LBH Gardanusa Jambi Sosialisasikan Terkait ketahanan Pangan Desa Termasuk Pengawasan dan Sanksi

-
Patrolihukum86.com, JAMBI — Lembaga Bantuan Hukum Garuda Muda Nusantara (LBH Gardanusa) Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi hukum guna memperkuat pemahaman aparatur dan masyarakat desa terkait tata kelola anggaran serta payung hukum program ketahanan pangan desa.

​Dalam pemaparannya, Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL dari LBH Gardanusa Provinsi Jambi membedah secara komprehensif landasan hukum, kewajiban pengalokasian Dana Desa (DD), indikator keberhasilan, hingga potensi sanksi dan langkah hukum jika terjadi penyimpangan anggaran.
​Landasan Hukum Ketahanan Pangan Desa
​Pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa ditopang oleh regulasi yang mengikat:
​UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan & UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur hak warga atas kecukupan pangan dan kewenangan desa dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
​Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2021: Mewajibkan pengalokasian Dana Desa untuk sektor pangan.
​PMK No. 7 Tahun 2026 (Pengelolaan Dana Desa TA 2026) & Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025 (Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2026): Menetapkan prioritas alokasi anggaran dan petunjuk teknis program prioritas nasional di tingkat desa.

​Alokasi Minimal 20% dan Simulasi Anggaran
​Sesuai ketentuan, porsi untuk program ketahanan pangan adalah minimal 20% dari total Dana Desa yang diterima.
​Jika pagu Dana Desa yang diterima suatu desa pada TA 2026 sebesar Rp300.000.000, maka perhitungannya:

Catatan Teknis Anggaran:
​Anggaran Rp60.000.000 wajib dikunci dalam APBDes untuk kegiatan hewani, nabati, sarana prasarana pertanian/perikanan/peternakan, atau penguatan BUMDes dan Kelompok Tani.
​Sisa anggaran Rp240.000.000 (80%) dialokasikan untuk prioritas mengikat lainnya seperti BLT Desa, penanganan stunting, operasional pemerintah desa, serta infrastruktur prioritas hasil Musdes.

​Indikator Keberhasilan Program
​LBH Gardanusa menekankan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan desa diukur melalui tiga pilar utama:
Pilar Ketahanan PanganIndikator Keberhasilan Luaran (Output & Outcome)
Ketersediaan (Availability)Peningkatan produksi pangan lokal (padi, jagung, ternak, budidaya ikan, sayuran) dan berfungsinya infrastruktur pendukung (irigasi desa, jalan usaha tani, lumbung pangan).

Keterjangkauan (Accessibility)Pasokan pangan lokal stabil, harga terjangkau oleh warga miskin, serta berjalannya unit usaha pangan yang dikelola Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Wanita Tani (KWT), atau BUMDes.

Pemanfaatan (Utilization)Penurunan angka kerawanan pangan serta penurunan tingkat stunting pada balita di desa.

Risiko Kebijakan dan Sanksi Administratif
​Hamdi Zakaria menjelaskan bahwa kegagalan akibat faktor alam atau cuaca tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, sanksi tegas berlaku apabila kegagalan disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan anggaran:
​Sanksi Tidak Menganggarkan Minimal 20%:

​Penundaan/Pemotongan Penyaluran DD: Kementerian Keuangan dan Dinas PMD Kabupaten akan menahan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
​Pengurangan Alokasi Kinerja/Formula: Desa berisiko kehilangan hak atas Insentif Desa atau Alokasi Kinerja/Formula di tahun anggaran berikutnya.

​Sanksi Penyimpangan / Indikasi Fiktif:
​Apabila ditemukan penyalahgunaan, kegiatan fiktif, atau mark-up, Kepala Desa dan perangkat desa dapat dikenakan sanksi administratif (pemeriksaan Inspektorat), Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hingga proses hukum pidana korupsi.
​Solusi dan Langkah Hukum Non-Litigasi
​Jika program ketahanan pangan tidak berjalan efektif dan gagal mengangkat ekonomi warga, beberapa langkah formal dapat ditempuh:
​Evaluasi & Audit Inspektorat: Bupati/Wali Kota melalui Inspektorat Daerah berwenang melakukan Audit Khusus / Audit Investigatif untuk menilai penyebab kegagalan.

​Musyawarah Desa Luar Biasa (Musdeslub): Masyarakat bersama BPD berhak mendesak Musdeslub untuk mengevaluasi pengurus BUMDes/pengelola program serta melakukan refocusing kegiatan tahun berikutnya.

​Pengawasan & Pengaduan Masyarakat: Melalui mekanisme pendampingan hukum, masyarakat atau lembaga bantuan hukum dapat mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik (KIP) terkait RAB, serta menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan kepada Inspektorat, Dinas PMD, dan Kejaksaan Negeri setempat jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum.

Redaksi

Komentar

Posting Komentar

Patrolihukum

Postingan populer dari blog ini

Diduga Dianiaya Oknum TNI di Makodim 0420/Sarko, Warga Merangin Alami Luka Lebam dan Jalani Perawatan Intensif

-
Gambar
Patrolihukum86.com, MERANGIN – Dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali mencuat di Kabupaten Merangin, Jambi. Seorang warga bernama Rendy saat ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko setelah diduga menjadi korban penganiayaan di lingkungan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0420/Sarko, Selasa (2/6/2026). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rendy diduga berada di Makodim 0420/Sarko sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selama berada di lokasi tersebut, korban diduga mengalami tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka memar dan lebam di berbagai bagian tubuh, mulai dari kepala, mulut, punggung, tangan hingga kaki. Akibat kejadian itu, kondisi fisik korban melemah dan mengalami keluhan pusing serta pandangan kabur. Kuasa hukum korban, Andrianto, SH, MH, yang didampingi keluarga korban melalui Furqon, mengatakan dirinya mendapat kuasa untuk mendampingi Rendy setelah menerima informasi mengenai kejadia...
Read more »

Polsek Nipah Panjang Sisir Lokasi Yang Diduga Jadi Tempat Pesta Sabu

-
Gambar
Patrolihukum86.com, Tanjab Timur – Merespons laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika, personel Polsek Nipah Panjang, Polres Tanjung Jabung Timur, melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat pesta sabu di wilayah Kecamatan Nipah Panjang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (4/7/2026) malam sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah bangunan kosong bekas Kantor PPI yang berada di Komplek Pelabuhan PPI (camp), Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolres Tanjab Timur Akbp Ade Candra, S.P., S.I.K., melalui Kapolsek Nipah Panjang Iptu Saryono, S.E., S.Pd., M.M. menjelaskan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel langsung bergerak melakukan penyelidikan sejak sekitar pukul 19.00 WIB. S...
Read more »

Luar Biasa...UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan kota Sungai Penuh berkunjung langsung kerumah korban penganiayaan anak dibawah umur

-
Gambar
Patrolihukum86com, Sungai Penuh - 13/02/2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan  Anak  (UPTD PPA) Kota Sungai Penuh ,berkunjung kerumah korban penganiayaan anak dibawah umur.(Jumat,13 februari 2026) Yang beralamat di RT 03 desa air teluh. Dalam hal ini petugas dari UPTD PPA kota Sungai Penuh menanyakan kronologis kejadian serta membantu pendampingan secara hukum dan terapi psikologis  mengingat pasca kejadian korban masih trauma dan ketakutan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Alfian tri S.kep, MPH mengatakan terapi psikologis klinis oleh tim psikolog dari UPTD PPA upaya ini diberikan untuk mengatasi trauma dan agar tidak depresi berkelanjutan. Selain itu UPTD PPA  juga ikut mendampingi Korban yang tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor kerinci. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dari UPTD PPA Kota Sungai Penuh, sudah berkunjung kerumah K...
Read more »