PERINGATAN KERAS KMPLHK INDONESIA: Perusahaan Sawit yang Abaikan Kewajiban Plasma 20 Persen Terancam Gagal Perpanjang HGU

Patrolihukum86.com, ​JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KMPLHK Indonesia), Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar atau yang dikenal sebagai kebun plasma sebesar 20% merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

​Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hamdi Zakaria di hadapan para pengurus dan anggota KMPLHK Indonesia dari berbagai daerah dan provinsi dalam acara tiga hari Musyawarah Besar (Mubes) KMPLHK Indonesia yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan.

​Dalam pemaparannya, Hamdi menyoroti bahwa masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang mengabaikan mandat undang-undang terkait kemitraan dan fasilitas kebun plasma bagi masyarakat tempatan. Padahal, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, mulai dari sanksi administratif hingga penolakan perpanjangan hak atas tanah.

​"Dalam hukum pertanahan dan perkebunan di Indonesia, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebesar 20 persen adalah mandat undang-undang yang ketat. Jika perusahaan sawit tidak memenuhinya, dampaknya sangat fatal terhadap proses perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU)," ujar Hamdi Zakaria di hadapan peserta Mubes.

​Tiga Ancaman Hukum Serius Bagi Perusahaan Pelanggar, kata Hamdi Zakaria.

​Lebih lanjut, Hamdi merinci tiga dampak dan akibat hukum utama yang akan dihadapi oleh perusahaan sawit yang mangkir dari kewajiban plasma 20 persen:

​1. Perpanjangan dan Pembaharuan HGU Ditolak Negara

​Berdasarkan regulasi pertanahan dan perkebunan yang berlaku—termasuk UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2021 tentang HGU/HPL, serta PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian—kepatuhan membangun kebun plasma merupakan instrumen evaluasi utama Kementerian ATR/BPN bersama Dinas Perkebunan daerah. Apabila perusahaan terbukti melakukan wanprestasi atau mengabaikan kewajiban ini tanpa alasan sah, negara melalui Kementerian ATR/BPN berhak menolak permohonan perpanjangan HGU yang biasanya habis setiap 25 hingga 35 tahun.

​2. Sanksi Administratif Bertingkat hingga Pencabutan IUP

​Sebelum masa HGU berakhir, ketidakpatuhan terhadap kewajiban plasma juga memicu sanksi administratif berjenjang yang tercatat dalam sistem perizinan berusaha (OSS-RBA), mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hilangnya legalitas IUP otomatis meruntuhkan dasar hukum perusahaan untuk memperpanjang HGU-nya.

​3. Status Tanah Kembali Menjadi Tanah Negara

​Jika masa HGU habis dan permohonan perpanjangannya ditolak akibat pelanggaran kewajiban plasma, maka HGU tersebut hapus demi hukum. Tanah eks-HGU akan kembali dikuasai oleh Negara dan diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam program Reforma Agraria (TORA) atau dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat adat dan lokal.

​Ruang Gerak dan Posisi Tawar Kelompok Tani

​Di akhir arahannya dalam Mubes tersebut, Hamdi Zakaria juga mendorong agar kelompok tani, masyarakat desa, dan para aktivis lingkungan memanfaatkan celah hukum ini untuk memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat:

​Menolak Rekomendasi Daerah: Masyarakat berhak mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar tidak menerbitkan rekomendasi perpanjangan HGU bagi perusahaan yang gagal merealisasikan kebun plasma 20%.

​Langkah Hukum dan Somasi: Apabila perusahaan mengingkari MoU atau perjanjian awal pembangunan plasma, kelompok tani dapat melayangkan somasi, menggugat secara perdata atas dasar wanprestasi, hingga melaporkan pelanggaran izin ke instansi terkait seperti Kementerian LHK dan Dinas Perkebunan.

​Pengajuan Klaim Lahan (Land Claims): Catatan buruk perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial menjadi argumen legal yang paling valid bagi masyarakat untuk menuntut redistribusi lahan melalui skema program negara pasca-berakhirnya masa HGU.

​"Kepatuhan terhadap regulasi dan keadilan bagi masyarakat sekitar perkebunan adalah harga mati. KMPLHK Indonesia akan terus mengawal dan berdiri bersama masyarakat untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil," tutup Hamdi Zakaria disambut antusias oleh seluruh kader yang hadir.

Sihombing