nanti masih kita kuatkan dengan saksi ahli mendalami kaitan dengan kesaksian. Tapi sementara itu. Dari Korlantas sudah sangat cepat ke TKP," jelasnya.

Diketahui, bus ALS dengan nomor polisi B 7512 FGA datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Bukit Surungan, bus mengalami kecelakaan dengan posisi akhir terguling miring ke sebelah kiri.

Redaksi

Rakyat Butuh Pemutihan Pajak Harus Seluruh Provinsi, Ternyata Baru 14, Bagaimana Komentar Korlantas Polri

Patrolihukum86.com, JAKARTA- Belakangan Pemutihan Pajak Diketahui Masyarajat Hanya Berlaku di 14 Provinsi , Bukan Seluruh Indonesia.

Program pemutihan ini mencakup pembebasan denda serta potongan terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Artinya, pemilik kendaraan cukup melunasi pajak pokok sesuai ketentuan tanpa harus membayar denda.

Kepada Media, Kamis (8/5) Diregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo Menjelaskan, Beberapa Pemerintah Provinsi masih terus memberlakukan program pemutihan dan diskon PKB selama bulan ini. Ini menjadi kesempatan baik bagi Pemilik Kendaraan untuk menunaikan kewajiban pajak sekaligus menghemat biaya.

Jendral Bintang Satu ini menjelaskan bahwa di bulan-bulan sebelumnya, program ini memberi kemudahan berupa penghapusan denda atau keringanan tunggakan akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Dijelaskan Wibowo pula daftar 14 provinsi yang masih membuka program diskon dan pemutihan pajak kendaraan hingga Mei 2025, adalah :

1. Aceh

Pemerintah Aceh, lewat akun Instagram @bpkaaceh, memberikan keringanan berupa pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 tanggal 25 November 2024, dan menjadi bagian dari insentif bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan kewajiban pajak-nya.

2. Banten

Provinsi Banten masih menjalankan program pemutihan pajak kendaraan dengan berbagai potongan menarik. Mulai 10 April hingga 30 Juni 2025, masyarakat bisa menikmati diskon sebesar 12,15% untuk pokok PKB dan potongan hingga 37,25% untuk BBNKB. Pemotongan ini diberlakukan setelah adanya opsen sejak awal Januari 2025.

3. Jawa Barat

Sebagai bagian dari hadiah Lebaran, Bapenda Jawa Barat melalui akun resminya@bapenda.jabar, mengadakan program pemutihan mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Kebijakan ini mencakup penghapusan seluruh tunggakan pajak pokok tahun sebelumnya, denda PKB, serta denda SWDKLLJ.

4. Kepulauan Riau

Pemprov Kepri tak ketinggalan memberikan keringanan pajak berupa diskon 13,94% untuk PKB dan potongan 39,75% untuk BBNKB setelah opsen diberlakukan. Menurut pengumuman dari Bapenda Kepri pada awal tahun, tarif ini akan tetap stabil tanpa kenaikan hingga Juni 2025.

5. Jawa Tengah

Program pemutihan pajak kendaraan juga berlangsung di Jawa Tengah. Berdasarkan informasi di akun Instagram @bapenda_jateng, program ini berlaku mulai 8 April sampai 30 Juni 2025. Masyarakat dapat memanfaatkan penghapusan tunggakan pajak pokok serta denda selama masa berlaku program.

6. Bali

Provinsi Bali turut memberlakukan keringanan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan potongan terhadap PKB dan BBNKB dan diumumkan secara resmi melalui situs baliprov.go.id sebagai bagian dari upaya meringankan beban wajib pajak.

7. Kalimantan Timur

Di Kalimantan Timur, program pemutihan pajak kendaraan masih berjalan hingga 30 Juni 2025. Wajib pajak cukup membayar pajak tahunan berjalan tanpa dikenakan denda. Program ini berlaku bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan sosial seperti ambulans.

8. Bengkulu

Warga Bengkulu juga berkesempatan menikmati pemutihan pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi setempat menetapkan program ini berlangsung sejak 7 Januari hingga 7 Mei 2025. Selama masa tersebut, tidak ada kenaikan tarif PKB maupun BBNKB bagi pemilik kendaraan.

9. Kalimantan Utara

Dikutip dari akun Instagram @ditlantas_kaltara, Kalimantan Utara menyelenggarakan program pemutihan yang berlaku hingga akhir 2025. Masyarakat cukup membayar biaya cetak STNK, BPKB, dan TNKB sebagai bentuk PNPB, sementara pajak pokok dan denda mendapatkan keringanan.

10. Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung melalui situs resminya, lampungprov.go.id, mengumumkan dimulainya program pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Mei 2025.

Program ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, dari roda dua hingga delapan, dengan fasilitas bebas sanksi administratif serta layanan balik nama tanpa memperhitungkan asal kendaraan.

11. Sulawesi Tenggara

Warga Sulawesi Tenggara masih bisa memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan hingga 31 Mei 2025. Yang menarik, program ini secara khusus juga menyasar pelajar dan mahasiswa jenjang S1. Untuk mendapatkan keringanan ini, cukup membawa KTP, STNK asli, dan BPKB asli sebagai syarat administrasi.

12. Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat turut menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku sampai Juli 2025. Dalam program ini, pemilik kendaraan hanya diminta membayar pajak tahun berjalan tanpa perlu membayar denda atas tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.

13. Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang masih membuka program pemutihan pajak hingga pertengahan Mei 2025, tepatnya sampai tanggal 14 Mei. Program ini mencakup penghapusan tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya, penghapusan denda, BBNKB II, serta pajak progresif.

14. Kalimantan Selatan

Sejak 5 Januari 2025, Pemerintah Kalimantan Selatan telah memberikan potongan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 25%. Diskon ini berlaku selama enam bulan, dan dapat dimanfaatkan masyarakat hingga akhir Juni 2025.

Orang Nomor Satu Di Regindet Korlantas Polri ini menjelaskan pada hari Rabu (14/5) agendanya ke Banten , dalam rangka melihat secara langsung Pemutihan Pajak di Daerah Tersebut.

Redaksi

Gubernur Lemhannas RI Tekankan Peserta P3N 25 Miliki Empat Karakter Utama Kepemimpinan Nasional

Patrolihukum86.com, Jakarta -  Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si, mengungkapkan harapannya terhadap peserta Program  Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional, ( P3N) 25 lembaga RI.

Ia menekankan pentingnya para peserta untuk memiliki empat karakter utama yaitu  kepemimpinan nasional setelah menyelesaikan pendidikan, serta

berkarakter kebangsaan, berwawasan geopolitik, berpikir kritis, dan kemampuan pengambilan keputusan. 

“Pertama yaitu : harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan sesanti Bhineka Tunggal Ika," jelas Ace saat memberikan sambutan pembukaan (P3N) Selasa (25/5/2025) di ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

"Karakter kepemimpinan nasional yang kedua yaitu : Memiliki wawasan tentang geopolitik dan pengaruhnya terhadap kondisi dinamis suatu bangsa dalam memperkuat ketahanan nasional."

"Selanjutnya yang ketiga adalah : mampu memahami berbagai program dan kebijakan strategis nasional, serta mampu menyumbangkan pemikiran solutif dan bersifat strategis guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045."

“Keempat yaitu : memiliki kemampuan untuk mengambil kebijakan strategis sesuai dengan kepentingan nasional dan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil 

Presiden Gibran Rakabuming Raka lanjut Ace."

Pada kesempatan tersebut, Ace juga menyampaikan bahwa program P3N ini merupakan langkah strategis Lemhannas RI dalam mendidik dan memantapkan kapasitas para 

peserta sebagai calon pemimpin strategis tingkat nasional dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik nasional, global, maupun regional yang berdampak pada berbagai 

aspek kehidupan bangsa.

Melalui program ini, peserta dapat mengembangkan kemampuan analisis, 

kepemimpinan, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu kebangsaan, ketahanan nasional, dan perubahan lanskap geopolitik maupun geostrategis.

“Melalui berbagai pengetahuan dan isu strategis tersebut, diharapkan saudara-saudara akan mampu menjabarkan dan menyusun, serta merumuskan berbagai kebijakan inovatif dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing, guna menjawab tantangan aktual yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan tujuannasional imbuh Ace."

Menurut Ace, saat ini disrupsi geopolitik yang terjadi di dunia dipicu oleh persaingan ekonomi maupun politik,

dalam konteks rivalitas negara adidaya, perkembangan geopolitik global menunjukkan pergeseran hegemoni dari unipolar menuju multipolar, yang saat ini telah mengarah ke pendekatan realism, salah satunya trump 2.0 yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan cenderung mengabaikan kerja sama yang telah lama dibangun.

Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas (borderless) juga semakin memperkeruh situasi disrupsi geopolitik yang terjadi.

Hal ini tidak hanya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan terganggunya rantai pasok dunia, tetapi juga telah membawa dampak bagi ketahanan nasional suatu bangsa, khususnya Indonesia.

“Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan peran kepemimpinan Nasional para pemimpin strategisnasional, harus memiliki pemahaman dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi bangsa yang besar ini, sehingga kondisi ketahanan nasional kita dapat terjaga,” tambah Ace.

Pelaksanaan P3N 25 Lemhannas RI ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3,5 bulan, dimulai pada hari Selasa, 6 Mei, dan dijadwalkan berakhir pada 19 Agustus 2025. 

Program ini akan diikuti oleh seratus peserta yang berasal dari berbagai lapisan, termasuk TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Partai Politik, serta Organisasi Masyarakat.

Dalam kegiatan Pembukaan P3N 25 Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han, M.H. Sekretaris Utama  Lemhannas RI Komjen Pol Drs, R, Z, Panca Putra S, M,Si, PLT, Deputi Pendidikan, Pimpinan tingkat Nasional Lemhannas RI UtamaLemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.; Plt. Deputi Pendidikan 

Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.;  Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc.; serta para pejabat struktural dan sejumlah perwakilan tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional Lemhannas RI, maupun peserta P4N 68 Lemhannas RI.

Hamdi Zakaria

Lemhamnas Mulai Lirik PW Fast Repson , Bisa Ngak 500 Link Berita Tiap Hari. Ini Jawaban Ketua Umum Agus Flores

JPatrolihukum86.com, Jakarta - Eksisnya pemberitaan dari perkumpulan wartawan konter opinion Polri fast respon untuk Polri Tidak diragukan lagi 

Mabes Polri sendiri dan kementerian imigrasi dan pemasyarakat sudah mengakui bahwa PW fast respon loyal terhadap pemerintah Polri dan juga TNI 

Eksistensi dari Fast Repson tersebut dilirik oleh Lemhanas dan lirikan tersebut mendapat respon sangat baik dari ketua umum Fast Respon siap berkolaborasi untuk melaksanakan pemberitaan setiap kegiatan dari Lemhanas 

" Kata Mereka, bisa ngak FRN Buat link berita 500 Perhari, kalau bisa mereka mau kerjasama," tegas Agus Flores.

Ketua umum Fast Repson Agus Flores menyampaikan "perkumpulan wartawan Fast respon sudah dilirik oleh Lemhamnas dan dalam waktu dekat ini kita akan melakukan mou terkait kemitraan yang akan kita jalin semoga kedepannya fast respon bisa selalu memberikan pemberitaan-pemerintahan terbaiknya untuk pemerintah Polri dan TNI 

Hal tersebut dikarenakan PW fast respon sangatlah Solid dan komitmen dan sangat menjaga hubungan baik agar terciptanya situasi yang kondusif 

Kalau untuk Polri sendiri Fast Respon Tidak diragukan lagi solidnya dan komitmennya maka kepada anggota untuk lebih Solid dan lebih gencar dalam pemberitaan Polri karena fast respon sudah diakui loyalitasnya " ungkap Agus Flores.

Hamdi Zakaria

TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ballpress Senilai 780 Juta Rupiah Asal Malaysia di Kabupaten Buol

 Patrolihukum86.com, JAKARTA -  5 Mei 2025 TNI AL dalam hal ini Pangkalan TNI AL (Lanal) Tolitoli berhasil menggagalkan penyelundupan ballpress tujuan Manado di Pelabuhan Komaligon Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Minggu (4/5). 

Danlanal Tolitoli Letkol Laut (P) Alpirut Yani Musa Samban saat Konferensi Pers yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025 di Mako Lanal Tolitoli, menyampaikan kronologi kejadian berawal pada tanggal 28 April 2025, prajurit Lanal Tolitoli yang tergabung dalam tim Second Fleet Quick Response (SFQR) mendapatkan informasi terkait adanya rencana penyelundupan ballpress yang diduga berasal dari Tawau Malaysia. 

Pada tanggal 3 Mei 2025, dari hasil informasi dilapangan, Tim SFQR Lanal Tolitoli mengerucutkan pengamatan di beberapa titik perairan di wilayah Buol yang diperkirakan akan dilaksanakan kegiatan bongkar muat ballpress ilegal. Sambil terus mengamati perubahan situasi dan dinamika informasi, tim SFQR Lanal Tolitoli di lapangan terus melaksanakan konsolidasi guna menghadapi beberapa potensi yang mungkin akan terjadi. 

 

Kemudian pada tanggal 4 Mei 205 tim mendapatkan informasi adanya kendaraan jenis truk yang disiapkan untuk memuat barang bongkaran tersebut. Tak berselang lama, tim di lapangan yang memonitor Perairan Kumaligon menginformasikan adanya kapal yang masuk menuju Pelabuhan Kumaligon yang diindikasikan memuat ballpress. Tim segera melaksanakan penangkapan dan penggeledahan dengan memeriksa muatan baju bekas import (ballpress) dan dokumen kapal. 

Setelah dilakukan pemeriksaan, tim berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 unit kapal tanpa nama yang tidak dilengkapi dokumen, 280 ballpress dengan komposisi 272 pakaian bekas, 8 ballpress Sepatu dan 5 unit HP berbagai merk. Tim juga berhasil menahan satu nahkoda dan empat orang ABK lainnya yang juga tidak dilengkapi dengan dokumen/identitas diri. Adapun nilai ekonomis dari Ballpress tersebut ditaksir senilai Rp 780.000.000.-

Selanjutnya Nahkoda beserta 4 orang ABK diamankan di Posal Buol untuk dimintai keterangan, sedangkan barang bukti lainnya diamankan di Kejaksaan Negeri Buol. 

Keberhasilan penggagalan penyelundupan ballpress ini tidak lepas dari sinergitas yang baik diantara TNI AL dan stake holder terkait selaras dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menegaskan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam merespon cepat informasi yang diterima, serta bersinergi dengan instansi terkait terlebih dalam menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 

Redaksi.

Bareskrim Polri Gagalkan Bisnis Ilegal Gas Subsidi Bernilai Miliaran di Jawa Tengah & Jawa Barat

JPatrolihukum86.com, Jakarta - 5 Mei 2025 - Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penyalahgunaan gas LPG 3 Kg bersubsidi di Semarang dan Karawang. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait kelangkaan di Semarang.

Polisi menggerebek gudang ilegal di Semarang pada 29 April 2025, mendapati praktik penyuntikan gas 3 Kg ke tabung non-subsidi (5,5 Kg & 12 Kg) menggunakan regulator modifikasi dan es batu. Pelaku mengakui menjual gas subsidi dengan harga industri.

“ Dari pengembangan, empat tersangka diamankan di dua lokasi: TN alias E (pemilik pangkalan kamuflase di Karawang) serta FZSW alias A (pemodal), DS, dan KKI (penyuntik) di Semarang. “ Ujar Dirtipidter Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Sindikat di Karawang menggunakan pangkalan resmi untuk mengumpulkan gas subsidi, lalu memindahkannya ke tabung 12 Kg ilegal untuk dijual. Di Semarang, modus serupa diterapkan ke berbagai ukuran tabung non-subsidi.

Polri menyita ribuan tabung gas berbagai ukuran, regulator modifikasi, dan barang bukti lainnya dari kedua lokasi. Keuntungan ilegal sindikat Karawang diperkirakan Rp 1,2 miliar per tahun, dan sindikat Semarang Rp 3 miliar dalam enam bulan.

“ Para tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas penyalahgunaan subsidi dan mengajak masyarakat aktif mengawasi. Penyidikan lebih lanjut masih dilakukan. “ Imbuh Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Redaksi