Diduga Kuasai Belasan Hektare Kawasan Hutan, Oknum Kades Bukit Pamuatan di Laporkan Warga
Patrolihukum86.com, Tebo – Dugaan perambahan dan penguasaan belasan hektare kawasan hutan oleh oknum Kepala Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga berharap aparat penegak hukum bersama instansi kehutanan segera melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap status lahan yang dipersoalkan.
Sejumlah warga menilai apabila lahan yang dikuasai tersebut benar merupakan kawasan hutan negara, maka pengelolaannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan. Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan dugaan penguasaan kawasan hutan tanpa dasar hukum yang jelas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, hutan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan status dan fungsinya. Status hutan terdiri atas Hutan Negara dan Hutan Hak, sedangkan berdasarkan fungsi pokoknya dibedakan menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.
Dalam regulasi tersebut juga diatur bahwa pemanfaatan kawasan hutan memiliki batasan yang ketat sesuai fungsi masing-masing. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan perizinan dan tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Masyarakat juga melontarkan kritik kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo agar lebih serius menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kawasan hutan. Menurut warga, apabila benar terjadi aktivitas perambahan dan penguasaan kawasan hutan produksi tanpa izin, maka KPHP Tebo diharapkan segera melakukan identifikasi, pengawasan lapangan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai ketentuan hukum. Warga menilai pengawasan yang lemah dapat menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas perambahan kawasan hutan yang berpotensi merugikan negara dan merusak kelestarian lingkungan.
Selain itu, masyarakat mengingatkan bahwa pelaku perambahan kawasan hutan dapat dikenai ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan secara tidak sah di kawasan hutan, termasuk membuka, menguasai, atau menggunakan kawasan hutan tanpa perizinan yang sah. Penegakan hukum tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian sesuai proses hukum yang berlaku.
Masyarakat berharap instansi berwenang, termasuk KPHP Tebo, Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan, serta aparat penegak hukum, segera melakukan penelusuran lapangan guna memastikan status kawasan yang dipersoalkan. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, warga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sehingga tidak ada lagi kesan bahwa pelaku perambahan kawasan hutan mendapat pembiaran.
(Redaksi)

Komentar
Posting Komentar
Patrolihukum